Kadin Institute: Program MBG Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru di Daerah
Sabtu, 11 April 2026 - 18:45 WIB
loading...
Program MBG dinilai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru yang sedang mengubah lanskap bisnis di daerah. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial bagi-bagi makanan. Di mata Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, ini adalah mesin pertumbuhan ekonomi baru yang sedang mengubah lanskap bisnis di daerah.
Executive Director Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, menegaskan bahwa MBG sudah memberikan efek positif bagi perekonomian di sektor riil saat ini. "Dulu sebelum program MBG dimulai, stok ayam dan telur kita berlebih. Sekarang justru kekurangan, hingga harga telur jadi lebih mahal. Kita sedang memacu produksi lebih banyak lagi," jelasnya.
Menurutnya ini adalah kesempatan bagi para peternak ayam dan petani sayur di daerah, karena program ini adalah berkah ekonomi yang nyata bagi mereka. Oleh karena itu, Mulya mengirimkan pesan kuat kepada para pengusaha daerah untuk bertransformasi.
Benedictus Dalupe, Peternak Ayam Petelur, Kadi Pada, Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, adalah salah satu wajah pengusaha lokal yang memulai usahanya saat program MBG berjalan menjadi saksi bagaimana perekonomian di daerah bertransformasi sejak adanya MBG.
“Kami adalah salah satu supplier bahan baku telur untuk SPPG atau dapur MBG di kecamatan Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya. Kami saat ini baru tahap pengembangan jadi baru mampu menyuplai secara regular satu dapur. Selama ini kami menyuplai sekitar 20-25 ikat telur, kisarannya sekitar 3000 butir lebih. Seminggu kami mengirim sekitar tiga kali secara regular. Biasanya di hari Minggu, Selasa, dan Kamis. Saat ini kemampuan regular kami memang baru bisa suplai satu SPPG, ada SPPG lain yang meminta tapi karena keterbatasan stok kami memprioritaskan satu SPPG saja,” terang Benedictus seperti dikutip, Sabtu (11/4/2026).
Baca Juga: Kepala BGN Blak-blakan Soal 21.801 Unit Motor Listrik MBG: Dari Mekanisma Pembayaran hingga Produksi
Secara faktual, Benedictus menerangkan bahwa 95% kebutuhan telur di Sumba Barat Daya, baik untuk konsumsi rumah tangga, industri, maupun ritel itu masih dipenuhi peternak dari Pulau Jawa. Setelah adanya MBG mulai muncul minat pengusaha atau peternak lokal di Sumba Barat Daya untuk mengembangkan peternakan ayam petelur.
Hal tersebut sejalan dengan keterangan dan ajakan Mulya yang medorong pengusaha lokal untuk memanfaatkan kesempatan ini. "Ayo pengusaha daerah, lakukan pivot. Jika dulu fokus di konstruksi, sekarang ambil kesempatan di industri makanan, kesehatan, dan pertanian," seru Mulya.
Mulya juga mengklarifikasi bahwa dana APBN yang dialokasikan untuk program MBG mayoritas untuk operasional makanan dan relawan, bukan untuk pembangunan infrastruktur dapur. Di sinilah peran pengusaha masuk.
"Kalau membangun dapur harus pakai dana pemerintah semua, itu pasti tekor. Modal satu dapur itu bisa Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar. Jadi, pengusaha yang membangun dapurnya, merekrut orangnya, dan mengelola jaringan ke penghasil makanan," ungkapnya.
Saat ini, dari target sekitar 30.000 dapur pemerintah, sekitar 20.000 unit sudah terbangun dan beroperasi. Mulya mendorong pengusaha di daerah yang belum bergabung untuk segera mengambil peluang di sepertiga sisa target tersebut, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Persepsi Publik Terhadap Program MBG
Mulya menyadari adanya pandangan miring, terutama dari kalangan kelas menengah yang menganggap program ini tidak perlu dicampuri pemerintah. Namun, ia menekankan adanya perbedaan realita di lapangan. "Banyak kesalahan persepsi kita sebagai kelas menengah. Kita berasumsi anak-anak ini sudah makan. Kenyataannya, banyak yang tidak dikasih makan," ujar Mulya.
