APBN Terancam Jebol, Kendaraan Listrik Bisa Jadi Solusi Kurangi Tekanan Subsidi BBM
Senin, 30 Maret 2026 - 15:27 WIB
loading...
Dalam situasi harga minyak dunia menekan APBN, kendaraan listrik menjadi solusi jangka panjang karena mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Lonjakan harga minyak dunia akan menekan dan membatasi ruang gerak Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN kita. Kenaikan harga minyak global bisa mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi.
Kondisi itu tentu saja berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam asumsi makro APBN, kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi hingga sekitar Rp8-10 triliun.
Dengan realisasi harga minyak dunia yang dapat menembus USD90-100 per barel, total belanja subsidi energi berpotensi kembali membengkak mendekati atau bahkan melampaui Rp300 triliun per tahun. Baca Juga: Harga Minyak Bisa Tembus USD100 per Barel, Bahlil Sebut Masih Dalam Koridor APBN
Dalam situasi tersebut, kendaraan listrik menjadi solusi jangka panjang karena mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Selain menekan impor, peralihan ke listrik juga membantu mengurangi kebutuhan subsidi BBM yang selama ini sebagian besar dinikmati oleh sektor transportasi.
Pengamat otomotif, Martinus Pasaribu menilai dari sisi efisiensi, kendaraan listrik jauh lebih hemat. Biaya energi kendaraan listrik rata-rata hanya sekitar Rp300-500 per km, dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp1.000-1.500 per km, tergantung jenis kendaraan dan harga BBM. Artinya, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga 60-70% bagi pengguna.
“Diperkirakan, penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sementara 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter,” kata Martinus.
Menurutnya jika dikonversi, total penghematan sekitar 3 juta kiloliter BBM per tahun -yang berasal dari kombinasi penggunaan 1 juta mobil listrik dan 5 juta motor listrik- setara dengan pengurangan impor minyak dalam jumlah signifikan.
Dengan asumsi harga minyak global berada di kisaran USD90-100 per barel dan kurs rupiah saat ini, pengurangan impor tersebut dapat menghemat devisa sekitar Rp30-40 triliun per tahun.
Selain itu, berkurangnya konsumsi BBM domestik juga berpotensi mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam belanja negara, sehingga ruang fiskal pemerintah dapat lebih difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Baca Juga: Setiap Kenaikan 1 Dolar Harga Minyak, APBN Terancam Jebol Sampai Rp7 Triliun
Lebih jauh Martinus mengatakan, elektrifikasi transportasi juga memberikan efek ganda (multiplier effect), mulai dari penguatan industri baterai dalam negeri, peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan energi bersih.
Untuk itu, Martinus mendorong pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan yang terintegrasi, mulai dari insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya (SPKLU), hingga penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional.
“Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional,” pungkasnya.
Kondisi itu tentu saja berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam asumsi makro APBN, kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi hingga sekitar Rp8-10 triliun.
Dengan realisasi harga minyak dunia yang dapat menembus USD90-100 per barel, total belanja subsidi energi berpotensi kembali membengkak mendekati atau bahkan melampaui Rp300 triliun per tahun. Baca Juga: Harga Minyak Bisa Tembus USD100 per Barel, Bahlil Sebut Masih Dalam Koridor APBN
Dalam situasi tersebut, kendaraan listrik menjadi solusi jangka panjang karena mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Selain menekan impor, peralihan ke listrik juga membantu mengurangi kebutuhan subsidi BBM yang selama ini sebagian besar dinikmati oleh sektor transportasi.
Pengamat otomotif, Martinus Pasaribu menilai dari sisi efisiensi, kendaraan listrik jauh lebih hemat. Biaya energi kendaraan listrik rata-rata hanya sekitar Rp300-500 per km, dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp1.000-1.500 per km, tergantung jenis kendaraan dan harga BBM. Artinya, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga 60-70% bagi pengguna.
“Diperkirakan, penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sementara 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter,” kata Martinus.
Menurutnya jika dikonversi, total penghematan sekitar 3 juta kiloliter BBM per tahun -yang berasal dari kombinasi penggunaan 1 juta mobil listrik dan 5 juta motor listrik- setara dengan pengurangan impor minyak dalam jumlah signifikan.
Dengan asumsi harga minyak global berada di kisaran USD90-100 per barel dan kurs rupiah saat ini, pengurangan impor tersebut dapat menghemat devisa sekitar Rp30-40 triliun per tahun.
Selain itu, berkurangnya konsumsi BBM domestik juga berpotensi mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam belanja negara, sehingga ruang fiskal pemerintah dapat lebih difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Baca Juga: Setiap Kenaikan 1 Dolar Harga Minyak, APBN Terancam Jebol Sampai Rp7 Triliun
Lebih jauh Martinus mengatakan, elektrifikasi transportasi juga memberikan efek ganda (multiplier effect), mulai dari penguatan industri baterai dalam negeri, peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan energi bersih.
Untuk itu, Martinus mendorong pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan yang terintegrasi, mulai dari insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya (SPKLU), hingga penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional.
“Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
