Prabowo Persilakan Pengusaha Jepang Laporkan Kendala Investasi di Indonesia
Senin, 30 Maret 2026 - 20:52 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang terbuka, responsif, dan menjunjung kepastian hukum bagi para investor, khususnya dari Jepang. Foto/BPMI Setpres
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang terbuka, responsif, dan menjunjung kepastian hukum bagi para investor, khususnya dari Jepang. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan para pengusaha Jepang pada acara Business Forum Indonesia–Jepang di Tokyo, Jepang , Senin (30/3/2026).
Presiden Prabowo secara tegas mempersilakan pengusaha Jepang untuk langsung melaporkan berbagai kendala yang dihadapi selama berinvestasi di Indonesia kepada dirinya. "Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung mengeluh kepada saya. Anda bisa langsung mengadu kepada saya, melalui duta besar Anda, melalui perwakilan Anda, melalui MITI atau JETRO atau apa pun, Keidanren. Saya bersedia menerima pengaduan," tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa dirinya mengadopsi pendekatan kepemimpinan yang proaktif dan terjun langsung dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Prabowo bahkan menyebut peran presiden modern layaknya CEO negara yang harus mampu merespons persoalan secara cepat dan tepat.
Baca Juga: Prabowo Bicara Arah Transformasi Besar Indonesia di Depan Pengusaha Jepang
"Seorang presiden modern, pada dasarnya adalah CEO negara ini. Ia harus mampu mengetahui masalah dengan sangat cepat dan menyelesaikannya dengan sangat cepat," ujarnya.
Untuk memperkuat respons tersebut, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus yang bertugas menghilangkan hambatan investasi atau de-bottlenecking task force. Satgas ini difungsikan untuk menangani berbagai persoalan, seperti keterlambatan administrasi hingga praktik yang merugikan investor.
"Perusahaan mana pun di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi keterlambatan, hambatan administratif, dan sebagainya, atau mengalami eksploitasi maupun perlakuan tidak semestinya, dapat langsung menghubungi satuan tugas penghilang hambatan ini," jelasnya.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan deregulasi dan menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai menghambat investasi. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
"Kami berupaya melakukan deregulasi, menyingkirkan peraturan yang terkadang tidak rasional. Ini bukan hal mudah, tetapi kami bertekad untuk menyederhanakan proses," kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya kecepatan dalam mengambil keputusan dan mengeksekusi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa dalam dunia modern, waktu menjadi faktor krusial yang tidak bisa ditawar.
"Kita tidak bisa membeli waktu. Kita tidak bisa bernegosiasi dengan waktu. Kita tidak bisa tawar-menawar dengan waktu. Kita hanya bisa memanfaatkan waktu secara efisien," ucapnya.
Prabowo pun mengajak para pelaku usaha Jepang untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia dengan menggabungkan kekuatan teknologi dan pengalaman Jepang serta sumber daya dan potensi pasar Indonesia.
"Saya percaya bahwa kita harus bekerja sama. Kita telah bekerja sama. Peningkatan perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia–Jepang akan membuka peluang baru. Inilah saat yang tepat untuk memperdalam kerja sama kita. Kami siap dan ingin melangkah maju," pungkas Prabowo.
Presiden Prabowo secara tegas mempersilakan pengusaha Jepang untuk langsung melaporkan berbagai kendala yang dihadapi selama berinvestasi di Indonesia kepada dirinya. "Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung mengeluh kepada saya. Anda bisa langsung mengadu kepada saya, melalui duta besar Anda, melalui perwakilan Anda, melalui MITI atau JETRO atau apa pun, Keidanren. Saya bersedia menerima pengaduan," tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa dirinya mengadopsi pendekatan kepemimpinan yang proaktif dan terjun langsung dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Prabowo bahkan menyebut peran presiden modern layaknya CEO negara yang harus mampu merespons persoalan secara cepat dan tepat.
Baca Juga: Prabowo Bicara Arah Transformasi Besar Indonesia di Depan Pengusaha Jepang
"Seorang presiden modern, pada dasarnya adalah CEO negara ini. Ia harus mampu mengetahui masalah dengan sangat cepat dan menyelesaikannya dengan sangat cepat," ujarnya.
Untuk memperkuat respons tersebut, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus yang bertugas menghilangkan hambatan investasi atau de-bottlenecking task force. Satgas ini difungsikan untuk menangani berbagai persoalan, seperti keterlambatan administrasi hingga praktik yang merugikan investor.
"Perusahaan mana pun di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi keterlambatan, hambatan administratif, dan sebagainya, atau mengalami eksploitasi maupun perlakuan tidak semestinya, dapat langsung menghubungi satuan tugas penghilang hambatan ini," jelasnya.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan deregulasi dan menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai menghambat investasi. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
"Kami berupaya melakukan deregulasi, menyingkirkan peraturan yang terkadang tidak rasional. Ini bukan hal mudah, tetapi kami bertekad untuk menyederhanakan proses," kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya kecepatan dalam mengambil keputusan dan mengeksekusi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa dalam dunia modern, waktu menjadi faktor krusial yang tidak bisa ditawar.
"Kita tidak bisa membeli waktu. Kita tidak bisa bernegosiasi dengan waktu. Kita tidak bisa tawar-menawar dengan waktu. Kita hanya bisa memanfaatkan waktu secara efisien," ucapnya.
Prabowo pun mengajak para pelaku usaha Jepang untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia dengan menggabungkan kekuatan teknologi dan pengalaman Jepang serta sumber daya dan potensi pasar Indonesia.
"Saya percaya bahwa kita harus bekerja sama. Kita telah bekerja sama. Peningkatan perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia–Jepang akan membuka peluang baru. Inilah saat yang tepat untuk memperdalam kerja sama kita. Kami siap dan ingin melangkah maju," pungkas Prabowo.
(zik)
Lihat Juga :
