Legislator: Pernyataan Ahok Membuka Kegagalannya Sendiri
Jum'at, 18 September 2020 - 20:11 WIB
loading...
Pernyataan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok via Youtube POIN, dinilai justru membuka kegagalannya sendiri. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok via Youtube POIN, dinilai justru membuka kegagalannya sendiri. Pasalnya UU tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI HM Ridwan Hisjam.
“Sama artinya dia mengkritik diri sendiri dan membuka kegagalan sendiri. Karena sebagai Komisaris Utama, seharusnya dia ikut bertanggung jawab. Kenapa malah bikin kritik macam-macam. Atau, jangan-jangan Ahok tidak tahu UU-nya itu,” kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (18/9/2020).
(Baca Juga: Haruskah Ahok Dipecat? )
Ridwan mengingatkan, bahwa Ahok juga turut mengesahkan rencana program dan anggaran Pertamina 2020. Dengan demikian, ketika misalnya Pertamina merugi pada semester pertama 2020, Ahok harusnya juga ikut bertanggung jawab. Sebab, Ahok sudah menjabat sebelum kerugian terjadi.
Terkait tanggung jawab yang sama antara Komisaris dan Direksi, Ridwan menyebut, jika Komisaris sudah diberhentikan, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus diberikan hak untuk melepaskan tanggung jawabnya. Karena jika tidak dilepaskan haknya, dan ternyata terdapat masalah, Komisaris bisa terkena pidana.
“Itu bukti dari UU yang menyatakan bahwa Komisaris dan Direksi mempunyai tanggung jawab yang sama,” jelas Ridwan.
Menurut Ridwan, sikap Ahok kurang beretika tersebut bisa mengganggu posisi Pertamina di pasar global. “Padahal Pertamina banyak berhubungan dengan multi international company. Pertamina juga mengeluarkan bond yang dijual di internasional. Nah, manajemen yang tidak solid ini kan bisa menjatuhkan nilai Pertamina,” kata Ridwan memisalkan.
“Sebagai anggota dewan, saya mendukung perubahan. Tetapi saya kurang setuju dengan etikanya,” lanjutnya.
(Baca Juga: Usai Ketemu Ahok, Erick Thohir: Persepsi BUMN Bobrok Itu Salah )
Sikap Ahok yang membuat ketidasolidan tentu disayangkan. Karena menurut Ridwan, selama ini manajemen Pertamina justru membuktikan soliditas dan ketangguhannya. Salah satu contoh, ketika banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, Pertamina justru mempertahankan agar tidak satu pun karyawan terkena PHK.
Di sisi lain Ridwan menilai, sebagai perusahaan internasional Pertamina memang memiliki standard operating procedure (SOP) yang sudah baku. Karena itu, tidak ada yang bisa melakukan intervensi terhadap sistem yang dijalankan BUMN tersebut.
Dan sikap Ahok yang berlebihan, lanjut Ridwan, sama saja dengan merusak sistem tersebut. “Ini merusak sistem. Sesuatu yang berlebihan akan merusak sistem. Pengawasannya sudah bener, tetapi tidak pada tempatnya,” sambung dia.
“Sama artinya dia mengkritik diri sendiri dan membuka kegagalan sendiri. Karena sebagai Komisaris Utama, seharusnya dia ikut bertanggung jawab. Kenapa malah bikin kritik macam-macam. Atau, jangan-jangan Ahok tidak tahu UU-nya itu,” kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (18/9/2020).
(Baca Juga: Haruskah Ahok Dipecat? )
Ridwan mengingatkan, bahwa Ahok juga turut mengesahkan rencana program dan anggaran Pertamina 2020. Dengan demikian, ketika misalnya Pertamina merugi pada semester pertama 2020, Ahok harusnya juga ikut bertanggung jawab. Sebab, Ahok sudah menjabat sebelum kerugian terjadi.
Terkait tanggung jawab yang sama antara Komisaris dan Direksi, Ridwan menyebut, jika Komisaris sudah diberhentikan, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus diberikan hak untuk melepaskan tanggung jawabnya. Karena jika tidak dilepaskan haknya, dan ternyata terdapat masalah, Komisaris bisa terkena pidana.
“Itu bukti dari UU yang menyatakan bahwa Komisaris dan Direksi mempunyai tanggung jawab yang sama,” jelas Ridwan.
Menurut Ridwan, sikap Ahok kurang beretika tersebut bisa mengganggu posisi Pertamina di pasar global. “Padahal Pertamina banyak berhubungan dengan multi international company. Pertamina juga mengeluarkan bond yang dijual di internasional. Nah, manajemen yang tidak solid ini kan bisa menjatuhkan nilai Pertamina,” kata Ridwan memisalkan.
“Sebagai anggota dewan, saya mendukung perubahan. Tetapi saya kurang setuju dengan etikanya,” lanjutnya.
(Baca Juga: Usai Ketemu Ahok, Erick Thohir: Persepsi BUMN Bobrok Itu Salah )
Sikap Ahok yang membuat ketidasolidan tentu disayangkan. Karena menurut Ridwan, selama ini manajemen Pertamina justru membuktikan soliditas dan ketangguhannya. Salah satu contoh, ketika banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, Pertamina justru mempertahankan agar tidak satu pun karyawan terkena PHK.
Di sisi lain Ridwan menilai, sebagai perusahaan internasional Pertamina memang memiliki standard operating procedure (SOP) yang sudah baku. Karena itu, tidak ada yang bisa melakukan intervensi terhadap sistem yang dijalankan BUMN tersebut.
Dan sikap Ahok yang berlebihan, lanjut Ridwan, sama saja dengan merusak sistem tersebut. “Ini merusak sistem. Sesuatu yang berlebihan akan merusak sistem. Pengawasannya sudah bener, tetapi tidak pada tempatnya,” sambung dia.
(akr)
Lihat Juga :
