Maksimalkan Peran Koperasi Hijau untuk Dukung Pengembangan PLTS
Jum'at, 24 April 2026 - 20:07 WIB
loading...
Sejak 2021, Rumah Energi melalui program Koperasi Hijau telah mendorong penguatan peran koperasi dalam transisi energi dengan menjangkau lebih dari 150 koperasi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Sejak 2021, Rumah Energi melalui program Koperasi Hijau telah mendorong penguatan peran koperasi dalam transisi energi dengan menjangkau lebih dari 150 koperasi. Program ini sejalan dengan upaya implementasi PSN 100 GW PLTS yang menekankan keterlibatan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia, kali ini Rumah Energi menyelenggarakan Green Cooperative Solar Initiative Dialogue: Bridging Policy and Practice in Indonesia's 100 GW Solar PV Program.
Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional, sejalan dengan target 100 GW dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Juga: PLTS Atap untuk Listrik Berkeadilan
Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, serta berbagai mitra pembangunan guna menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas implementasi di lapangan.
Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang menekankan, pentingnya menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat akar rumput. Ia menerangkan, forum ini didorong sebagai ruang untuk mengidentifikasi bottleneck implementasi secara nyata sekaligus merumuskan strategi kolaborasi yang lebih operasional.
“Koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak transisi energi di tingkat komunitas, dan perannya perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat, model bisnis yang feasible, serta dukungan pembiayaan yang memadai,” ujar Sumanda.
“Kementerian Koperasi mendorong pengembangan PLTS untuk mengurangi ketimpangan akses energi sekaligus meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi produktif. Ke depan, kami juga menargetkan pengembangan 102 PLTS dalam dua tahun dengan fokus pada wilayah yang belum terjangkau listrik,” tutur Roysepta Abimanyu, Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia.
Pendekatan Kolaboratif Dukung Transisi Energi yang Adil dan Inklusif
Program Koperasi Hijau milik Rumah Energi mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan koperasi, sekaligus mengembangkan model bisnis energi terbarukan berbasis komunitas yang aplikatif di lapangan.
Melalui proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (TERBIT), Rumah Energi juga telah melakukan berbagai asesmen lapangan. Hasilnya menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan nasional dengan kebutuhan implementasi, khususnya dalam aspek model bisnis, kesiapan teknis, akses pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Trois Dilisusendi juga menyoroti pentingnya peran koperasi bagi pemenuhan kebutuhan energi. “Pengembangan energi terbarukan perlu memperhatikan keseimbangan antara supply dan demand. Koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di masyarakat,” tegasnya.
Forum dialog ini membahas dua fokus utama, yakni penguatan tata kelola dan kebijakan untuk membuka ruang keterlibatan koperasi dalam ekosistem energi nasional, serta pengembangan model bisnis PLTS berbasis koperasi yang bankable dan scalable, termasuk eksplorasi skema pembiayaan inovatif seperti blended finance.
Baca Juga: Dorong Kepemimpinan Transisi Energi ASEAN dengan Energi Surya
Forum ini diharapkan menghasilkan sejumlah temuan, antara lain tercapainya penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor melalui pemetaan peran kementerian/lembaga. Teridentifikasinya peluang integrasi koperasi dalam ekosistem energi terbarukan, serta tersusunnya model bisnis PLTS berbasis koperasi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Identifikasi kebutuhan dukungan regulasi yang lebih pasti serta membuka peluang pengembangan skema pembiayaan inovatif guna mendukung implementasi PLTS berbasis koperasi secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat implementasi PSN 100 GW PLTS, sekaligus memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Ke depan, kami berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada pengembangan pilot project PLTS berbasis koperasi yang dapat direplikasi secara luas. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif di Indonesia,” tutup Sumanda.
Dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia, kali ini Rumah Energi menyelenggarakan Green Cooperative Solar Initiative Dialogue: Bridging Policy and Practice in Indonesia's 100 GW Solar PV Program.
Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional, sejalan dengan target 100 GW dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Juga: PLTS Atap untuk Listrik Berkeadilan
Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, serta berbagai mitra pembangunan guna menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas implementasi di lapangan.
Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang menekankan, pentingnya menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat akar rumput. Ia menerangkan, forum ini didorong sebagai ruang untuk mengidentifikasi bottleneck implementasi secara nyata sekaligus merumuskan strategi kolaborasi yang lebih operasional.
“Koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak transisi energi di tingkat komunitas, dan perannya perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat, model bisnis yang feasible, serta dukungan pembiayaan yang memadai,” ujar Sumanda.
“Kementerian Koperasi mendorong pengembangan PLTS untuk mengurangi ketimpangan akses energi sekaligus meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi produktif. Ke depan, kami juga menargetkan pengembangan 102 PLTS dalam dua tahun dengan fokus pada wilayah yang belum terjangkau listrik,” tutur Roysepta Abimanyu, Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia.
Pendekatan Kolaboratif Dukung Transisi Energi yang Adil dan Inklusif
Program Koperasi Hijau milik Rumah Energi mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan koperasi, sekaligus mengembangkan model bisnis energi terbarukan berbasis komunitas yang aplikatif di lapangan.
Melalui proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (TERBIT), Rumah Energi juga telah melakukan berbagai asesmen lapangan. Hasilnya menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan nasional dengan kebutuhan implementasi, khususnya dalam aspek model bisnis, kesiapan teknis, akses pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Trois Dilisusendi juga menyoroti pentingnya peran koperasi bagi pemenuhan kebutuhan energi. “Pengembangan energi terbarukan perlu memperhatikan keseimbangan antara supply dan demand. Koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di masyarakat,” tegasnya.
Forum dialog ini membahas dua fokus utama, yakni penguatan tata kelola dan kebijakan untuk membuka ruang keterlibatan koperasi dalam ekosistem energi nasional, serta pengembangan model bisnis PLTS berbasis koperasi yang bankable dan scalable, termasuk eksplorasi skema pembiayaan inovatif seperti blended finance.
Baca Juga: Dorong Kepemimpinan Transisi Energi ASEAN dengan Energi Surya
Forum ini diharapkan menghasilkan sejumlah temuan, antara lain tercapainya penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor melalui pemetaan peran kementerian/lembaga. Teridentifikasinya peluang integrasi koperasi dalam ekosistem energi terbarukan, serta tersusunnya model bisnis PLTS berbasis koperasi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Identifikasi kebutuhan dukungan regulasi yang lebih pasti serta membuka peluang pengembangan skema pembiayaan inovatif guna mendukung implementasi PLTS berbasis koperasi secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat implementasi PSN 100 GW PLTS, sekaligus memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Ke depan, kami berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada pengembangan pilot project PLTS berbasis koperasi yang dapat direplikasi secara luas. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif di Indonesia,” tutup Sumanda.
(akr)
Lihat Juga :
