Prabowo Turunkan Harga Pupuk Subsidi 20% untuk Petani
Senin, 04 Mei 2026 - 11:44 WIB
loading...
A
A
A
Di sisi distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden. Dengan langkah ini, alur penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, hingga langsung ke petani.
Akses pupuk juga dipermudah melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga tingkat desa. Targetnya, seluruh kecamatan sentra pangan dapat terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia tepat waktu dan mudah diakses.
Dari sisi ketahanan stok, pemerintah telah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China dapat diminimalkan. Dengan demikian, pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap terjaga.
Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Selain itu, akses pupuk diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata dan memperkuat posisi tawar petani terhadap fluktuasi harga gabah.
Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap petani tidak berhenti pada penurunan harga pupuk. Melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga menyederhanakan regulasi distribusi yang selama ini menghambat penyaluran, sehingga pupuk bersubsidi dapat sampai ke petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.
Di sektor hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjamin petani tidak merugi setelah berproduksi, bahkan tetap memperoleh keuntungan di tengah tekanan harga global.
Dengan demikian, pemerintah hadir di dua sisi rantai produksi sekaligus: menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, serta menjaga pendapatan di hilir melalui jaminan harga gabah.
Akses pupuk juga dipermudah melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga tingkat desa. Targetnya, seluruh kecamatan sentra pangan dapat terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia tepat waktu dan mudah diakses.
Dari sisi ketahanan stok, pemerintah telah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China dapat diminimalkan. Dengan demikian, pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap terjaga.
Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Selain itu, akses pupuk diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata dan memperkuat posisi tawar petani terhadap fluktuasi harga gabah.
Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap petani tidak berhenti pada penurunan harga pupuk. Melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga menyederhanakan regulasi distribusi yang selama ini menghambat penyaluran, sehingga pupuk bersubsidi dapat sampai ke petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.
Di sektor hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjamin petani tidak merugi setelah berproduksi, bahkan tetap memperoleh keuntungan di tengah tekanan harga global.
Dengan demikian, pemerintah hadir di dua sisi rantai produksi sekaligus: menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, serta menjaga pendapatan di hilir melalui jaminan harga gabah.
Lihat Juga :