Beberapa studi memperkuat pernyataan Mulya tersebut. LabSosio-LPPSP FISIP UI misalnya, yang melakukan penelitian terkait program MBG, menjelaskan bahwa para orang tua siswa yang disurvei umumnya memberikan penilaian yang sangat positif terhadap program ini. Kehadiran MBG dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan menghemat uang jajan anak. Bagi orang tua yang sibuk bekerja di pagi hari, program ini menjadi solusi praktis yang memastikan anak-anak mereka tidak kelaparan dan tetap mendapatkan akses makanan bergizi di sekolah.
“Hampir separuh murid, 48,5% siswa, mengaku jarang atau bahkan tidak pernah sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dengan begitu 85,8% siswa selalu menghabiskan makanan MBG yang disajikan,” ungkap Dr. Hari Nugroho, MA, Ketua LabSosio-LPPSP FISIP UI.
Sejalan dengan itu, Research Institute Of Socio-Economic Development (RISED) baru-baru ini juga melakukan penelitian terkait MBG yang berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga dan anak penerima manfaat.
"Sebanyak 81% orang tua dari rumah tangga rentan menyatakan mendukung keberlanjutan MBG. Menariknya, dukungan ini bukan semata soal penghematan uang, tetapi lebih pada rasa aman dan kepastian bahwa anak mereka mendapat akses makanan bergizi selama di sekolah,” ungkap Peneliti RISED, M. Fajar Rakhmadi.
Baca Juga: Purbaya: Program MBG Potensi Sumbang Pajak Rp10 Triliun
Sejalan dengan temuan RISED, Indikator Politik juga mengumumkan hasil survei serupa yakni, 12,2% masyarakat sangat puas dengan MBG, serta 60,6% masyarakat cukup puas dengan program MBG. Intervensi pemerintah dalam memberikan makanan bergizi memang berdampak langsung pada konsentrasi belajar dan kualitas ilmu yang diserap siswa. Inilah fondasi utama untuk menciptakan SDM unggul di masa depan.
Mulya Amri, kembali menegaskan “Program ini adalah investasi jangka panjang. Meski manfaat kualitas sumber daya manusia (SDM) baru akan terasa 5 hingga 15 tahun ke depan,” pungkasnya.
Executive Director Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, menegaskan bahwa MBG sudah memberikan efek positif bagi perekonomian di sektor riil saat ini. "Dulu sebelum program MBG dimulai, stok ayam dan telur kita berlebih. Sekarang justru kekurangan, hingga harga telur jadi lebih mahal. Kita sedang memacu produksi lebih banyak lagi," jelasnya.
Menurutnya ini adalah kesempatan bagi para peternak ayam dan petani sayur di daerah, karena program ini adalah berkah ekonomi yang nyata bagi mereka. Oleh karena itu, Mulya mengirimkan pesan kuat kepada para pengusaha daerah untuk bertransformasi.
Benedictus Dalupe, Peternak Ayam Petelur, Kadi Pada, Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, adalah salah satu wajah pengusaha lokal yang memulai usahanya saat program MBG berjalan menjadi saksi bagaimana perekonomian di daerah bertransformasi sejak adanya MBG.
“Kami adalah salah satu supplier bahan baku telur untuk SPPG atau dapur MBG di kecamatan Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya. Kami saat ini baru tahap pengembangan jadi baru mampu menyuplai secara regular satu dapur. Selama ini kami menyuplai sekitar 20-25 ikat telur, kisarannya sekitar 3000 butir lebih. Seminggu kami mengirim sekitar tiga kali secara regular. Biasanya di hari Minggu, Selasa, dan Kamis. Saat ini kemampuan regular kami memang baru bisa suplai satu SPPG, ada SPPG lain yang meminta tapi karena keterbatasan stok kami memprioritaskan satu SPPG saja,” terang Benedictus seperti dikutip, Sabtu (11/4/2026).
