Menakar Risiko Besar Menahan Harga BBM Terlalu Lama: Beban Fiskal Makin Berat
Sabtu, 11 April 2026 - 09:30 WIB
loading...
Kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia dinilai efektif menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. Namun di balik itu ada risiko besar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia dinilai efektif menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. Namun di balik itu ada risiko besar jika kebijakan tersebut dipertahankan terlalu lama.
Sejak awal April 2026, harga minyak dunia kembali menembus kisaran USD115 per barel. Secara teori, kenaikan ini seharusnya mendorong harga BBM domestik ikut meningkat. Namun pemerintah memilih menahan harga melalui skema subsidi dan kompensasi, sehingga masyarakat tetap menikmati harga yang relatif stabil.
Dosen dan peneliti ekonomi Universitas Jakarta Internasional (Uniji), Putri Sarah Olivia menjelaskan, bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi price smoothing, yakni meredam fluktuasi harga agar tidak langsung berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Defisit APBN Rp240,1 Triliun Dinilai Sebagai Alarm Kebijakan, Haruskah Panik?
"Dalam jangka pendek, kebijakan ini sangat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari gejolak sosial. Namun jika dilakukan terus-menerus, beban fiskal akan semakin berat," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (10/4/2026).
Menurut dia, selisih antara harga keekonomian dan harga jual BBM saat ini ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan harga minyak dunia yang tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah, harga BBM seharusnya berada di kisaran Rp15.000 per liter atau lebih.
Akibatnya pemerintah harus mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam jumlah besar. Dalam beberapa tahun terakhir, nilainya bahkan telah mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Juga: Dilema Kenaikan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia dan Kejatuhan Rupiah ke Rp17.000
“Ini menimbulkan opportunity cost yang besar. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur menjadi terserap untuk menahan harga energi,” jelasnya.
Lebih jauh, Olivia menjelaskan kondisi ini juga menciptakan fenomena yang dikenal sebagai fiscal illusion, di mana masyarakat merasakan harga energi yang murah, padahal biaya sebenarnya tetap harus dibayar melalui mekanisme fiskal, baik saat ini maupun di masa depan.
Selain membebani anggaran, risiko lain yang mengintai adalah potensi lonjakan harga yang lebih tajam di kemudian hari. Jika tekanan fiskal sudah tidak lagi mampu ditahan, pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian harga secara signifikan dalam waktu singkat.
Ia melihat pengalaman negara lain menjadi pelajaran penting. Venezuela misalnya, mempertahankan harga BBM sangat rendah selama bertahun-tahun hingga akhirnya mengalami tekanan fiskal berat. Sementara itu Mesir harus melakukan reformasi subsidi pada 2014 yang berujung pada kenaikan harga energi secara drastis.
Menurut Olivia, Pemerintah perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam pola serupa. Menurutnya, kebijakan penahanan harga sebaiknya bersifat sementara dan disertai strategi transisi yang jelas.
Ia menambahkan, pemerintah perlu mulai menyiapkan langkah penyesuaian secara bertahap agar tidak menimbulkan shock besar bagi masyarakat. Transparansi terkait biaya energi juga dinilai penting agar publik memahami kondisi yang sebenarnya.
“Stabilnya harga BBM saat ini bukan berarti kita kebal terhadap gejolak global. Ini lebih kepada penundaan beban ekonomi. Cepat atau lambat, biaya tersebut tetap harus ditanggung,” pungkasnya.
Sejak awal April 2026, harga minyak dunia kembali menembus kisaran USD115 per barel. Secara teori, kenaikan ini seharusnya mendorong harga BBM domestik ikut meningkat. Namun pemerintah memilih menahan harga melalui skema subsidi dan kompensasi, sehingga masyarakat tetap menikmati harga yang relatif stabil.
Dosen dan peneliti ekonomi Universitas Jakarta Internasional (Uniji), Putri Sarah Olivia menjelaskan, bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi price smoothing, yakni meredam fluktuasi harga agar tidak langsung berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Defisit APBN Rp240,1 Triliun Dinilai Sebagai Alarm Kebijakan, Haruskah Panik?
"Dalam jangka pendek, kebijakan ini sangat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari gejolak sosial. Namun jika dilakukan terus-menerus, beban fiskal akan semakin berat," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (10/4/2026).
Menurut dia, selisih antara harga keekonomian dan harga jual BBM saat ini ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan harga minyak dunia yang tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah, harga BBM seharusnya berada di kisaran Rp15.000 per liter atau lebih.
Akibatnya pemerintah harus mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam jumlah besar. Dalam beberapa tahun terakhir, nilainya bahkan telah mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Juga: Dilema Kenaikan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia dan Kejatuhan Rupiah ke Rp17.000
“Ini menimbulkan opportunity cost yang besar. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur menjadi terserap untuk menahan harga energi,” jelasnya.
Lebih jauh, Olivia menjelaskan kondisi ini juga menciptakan fenomena yang dikenal sebagai fiscal illusion, di mana masyarakat merasakan harga energi yang murah, padahal biaya sebenarnya tetap harus dibayar melalui mekanisme fiskal, baik saat ini maupun di masa depan.
Selain membebani anggaran, risiko lain yang mengintai adalah potensi lonjakan harga yang lebih tajam di kemudian hari. Jika tekanan fiskal sudah tidak lagi mampu ditahan, pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian harga secara signifikan dalam waktu singkat.
Ia melihat pengalaman negara lain menjadi pelajaran penting. Venezuela misalnya, mempertahankan harga BBM sangat rendah selama bertahun-tahun hingga akhirnya mengalami tekanan fiskal berat. Sementara itu Mesir harus melakukan reformasi subsidi pada 2014 yang berujung pada kenaikan harga energi secara drastis.
Menurut Olivia, Pemerintah perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam pola serupa. Menurutnya, kebijakan penahanan harga sebaiknya bersifat sementara dan disertai strategi transisi yang jelas.
Ia menambahkan, pemerintah perlu mulai menyiapkan langkah penyesuaian secara bertahap agar tidak menimbulkan shock besar bagi masyarakat. Transparansi terkait biaya energi juga dinilai penting agar publik memahami kondisi yang sebenarnya.
“Stabilnya harga BBM saat ini bukan berarti kita kebal terhadap gejolak global. Ini lebih kepada penundaan beban ekonomi. Cepat atau lambat, biaya tersebut tetap harus ditanggung,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
