Mengapa Nelayan Butuh Dukungan Asuransi, Begini Penjelasannya

JAKARTA - Sebagai negara maritim, seharusnya nelayan nelayan berperan penting sebagai penyedia pangan protein sekaligus penggerak ekonomi nasional. Namun hingga kini, tantangan struktural seperti keterbatasan akses terhadap infrastruktur, teknologi, dan pasar membuat potensi besar ini belum terkelola secara optimal.

Kondisi sosial ekonomi yang belum merata masih menjadi kendala bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Tidak terkecuali untuk masalah keselamatan, sangat sedikit nelayan yang mengasuransikan dirinya, padahal hal tersebut sangatlah penting.

Dosen Hukum Asuransi Universitas Indonesia (UI), Kornelius Simanjuntak mengatakan, nelayan belum mengerti pentingnya asuransi karena kehidupan sehari-hari saja masih harus berjuang. Padahal asuransi butuh biaya yang akan lebih baik didukung pemerintah sambil meningkatkan literasi.

"Saat pemerintah memberi dukungan, ini jadi program literasi sambil menyadarkan bahwa asuransi penting bagi nelayan, agar saat ada musibah, nelayan dapat penggantian," jelas Kornelius.

Baca Juga: Bupati Bantaeng Ajak Nelayan di Pasorongi Ikut Asuransi

Di sisi lain, Kornelius juga sadar bahwa dukungan pemerintah pada nelayan akan sedikit berbeda dengan bantuan bagi petani. Pasalnya pada nelayan lebih banyak variasi dan risiko yang juga lebih beragam.

"Namun hal tersebut bukan masalah, pemerintah tetap harus memberi dukungan, apalagi sekarang ada program Kampung Nelayan Merah Putih," tegas Kornelius.



Menurutnya, Kampung Nelayan Merah Putih akan sangat baik untuk mendukung aktivitas dan kehidupan para nelayan. Apalagi kalau ditambah dengan mengasuransikan para nelayan.

Sejalan dengan itu, Pengamat Asuransi sekaligus Anggota Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI) Wahju Rohmanti juga menegaskan, bahwa petani dan nelayan adalah profesi yang sepaket. Namun dia juga menyadari bahwa risiko dan juga perlindungan yang diberikan berbeda.

Menurutnya, secara umum coverage nelayan lebih ke individu, sehingga lebih luas dan beragam. Sementara Asuransi AUTP pada petani saat ini coveragenya lebih ke kerugian finansial akibat gagal panen yang diakibatkan oleh faktor alam, misal karena banjir, serangan hama, dan masih banyak lagi.

"Sebaliknya asuransi nelayan cover risiko ke nelayan kecil yang mengalami kecelakaan kerja dari santunan biaya pengobatan/medis akibat kecelakaan kerja, santunan cacat tetap hingga santunan kematian," tegas dia.

Oleh karena itu, menurutnya untuk nelayan premi biasanya lebih tinggi dari premi asuransi petani. Namun dia juga menjelaskan hal itu bukan jadi hambatan untuk mendukung nelayan, apalagi dengan adanya salah satu program unggulan pemerintah dalam ketahanan pangan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029. Ditambah lagi, Indonesia memiliki Badan Usaha Milik Negara di bidang asuransi untuk mendukung program pemerintah.

Oleh karena itu, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) memandang inisiatif pembangunan kampung nelayan sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir, sekaligus membuka ruang bagi penguatan literasi dan inklusi asuransi di sektor maritim.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana mengatakan siap mendukung program pemerintah, apalagi yang berkaitan dengan perlindungan dan asuransi. Hanya saja, Gema mengingatkan bagi perusahaan, peluang untuk masuk ke sektor tersebut tentu ada.

Baca Juga: Jasindo Berkomitmen Perkuat Strategi Anti Fraud

Meski demikian, hal tersebut tak serta-merta langsung membuat Jasindo ingin menggarap sektor itu. Apalagi karakteristik risiko di sektor nelayan memiliki kompleksitas tersendiri, sehingga dibutuhkan skema perlindungan yang tidak hanya kompetitif secara premi, tetapi juga memiliki keseimbangan risiko yang sehat.

"Kami akan pelajari terlebih dahulu, bagaimanapun kami harus memiliki agar prudent dan berkelanjutan," jelas Brellian.

Adapun Jasindo saat ini sudah memiliki Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Jasindo terus menunjukan dukungannya kepada petani dalam mengelola risiko gagal panen dan mengamankan masa depan pertanian di Indonesia untuk mencapai swasembada pangan.

Bahkan untuk AUTP, Jasindo melakukan percepatan verifikasi dan pencairan klaim demi dukungan pada swasembada. Jasindo juga telah menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi potensi peningkatan klaim AUTP, imbas fenomena iklim El Niño ekstrem atau dijuluki ‘El Niño Godzilla’.

Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penguatan cadangan teknis sesuai prinsip kehati-hatian, optimalisasi program reasuransi, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.

Di sisi mitigasi, lanjutnya, Asuransi Jasindo juga aktif melakukan edukasi kepada petani terkait pola tanam adaptif dan pengelolaan risiko pertanian agar dampak El Niño dapat diminimalisasi.

Brellian menjelaskan, pada prinsipnya AUTP memang dirancang sebagai instrumen perlindungan petani terhadap risiko bencana alam dan perubahan iklim, sehingga mekanisme pengelolaan risikonya telah disiapkan secara sistematis melalui pemetaan wilayah rawan dan verifikasi lapangan.

Untuk diketahui, AUTP memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan tanaman padi akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit seperti wereng batang coklat, penggerek batang, blast, dan tungro. Pada 2026, pemerintah telah mengalokasikan dukungan fasilitasi premi AUTP di 13 provinsi melalui APBD tingkat I dan II.