Baca Juga: Kepala BGN Blak-blakan Soal 21.801 Unit Motor Listrik MBG: Dari Mekanisma Pembayaran hingga Produksi
Secara faktual, Benedictus menerangkan bahwa 95% kebutuhan telur di Sumba Barat Daya, baik untuk konsumsi rumah tangga, industri, maupun ritel itu masih dipenuhi peternak dari Pulau Jawa. Setelah adanya MBG mulai muncul minat pengusaha atau peternak lokal di Sumba Barat Daya untuk mengembangkan peternakan ayam petelur.
Hal tersebut sejalan dengan keterangan dan ajakan Mulya yang medorong pengusaha lokal untuk memanfaatkan kesempatan ini. "Ayo pengusaha daerah, lakukan pivot. Jika dulu fokus di konstruksi, sekarang ambil kesempatan di industri makanan, kesehatan, dan pertanian," seru Mulya.
Mulya juga mengklarifikasi bahwa dana APBN yang dialokasikan untuk program MBG mayoritas untuk operasional makanan dan relawan, bukan untuk pembangunan infrastruktur dapur. Di sinilah peran pengusaha masuk.
"Kalau membangun dapur harus pakai dana pemerintah semua, itu pasti tekor. Modal satu dapur itu bisa Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar. Jadi, pengusaha yang membangun dapurnya, merekrut orangnya, dan mengelola jaringan ke penghasil makanan," ungkapnya.
Saat ini, dari target sekitar 30.000 dapur pemerintah, sekitar 20.000 unit sudah terbangun dan beroperasi. Mulya mendorong pengusaha di daerah yang belum bergabung untuk segera mengambil peluang di sepertiga sisa target tersebut, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Persepsi Publik Terhadap Program MBG
Mulya menyadari adanya pandangan miring, terutama dari kalangan kelas menengah yang menganggap program ini tidak perlu dicampuri pemerintah. Namun, ia menekankan adanya perbedaan realita di lapangan. "Banyak kesalahan persepsi kita sebagai kelas menengah. Kita berasumsi anak-anak ini sudah makan. Kenyataannya, banyak yang tidak dikasih makan," ujar Mulya.
Beberapa studi memperkuat pernyataan Mulya tersebut. LabSosio-LPPSP FISIP UI misalnya, yang melakukan penelitian terkait program MBG, menjelaskan bahwa para orang tua siswa yang disurvei umumnya memberikan penilaian yang sangat positif terhadap program ini. Kehadiran MBG dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan menghemat uang jajan anak. Bagi orang tua yang sibuk bekerja di pagi hari, program ini menjadi solusi praktis yang memastikan anak-anak mereka tidak kelaparan dan tetap mendapatkan akses makanan bergizi di sekolah.
“Hampir separuh murid, 48,5% siswa, mengaku jarang atau bahkan tidak pernah sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dengan begitu 85,8% siswa selalu menghabiskan makanan MBG yang disajikan,” ungkap Dr. Hari Nugroho, MA, Ketua LabSosio-LPPSP FISIP UI.
Sejalan dengan itu, Research Institute Of Socio-Economic Development (RISED) baru-baru ini juga melakukan penelitian terkait MBG yang berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga dan anak penerima manfaat.
"Sebanyak 81% orang tua dari rumah tangga rentan menyatakan mendukung keberlanjutan MBG. Menariknya, dukungan ini bukan semata soal penghematan uang, tetapi lebih pada rasa aman dan kepastian bahwa anak mereka mendapat akses makanan bergizi selama di sekolah,” ungkap Peneliti RISED, M. Fajar Rakhmadi.
Baca Juga: Purbaya: Program MBG Potensi Sumbang Pajak Rp10 Triliun
Sejalan dengan temuan RISED, Indikator Politik juga mengumumkan hasil survei serupa yakni, 12,2% masyarakat sangat puas dengan MBG, serta 60,6% masyarakat cukup puas dengan program MBG. Intervensi pemerintah dalam memberikan makanan bergizi memang berdampak langsung pada konsentrasi belajar dan kualitas ilmu yang diserap siswa. Inilah fondasi utama untuk menciptakan SDM unggul di masa depan.
Mulya Amri, kembali menegaskan “Program ini adalah investasi jangka panjang. Meski manfaat kualitas sumber daya manusia (SDM) baru akan terasa 5 hingga 15 tahun ke depan,” pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
