AS Sanksi Terminal Minyak China Jelang KTT Trump-Xi Jinping, Beijing Kecam Intimidasi Washington

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi baru terhadap sejumlah entitas China yang dituduh terlibat dalam perdagangan minyak Iran, memicu ketegangan diplomatik baru menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Beijing pada 14-15 Mei 2026. Langkah Washington itu mendapat kecaman keras dari Beijing yang menilai kebijakan tersebut sebagai praktik intimidasi dan pemaksaan sepihak.

Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Fu Cong menegaskan tidak ada negara yang seharusnya menggunakan tekanan politik dan ekonomi terhadap negara lain demi kepentingannya sendiri.

"Tidak boleh ada negara yang terus melakukan praktik intimidasi dan pemaksaan terhadap negara lain," kata Fu Cong dalam pengarahan pers di Markas Besar PBB, baru-baru ini.

Baca Juga: Daftar Negara yang Keluar dari OPEC dalam Tujuh Tahun Terakhir

Departemen Luar Negeri AS sebelumnya memasukkan Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd., operator terminal minyak di Provinsi Shandong, ke dalam daftar hitam. Perusahaan itu dituduh mengimpor puluhan juta barel minyak mentah Iran yang telah dikenai sanksi sejak Februari 2025.

Washington juga menjatuhkan sanksi terhadap Xingchun Li selaku presiden perusahaan tersebut, serta dua perusahaan manajemen kapal berbasis di Inggris dan Hong Kong yang dianggap terlibat dalam pengangkutan minyak Iran.

Secara paralel, Departemen Keuangan AS turut memberikan sanksi kepada tiga perusahaan penukaran mata uang Iran yang diduga mencuci miliaran dolar hasil penjualan minyak Iran. Sebagian besar transaksi tersebut disebut menggunakan mata uang yuan sebelum dikonversi ke mata uang lain.



Langkah tersebut merupakan bagian dari "Operation Economic Fury", kampanye tekanan ekonomi AS terhadap Iran yang sejak 2025 telah menyasar lebih dari 1.000 entitas terkait Tehran. Pekan sebelumnya, Washington juga menjatuhkan sanksi kepada Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., salah satu kilang independen terbesar di China.

Dikutip dari Press TV, Kementerian Luar Negeri China melalui juru bicaranya, Lin Jian, menolak keras kebijakan tersebut dan menyebut sanksi sepihak AS tidak memiliki dasar hukum internasional. Beijing juga mendesak Washington menghentikan praktik "yurisdiksi lengan panjang" yang dinilai merugikan kepentingan perusahaan-perusahaan China.

Baca Juga: Bohongi AS, Ilmuwan Harvard Justru Bantu China Membangun 'Tentara Super'

Di tengah ketegangan itu, China yang mulai memegang presidensi bergilir Dewan Keamanan PBB pada Mei berencana menggelar debat terbuka tingkat menteri mengenai penegakan Piagam PBB yang dipimpin Menteri Luar Negeri Wang Yi.

Agenda tersebut dinilai menjadi panggung Beijing untuk menegaskan penolakannya terhadap aksi unilateral AS di sektor ekonomi dan energi.
Eskalasi ketegangan terjadi hanya dua pekan menjelang kunjungan Trump ke Beijing, yang menjadi lawatan pertama presiden AS ke China dalam hampir satu dekade terakhir.

Meski Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan Washington tidak menginginkan konfrontasi besar, Beijing menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaan nasionalnya dari tekanan eksternal.