Indonesia Bisa Hemat 10 Juta Liter BBM, asal ASN Disiplin WFH Sehari Seminggu
Rabu, 22 April 2026 - 21:28 WIB
loading...
Menghitung efek WFH ASN tiap Jumat terhadap penghematan konsumsi BBM. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara ( ASN ) dinilai berpotensi memberikan kontribusi terhadap penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) . Meski begitu dampaknya tidak signifikan terhadap total kebutuhan nasional.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talattov memproyeksikan, Indonesia dapat menghemat hingga 10 juta liter BBM per hari apabila seluruh ASN disiplin menjalankan WFH satu hari dalam seminggu.
"Jika diasumsikan ada sekitar 2 juta ASN dan masing-masing dapat menghemat sekitar 5 liter BBM per hari saat WFH, kurang lebih potensi penghematan bisa mencapai 10 juta liter per hari," ujar Abra dalam Podcast The Fundamentals IDXChannel, Rabu (22/4/2026).
Baca Juga: WFH Swasta Hanya Imbauan, Menaker Tak Ingin Berefek ke Pertumbuhan Ekonomi
Namun demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan total kebutuhan BBM nasional yang mencapai 300 juta liter lebih per tahun. Karena itu, kebijakan WFH lebih tepat dilihat sebagai langkah simbolik sekaligus edukatif dalam mendorong efisiensi energi.
"Secara agregat memang tidak terlalu besar dampaknya, tetapi ini penting sebagai sinyal kepada masyarakat bahwa penghematan energi bisa dimulai dari perubahan perilaku," jelasnya.
Abra juga menyoroti bahwa efektivitas kebijakan WFH sangat bergantung pada kedisiplinan ASN. Jika pada hari WFH justru dimanfaatkan untuk bepergian menggunakan kendaraan pribadi, maka potensi penghematan energi tidak akan tercapai.
Baca Juga: Evaluasi WFH ASN Pekan Pertama, MenPANRB: Cukup Menggembirakan
Selain itu pengalaman saat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pembatasan mobilitas secara ketat pun hanya mampu menurunkan konsumsi BBM nasional sekitar 12 persen. "Artinya, kebijakan yang sifatnya parsial seperti WFH satu hari tentu dampaknya lebih terbatas. Perlu langkah yang lebih komprehensif," katanya.
Ia menilai pemerintah perlu mengombinasikan kebijakan WFH dengan strategi lain, seperti mendorong penggunaan transportasi publik, memperluas infrastruktur kendaraan listrik, serta meningkatkan efisiensi energi di sektor industri.
Dalam jangka panjang, penguatan ketahanan energi nasional tidak cukup hanya mengandalkan pengendalian konsumsi, tetapi juga memerlukan diversifikasi sumber energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
"WFH bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi bukan solusi utama. Ini harus menjadi bagian dari strategi besar penghematan energi nasional," lanjut Abra.
Lebih jauh ia menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dinilai menjadi titik lemah yang semakin terasa, terutama saat terjadi gangguan pasokan dan lonjakan harga di pasar internasional.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia sangat sensitif terhadap dinamika global, termasuk konflik geopolitik di kawasan produsen minyak seperti Timur Tengah. Gangguan pasokan global tidak hanya mendorong kenaikan harga minyak mentah, tetapi juga memperketat persaingan antarnegara dalam memperoleh pasokan energi.
"Bukan hanya soal harga yang melonjak, tetapi juga soal ketersediaan. Semua negara berebut pasokan, sehingga risiko terhadap Indonesia menjadi berlapis," pungkasnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talattov memproyeksikan, Indonesia dapat menghemat hingga 10 juta liter BBM per hari apabila seluruh ASN disiplin menjalankan WFH satu hari dalam seminggu.
"Jika diasumsikan ada sekitar 2 juta ASN dan masing-masing dapat menghemat sekitar 5 liter BBM per hari saat WFH, kurang lebih potensi penghematan bisa mencapai 10 juta liter per hari," ujar Abra dalam Podcast The Fundamentals IDXChannel, Rabu (22/4/2026).
Baca Juga: WFH Swasta Hanya Imbauan, Menaker Tak Ingin Berefek ke Pertumbuhan Ekonomi
Namun demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan total kebutuhan BBM nasional yang mencapai 300 juta liter lebih per tahun. Karena itu, kebijakan WFH lebih tepat dilihat sebagai langkah simbolik sekaligus edukatif dalam mendorong efisiensi energi.
"Secara agregat memang tidak terlalu besar dampaknya, tetapi ini penting sebagai sinyal kepada masyarakat bahwa penghematan energi bisa dimulai dari perubahan perilaku," jelasnya.
Abra juga menyoroti bahwa efektivitas kebijakan WFH sangat bergantung pada kedisiplinan ASN. Jika pada hari WFH justru dimanfaatkan untuk bepergian menggunakan kendaraan pribadi, maka potensi penghematan energi tidak akan tercapai.
Baca Juga: Evaluasi WFH ASN Pekan Pertama, MenPANRB: Cukup Menggembirakan
Selain itu pengalaman saat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pembatasan mobilitas secara ketat pun hanya mampu menurunkan konsumsi BBM nasional sekitar 12 persen. "Artinya, kebijakan yang sifatnya parsial seperti WFH satu hari tentu dampaknya lebih terbatas. Perlu langkah yang lebih komprehensif," katanya.
Ia menilai pemerintah perlu mengombinasikan kebijakan WFH dengan strategi lain, seperti mendorong penggunaan transportasi publik, memperluas infrastruktur kendaraan listrik, serta meningkatkan efisiensi energi di sektor industri.
Dalam jangka panjang, penguatan ketahanan energi nasional tidak cukup hanya mengandalkan pengendalian konsumsi, tetapi juga memerlukan diversifikasi sumber energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
"WFH bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi bukan solusi utama. Ini harus menjadi bagian dari strategi besar penghematan energi nasional," lanjut Abra.
Lebih jauh ia menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dinilai menjadi titik lemah yang semakin terasa, terutama saat terjadi gangguan pasokan dan lonjakan harga di pasar internasional.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia sangat sensitif terhadap dinamika global, termasuk konflik geopolitik di kawasan produsen minyak seperti Timur Tengah. Gangguan pasokan global tidak hanya mendorong kenaikan harga minyak mentah, tetapi juga memperketat persaingan antarnegara dalam memperoleh pasokan energi.
"Bukan hanya soal harga yang melonjak, tetapi juga soal ketersediaan. Semua negara berebut pasokan, sehingga risiko terhadap Indonesia menjadi berlapis," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
