Kemenko PM Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Program Perintis Berdaya Connect
Selasa, 12 Mei 2026 - 16:34 WIB
loading...
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison di Bandung Creative Hub, Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) meluncurkan program Perintis Berdaya Connect yang menandai babak baru dalam upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pendekatan konektivitas dan pemberdayaan berbasis ekosistem.
Program ini diluncurkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison di Bandung Creative Hub, Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026).
Baca Juga: Kemenko PM Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Desa di Lampung Timur
Leontinus menyebut program tersebut hadir sebagai ekosistem terpadu yang mempertemukan antara pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan koperasi dengan mitra strategis untuk mencapai kemandirian ekonomi melalui partisipasi publik yang aktif.
"Perintis Berdaya Connect adalah jembatan nyata agar masyarakat tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu naik kelas menjadi penggerak ekonomi," ucap Leontinus dalam keterangan pers, Selasa (12/5/2026).
Sebagai bentuk komitmen terhadap partisipasi publik, Leontinus juga membuka sesi dialog bertajuk, ‘Dari Ruang Menjadi Peluang, Orkestrasi Ekosistem Usaha Masyarakat’ bersama para pengusaha UMKM untuk mendengar langsung aspirasi mereka.
"Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang sangat jelas: UMKM harus diperkuat sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Melalui dialog ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang kami ambil benar-benar relevan dengan kebutuhan Bapak/Ibu sekalian,” kata Leontinus.
Selain dialog bersama para pengusaha UMKM, kegiatan dilanjutkan dengan sesi Business Matching yang memfasilitasi pengusaha UMKM dan ekonomi kreatif berkonsultasi dengan para ahli dan dijalankan dengan prinsip People, Process, and Technology.
Baca Juga: Kemenko PM Serap Aspirasi Dorong Penguatan Industri Gim Nasional
Kegiatan ini juga dapat mengurus kelengkapan legalitas usaha, mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, hingga pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
"Aspirasi yang muncul dalam dialog tadi menunjukkan bahwa pelaku usaha butuh solusi cepat dan nyata. Oleh karena itu, kami memastikan adanya output konkret hari ini yang langsung diwujudkan melalui pelaksanaan business matching ini,” ucapnya.
“Fokus kita adalah percepatan legalitas, SNI, sertifikat halal, dan HAKI untuk memberikan perlindungan 360° bagi para pengusaha UMKM agar mereka benar-benar aman dan berdaya saat mengomersialkan produknya," sambungnya.
Baca Juga:
Salah satu pengusaha UMKM asal Bandung, Alhar PP mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini dikarenakan dapat menyerap ilmu baru dari para ahli.
"Kami sangat senang dapat berdialog langsung dengan Deputi Kemenko PM. Masukan kami didengar, dan langsung disambungkan dengan solusi melalui pelatihan dan business matching pengurusan sertifikasi ini," kata Alhar.
Kemenko PM menyatakan model Perintis Berdaya Connect akan direplikasi ke berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari target Kabinet Merah Putih dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing global.
Program ini diluncurkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison di Bandung Creative Hub, Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026).
Baca Juga: Kemenko PM Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Desa di Lampung Timur
Leontinus menyebut program tersebut hadir sebagai ekosistem terpadu yang mempertemukan antara pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan koperasi dengan mitra strategis untuk mencapai kemandirian ekonomi melalui partisipasi publik yang aktif.
"Perintis Berdaya Connect adalah jembatan nyata agar masyarakat tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu naik kelas menjadi penggerak ekonomi," ucap Leontinus dalam keterangan pers, Selasa (12/5/2026).
Sebagai bentuk komitmen terhadap partisipasi publik, Leontinus juga membuka sesi dialog bertajuk, ‘Dari Ruang Menjadi Peluang, Orkestrasi Ekosistem Usaha Masyarakat’ bersama para pengusaha UMKM untuk mendengar langsung aspirasi mereka.
"Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang sangat jelas: UMKM harus diperkuat sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Melalui dialog ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang kami ambil benar-benar relevan dengan kebutuhan Bapak/Ibu sekalian,” kata Leontinus.
Selain dialog bersama para pengusaha UMKM, kegiatan dilanjutkan dengan sesi Business Matching yang memfasilitasi pengusaha UMKM dan ekonomi kreatif berkonsultasi dengan para ahli dan dijalankan dengan prinsip People, Process, and Technology.
Baca Juga: Kemenko PM Serap Aspirasi Dorong Penguatan Industri Gim Nasional
Kegiatan ini juga dapat mengurus kelengkapan legalitas usaha, mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, hingga pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
"Aspirasi yang muncul dalam dialog tadi menunjukkan bahwa pelaku usaha butuh solusi cepat dan nyata. Oleh karena itu, kami memastikan adanya output konkret hari ini yang langsung diwujudkan melalui pelaksanaan business matching ini,” ucapnya.
“Fokus kita adalah percepatan legalitas, SNI, sertifikat halal, dan HAKI untuk memberikan perlindungan 360° bagi para pengusaha UMKM agar mereka benar-benar aman dan berdaya saat mengomersialkan produknya," sambungnya.
Baca Juga:
Salah satu pengusaha UMKM asal Bandung, Alhar PP mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini dikarenakan dapat menyerap ilmu baru dari para ahli.
"Kami sangat senang dapat berdialog langsung dengan Deputi Kemenko PM. Masukan kami didengar, dan langsung disambungkan dengan solusi melalui pelatihan dan business matching pengurusan sertifikasi ini," kata Alhar.
Kemenko PM menyatakan model Perintis Berdaya Connect akan direplikasi ke berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari target Kabinet Merah Putih dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing global.
(nng)
Lihat Juga :
