BPDLH dan Sektor Swasta Perkuat Pembiayaan Hijau bagi Petani Agroforestri
Kamis, 02 April 2026 - 20:42 WIB
loading...
BPDLH memperkuat pembiayaan ekonomi hijau melalui kolaborasi dengan perusahaan swasta global di sektor agroforestri. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memperkuat pembiayaan ekonomi hijau melalui kolaborasi dengan perusahaan swasta global di sektor agroforestri. Sinergi ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan hutan melalui skema pembiayaan inovatif.
"Kelompok tani hutan perlu berkembang menjadi entitas usaha yang profesional, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu mengelola dan memanfaatkan dana bergulir secara optimal dan bertanggung jawab," ujar Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).
Baca Juga: MoU Kerja Sama RI-Norwegia Tentang Kehutanan dan Iklim Diperpanjang hingga 2030
Kerja sama ini melibatkan PT Mars Symbioscience Indonesia bersama PT Olam Food Ingredients Indonesia dan PT Papandayan Cocoa Industries (Barry Callebaut) sebagai mitra offtaker. Kolaborasi tersebut mengintegrasikan dukungan teknis sektor swasta dengan instrumen keuangan BPDLH guna membangun rantai pasok yang transparan, akuntabel, dan memiliki daya telusur tinggi.
Melalui Fasilitas Dana Bergulir (FDB), BPDLH menyalurkan pembiayaan kepada kelompok tani hutan dan pelaku perhutanan sosial. Skema ini dirancang fleksibel dengan menyesuaikan siklus usaha agroforestri, serta menggabungkan pembiayaan dan pendampingan teknis melalui pendekatan blended finance.
Program ini telah menjangkau ratusan petani di berbagai daerah, antara lain 500 petani kakao di Sulawesi Selatan, 200 petani kakao di Lampung, serta 150 petani kopi di Jawa Timur dan Lampung. Selain itu, pembiayaan juga diberikan kepada kelompok tani di Kediri untuk pengembangan usaha berbasis tunda tebang mangga podang.
Baca Juga: Kasus Sudewo, KPK Panggil Sejumlah Calon Perangkat Desa
BPDLH juga memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, salah satunya melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Program ini menyasar ratusan petani di Kabupaten Bulungan dan Malinau sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menambahkan, skema dana bergulir tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan petani dan membangun rekam jejak finansial yang lebih kredibel. Hal ini diharapkan dapat membuka akses ke lembaga keuangan formal di masa depan.
Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan rendah karbon melalui model agroforestri yang berkelanjutan. BPDLH berharap kolaborasi ini dapat menjadi percontohan pengembangan pembiayaan hijau yang mampu menjaga fungsi ekologis hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kelompok tani hutan perlu berkembang menjadi entitas usaha yang profesional, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu mengelola dan memanfaatkan dana bergulir secara optimal dan bertanggung jawab," ujar Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).
Baca Juga: MoU Kerja Sama RI-Norwegia Tentang Kehutanan dan Iklim Diperpanjang hingga 2030
Kerja sama ini melibatkan PT Mars Symbioscience Indonesia bersama PT Olam Food Ingredients Indonesia dan PT Papandayan Cocoa Industries (Barry Callebaut) sebagai mitra offtaker. Kolaborasi tersebut mengintegrasikan dukungan teknis sektor swasta dengan instrumen keuangan BPDLH guna membangun rantai pasok yang transparan, akuntabel, dan memiliki daya telusur tinggi.
Melalui Fasilitas Dana Bergulir (FDB), BPDLH menyalurkan pembiayaan kepada kelompok tani hutan dan pelaku perhutanan sosial. Skema ini dirancang fleksibel dengan menyesuaikan siklus usaha agroforestri, serta menggabungkan pembiayaan dan pendampingan teknis melalui pendekatan blended finance.
Program ini telah menjangkau ratusan petani di berbagai daerah, antara lain 500 petani kakao di Sulawesi Selatan, 200 petani kakao di Lampung, serta 150 petani kopi di Jawa Timur dan Lampung. Selain itu, pembiayaan juga diberikan kepada kelompok tani di Kediri untuk pengembangan usaha berbasis tunda tebang mangga podang.
Baca Juga: Kasus Sudewo, KPK Panggil Sejumlah Calon Perangkat Desa
BPDLH juga memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, salah satunya melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Program ini menyasar ratusan petani di Kabupaten Bulungan dan Malinau sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menambahkan, skema dana bergulir tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan petani dan membangun rekam jejak finansial yang lebih kredibel. Hal ini diharapkan dapat membuka akses ke lembaga keuangan formal di masa depan.
Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan rendah karbon melalui model agroforestri yang berkelanjutan. BPDLH berharap kolaborasi ini dapat menjadi percontohan pengembangan pembiayaan hijau yang mampu menjaga fungsi ekologis hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(nng)
Lihat Juga :
