Efek Kenaikan Harga BBM, Biaya Bongkar Muat Pelabuhan Terancam Melonjak 25%
Rabu, 29 April 2026 - 19:22 WIB
loading...
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui cucu usahanya PTP Nonpetikemas sedang membahas kajian rencana kenaikan biaya bongkar muat. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui cucu usahanya PTP Nonpetikemas sedang membahas kajian rencana kenaikan biaya bongkar muat, dalam melakukan penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM.
Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PTP Nonpetikemas Dwi Rahmad Toto mengaku kenaikan harga BBM industri yang saat ini terjadi membuat biaya operasional perusahaan membengkak. Sebab sebagian alat berat masih menggunakan tenaga penggerak fosil.
"(Konflik) Iran, Israel, dan Amerika ini tidak terlalu signifikan sebetulnya ya. Tapi ini mulai terasa nih, karena dampaknya BBM mulai naik ya. Operasional cost kita meningkat, BBM yang tadinya di bawah ini itu sudah dua kali lipat," ujarnya dalam acara Port Visit PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga: Saat Harga Energi Melonjak, Kelas Menengah Menanggung Beban Terpanjang
Selain itu, Toto mengatakan vendor pemilik alat bongkar muat yang mengoperasikan di pelabuhan juga menuntut penyesuaian harga. Karena kondisi tersebut jika berlangsung dalam jangka panjang tentu berdampak terhadap arus kas perusahaan. "Jadi memang kalau dioperasional pasti terasa, tapi kita sedang mengkaji dampak secara korporasi secara keseluruhan," katanya.
Ia mengaku saat ini pihaknya melakukan kajian internal wacana kenaikan biaya bongkar muat, sebelum hasil kajian tersebut diberikan kepada pemerintah untuk mendapatkan pertimbangan.
Sebab kenaikan biaya logistik ini tentu akan berdampak panjang terhadap harga-harga barang pokok di pasaran. Sehingga pemerintah masih perlu menimbang dampak jika terjadi kenaiakan biaya bongkar muat kapal di pelabuhan.
Baca Juga: Ini Daftar Harga BBM Non Subsidi Pertamina yang Naik per 18 April 2026
Toto menambahkan, berdasarkan hasil diskusi dengan para vendor alat bongkar muat di pelabuhan, didapatkan angka ideal kenaikan biaya bongkar muat yang akan diusulkan kepada pemerintah sebesar 20-25%.
"Misalnya ada penyesuaian tadi atau penerapan surcharge tentunya nanti kita koordinasi dengan regulator untuk penerapan. Dampaknya ini kan besar nih. Kita naik sedikit mungkin nanti dampaknya ke masyarakat seperti apa," pungkasnya.
Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PTP Nonpetikemas Dwi Rahmad Toto mengaku kenaikan harga BBM industri yang saat ini terjadi membuat biaya operasional perusahaan membengkak. Sebab sebagian alat berat masih menggunakan tenaga penggerak fosil.
"(Konflik) Iran, Israel, dan Amerika ini tidak terlalu signifikan sebetulnya ya. Tapi ini mulai terasa nih, karena dampaknya BBM mulai naik ya. Operasional cost kita meningkat, BBM yang tadinya di bawah ini itu sudah dua kali lipat," ujarnya dalam acara Port Visit PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga: Saat Harga Energi Melonjak, Kelas Menengah Menanggung Beban Terpanjang
Selain itu, Toto mengatakan vendor pemilik alat bongkar muat yang mengoperasikan di pelabuhan juga menuntut penyesuaian harga. Karena kondisi tersebut jika berlangsung dalam jangka panjang tentu berdampak terhadap arus kas perusahaan. "Jadi memang kalau dioperasional pasti terasa, tapi kita sedang mengkaji dampak secara korporasi secara keseluruhan," katanya.
Ia mengaku saat ini pihaknya melakukan kajian internal wacana kenaikan biaya bongkar muat, sebelum hasil kajian tersebut diberikan kepada pemerintah untuk mendapatkan pertimbangan.
Sebab kenaikan biaya logistik ini tentu akan berdampak panjang terhadap harga-harga barang pokok di pasaran. Sehingga pemerintah masih perlu menimbang dampak jika terjadi kenaiakan biaya bongkar muat kapal di pelabuhan.
Baca Juga: Ini Daftar Harga BBM Non Subsidi Pertamina yang Naik per 18 April 2026
Toto menambahkan, berdasarkan hasil diskusi dengan para vendor alat bongkar muat di pelabuhan, didapatkan angka ideal kenaikan biaya bongkar muat yang akan diusulkan kepada pemerintah sebesar 20-25%.
"Misalnya ada penyesuaian tadi atau penerapan surcharge tentunya nanti kita koordinasi dengan regulator untuk penerapan. Dampaknya ini kan besar nih. Kita naik sedikit mungkin nanti dampaknya ke masyarakat seperti apa," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
