Larangan Bahan Tambahan Rokok Dinilai Tekan Industri Kretek, Bisa Picu PHK Massal
Selasa, 28 April 2026 - 18:30 WIB
loading...
A
A
A
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 60 persen dari total tenaga kerja nasional di sektor ini yang mencapai sekitar 360 ribu orang. "Adapun jumlah produksi rokok saat ini secara nasional sebesar 307,8 miliar batang per tahun," ujarnya.
Selain ancaman PHK, Gapero Surabaya juga mengingatkan bahwa regulasi yang terlalu restriktif berpotensi memicu lonjakan peredaran rokok ilegal karena konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah.
Menurut Sulami, kebijakan pembatasan seharusnya dibarengi dengan solusi transisi yang jelas agar iklim usaha tetap kondusif. "Industri hasil tembakau hingga kini diatur oleh lebih dari 300 peraturan, baik melalui kebijakan fiskal maupun non-fiskal, mulai dari tingkat Undang-Undang hingga Peraturan Daerah," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu melibatkan asosiasi industri dalam proses perumusan regulasi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan usaha.
Gapero Surabaya, lanjutnya, membuka ruang diskusi yang konstruktif agar kebijakan yang diambil dapat diterapkan secara bijak tanpa merugikan banyak pihak. "Kebijakan pertembakauan harus bersifat inklusif, proporsional, dan berbasis konteks Indonesia, bukan sekadar meniru kebijakan negara lain," tandas Sulami.
Selain ancaman PHK, Gapero Surabaya juga mengingatkan bahwa regulasi yang terlalu restriktif berpotensi memicu lonjakan peredaran rokok ilegal karena konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah.
Menurut Sulami, kebijakan pembatasan seharusnya dibarengi dengan solusi transisi yang jelas agar iklim usaha tetap kondusif. "Industri hasil tembakau hingga kini diatur oleh lebih dari 300 peraturan, baik melalui kebijakan fiskal maupun non-fiskal, mulai dari tingkat Undang-Undang hingga Peraturan Daerah," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu melibatkan asosiasi industri dalam proses perumusan regulasi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan usaha.
Gapero Surabaya, lanjutnya, membuka ruang diskusi yang konstruktif agar kebijakan yang diambil dapat diterapkan secara bijak tanpa merugikan banyak pihak. "Kebijakan pertembakauan harus bersifat inklusif, proporsional, dan berbasis konteks Indonesia, bukan sekadar meniru kebijakan negara lain," tandas Sulami.
(nng)
Lihat Juga :
