Indonesia Butuh Investasi Rp3.000 Triliun demi Transisi Energi, Dari Mana Duitnya?
Rabu, 11 Maret 2026 - 10:17 WIB
loading...
Pemerintah Indonesia mematok angka fantastis untuk mewujudkan transisi energi bersih di tanah air, diprediksi mencapai angka Rp3.000 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia mematok angka fantastis untuk mewujudkan transisi energi bersih di tanah air. Tak tanggung-tanggung, kebutuhan investasi guna mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) diprediksi mencapai Rp3.000 triliun.
Investasi jumbo ini sejalan dengan target ambisius pembangunan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT hingga 69,5 gigawatt, sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Farah Heliantina menegaskan, bahwa secara regulasi dan payung hukum, Indonesia sebenarnya sudah siap melangkah. Baca Juga: Prabowo Bentuk Satgas Konversi PLTS dan Motor Listrik, Bahlil Ditunjuk Jadi Koordinator
“Semuanya sudah lengkap, tinggal bagaimana kita melakukan itu sesuai dengan RUPTL, RUKN, dan arahan Bapak Presiden tentang Asta Cita,” ujar Farah dalam acara Green Energy Transition Indonesia Day 2026 yang digaggas oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Selasa (10/3).
Guna menambal kebutuhan ribuan triliun tersebut, pemerintah mengandalkan berbagai skema pendanaan internasional, salah satunya melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Dana tersebut terdiri dari pembiayaan konsesional dan komersial yang ditujukan untuk mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia.
“Sebenarnya kan di JETP itu ada 10 yang terkait dengan konsensional, 10 billion, dan 10 memang yang komersil,” ujarnya.
![Indonesia Butuh Investasi Rp3.000 Triliun demi Transisi Energi, Dari Mana Duitnya?]()
Investasi jumbo ini sejalan dengan target ambisius pembangunan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT hingga 69,5 gigawatt, sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Farah Heliantina menegaskan, bahwa secara regulasi dan payung hukum, Indonesia sebenarnya sudah siap melangkah. Baca Juga: Prabowo Bentuk Satgas Konversi PLTS dan Motor Listrik, Bahlil Ditunjuk Jadi Koordinator
“Semuanya sudah lengkap, tinggal bagaimana kita melakukan itu sesuai dengan RUPTL, RUKN, dan arahan Bapak Presiden tentang Asta Cita,” ujar Farah dalam acara Green Energy Transition Indonesia Day 2026 yang digaggas oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Selasa (10/3).
Guna menambal kebutuhan ribuan triliun tersebut, pemerintah mengandalkan berbagai skema pendanaan internasional, salah satunya melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Dana tersebut terdiri dari pembiayaan konsesional dan komersial yang ditujukan untuk mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia.
“Sebenarnya kan di JETP itu ada 10 yang terkait dengan konsensional, 10 billion, dan 10 memang yang komersil,” ujarnya.
Lihat Juga :
