APKI Dukung Pengembangan Pasar Karbon Kehutanan Perkuat Daya Saing Industri Hijau
Rabu, 13 Mei 2026 - 16:20 WIB
loading...
Industri pulp dan kertas Indonesia menyatakan kesiapannya mendukung pengembangan pasar karbon kehutanan. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Industri pulp dan kertas Indonesia menyatakan kesiapannya mendukung pengembangan pasar karbon kehutanan yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi guna memperkuat daya saing di pasar global. Komitmen ini selaras dengan langkah pemerintah dalam memasuki babak baru pengelolaan hutan yang kini turut bertumpu pada nilai ekonomi karbon dan keanekaragaman hayati.
"Industri pulp dan kertas Indonesia menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang memberikan kepastian regulasi bagi pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan. Karbon merupakan nilai tambah yang melengkapi peran utama sektor ini dalam menghasilkan produk berbasis serat terbarukan," ujar Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Suhendra Wiriadinata dalam keterangan pers, Rabu (13/5/2026).
Baca Juga: APKI Tunjuk Suhendra Wiriadinata Pimpin Asosiasi hingga Akhir 2026
Suhendra menjelaskan bahwa regulasi tersebut menjadi fondasi penting bagi dunia usaha untuk memperluas kontribusi terhadap target penurunan emisi nasional. Melalui pengelolaan hutan tanaman industri yang berkelanjutan, efisiensi energi, dan penerapan ekonomi sirkular, industri ini terus bertransformasi menuju model ekonomi rendah karbon yang lebih ramah lingkungan.
Produk berbasis serat terbarukan dinilai sebagai bagian dari solusi iklim karena mampu menggantikan material berbasis fosil yang berdampak pada pengurangan emisi. Hal ini sekaligus menjawab tingginya permintaan pasar internasional terhadap produk berkelanjutan yang kini menjadi standar utama dalam perdagangan global.
Lebih lanjut, APKI menilai pasar karbon yang kredibel dapat memicu peningkatan investasi pada sektor restorasi gambut, rehabilitasi hutan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada integritas proyek, transparansi pengukuran, serta kejelasan metodologi yang dapat diterima oleh pasar domestik maupun internasional.
Selain manfaat lingkungan, pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan operasional. Sinergi antara kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon kehutanan dunia.
Baca Juga: Industri Diapers Tertekan Lonjakan Harga Bahan Baku, APKI Ingatkan Risiko Gangguan Pasokan
Dukungan tersebut juga disampaikan dalam Business Forum on Carbon Market di New York, Amerika Serikat, yang menjadi bagian dari rangkaian United Nations Forum on Forests 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor global untuk membahas peluang proyek karbon serta pembiayaan berbasis alam (nature finance).
Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan posisinya dalam mitigasi perubahan iklim global guna mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Transformasi industri hijau melalui pasar karbon diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
"Industri pulp dan kertas Indonesia menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang memberikan kepastian regulasi bagi pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan. Karbon merupakan nilai tambah yang melengkapi peran utama sektor ini dalam menghasilkan produk berbasis serat terbarukan," ujar Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Suhendra Wiriadinata dalam keterangan pers, Rabu (13/5/2026).
Baca Juga: APKI Tunjuk Suhendra Wiriadinata Pimpin Asosiasi hingga Akhir 2026
Suhendra menjelaskan bahwa regulasi tersebut menjadi fondasi penting bagi dunia usaha untuk memperluas kontribusi terhadap target penurunan emisi nasional. Melalui pengelolaan hutan tanaman industri yang berkelanjutan, efisiensi energi, dan penerapan ekonomi sirkular, industri ini terus bertransformasi menuju model ekonomi rendah karbon yang lebih ramah lingkungan.
Produk berbasis serat terbarukan dinilai sebagai bagian dari solusi iklim karena mampu menggantikan material berbasis fosil yang berdampak pada pengurangan emisi. Hal ini sekaligus menjawab tingginya permintaan pasar internasional terhadap produk berkelanjutan yang kini menjadi standar utama dalam perdagangan global.
Lebih lanjut, APKI menilai pasar karbon yang kredibel dapat memicu peningkatan investasi pada sektor restorasi gambut, rehabilitasi hutan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada integritas proyek, transparansi pengukuran, serta kejelasan metodologi yang dapat diterima oleh pasar domestik maupun internasional.
Selain manfaat lingkungan, pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan operasional. Sinergi antara kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon kehutanan dunia.
Baca Juga: Industri Diapers Tertekan Lonjakan Harga Bahan Baku, APKI Ingatkan Risiko Gangguan Pasokan
Dukungan tersebut juga disampaikan dalam Business Forum on Carbon Market di New York, Amerika Serikat, yang menjadi bagian dari rangkaian United Nations Forum on Forests 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor global untuk membahas peluang proyek karbon serta pembiayaan berbasis alam (nature finance).
Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan posisinya dalam mitigasi perubahan iklim global guna mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Transformasi industri hijau melalui pasar karbon diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
(nng)
Lihat Juga :
