Defisit APBN April 2026 Sentuh Rp164,4 T, Belanja Negara Meroket jadi Rp1.082,8 Triliun
Selasa, 19 Mei 2026 - 20:13 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi defisit ini menunjukkan perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2026 berada di angka Rp164,4 triliun. Angka defisit APBN terbaru setara dengan 0,64% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi defisit ini menunjukkan perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yang sempat menyentuh Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.
Kendati demikian, lanjut Purbaya, jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, angka defisit ini tercatat lebih melebar dari April 2025 yang kala itu hanya sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02% terhadap PDB.
Baca Juga: Defisit Rp240,1 Triliun, Purbaya Sebut APBN Tumbuh Ekspansif hingga Maret 2026
“Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret masih 0,93 persen terhadap PDB,” ungkap Menkeu Purbaya dalam konferensi pers Kinerja APBN KiTa, Selasa (19/5/2026).
Secara akumulatif, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp918,4 triliun atau berhasil tumbuh 13,3% secara tahunan (year-on-year/yoy). Di sisi lain, belanja negara telah digelontorkan sebesar Rp1.082,8 triliun, atau melonjak kencang sebesar 34,3% yoy.
Purbaya menilai, lonjakan belanja ini membuktikan bahwa pos fiskal tetap bersifat ekspansif, namun dengan tingkat risiko defisit yang terjaga aman. “Keadaan membaik. Keseimbangan primer sudah surplus Rp28 triliun dan ke depan akan terus membaik karena pendapatan negara tumbuh,” tegas Purbaya.
Baca Juga: Dilema Kenaikan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia dan Kejatuhan Rupiah ke Rp17.000
Akselerasi pendapatan negara pada kuartal II-2026 ini utamanya disokong oleh sektor penerimaan perpajakan yang mengantongi Rp746,9 triliun atau naik 13,7% yoy. Dari jumlah tersebut, setoran pajak murni tercatat melesat paling tinggi, yakni tumbuh 16,1% yoy hingga mencapai Rp646,3 triliun.
Kinerja sektor pajak ini terbilang impresif karena mampu berbalik arah (rebound) dari kondisi April tahun lalu yang sempat terkontraksi minus 10,8%. Selain pos perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut andil menyumbang pertumbuhan positif sebesar 11,6% dengan nilai Rp171,3 triliun.
“Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun,” ungkap Purbaya.
Purbaya juga meluruskan persepsi pasar mengenai capaian surplus pada keseimbangan primer yang menyentuh Rp28 triliun. Menkeu menegaskan, surplus tersebut didapatkan berkat naiknya pendapatan, bukan karena adanya efisiensi atau penahanan belanja secara ketat.
Faktanya, belanja pemerintah pusat justru dipacu dengan realisasi mencapai Rp826 triliun atau melonjak tajam hingga 51,1% yoy. Sementara itu untuk pos Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp256,8 triliun kepada pemerintah daerah.
“Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen yoy. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi. Ini hanya satu sisi dari pemerintah, sementara swasta tetap menjadi penggerak utama,” jelas Purbaya.
Dengan demikian, menurut Purbaya porsi kontribusi langsung belanja negara melalui APBN terhadap total kue perekonomian nasional sebenarnya berada di bawah level 10%. Sebaliknya, sisa roda perekonomian yang porsinya di atas 90% murni digerakkan oleh aktivitas usaha dan investasi dari sektor swasta.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi defisit ini menunjukkan perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yang sempat menyentuh Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.
Kendati demikian, lanjut Purbaya, jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, angka defisit ini tercatat lebih melebar dari April 2025 yang kala itu hanya sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02% terhadap PDB.
Baca Juga: Defisit Rp240,1 Triliun, Purbaya Sebut APBN Tumbuh Ekspansif hingga Maret 2026
“Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret masih 0,93 persen terhadap PDB,” ungkap Menkeu Purbaya dalam konferensi pers Kinerja APBN KiTa, Selasa (19/5/2026).
Secara akumulatif, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp918,4 triliun atau berhasil tumbuh 13,3% secara tahunan (year-on-year/yoy). Di sisi lain, belanja negara telah digelontorkan sebesar Rp1.082,8 triliun, atau melonjak kencang sebesar 34,3% yoy.
Purbaya menilai, lonjakan belanja ini membuktikan bahwa pos fiskal tetap bersifat ekspansif, namun dengan tingkat risiko defisit yang terjaga aman. “Keadaan membaik. Keseimbangan primer sudah surplus Rp28 triliun dan ke depan akan terus membaik karena pendapatan negara tumbuh,” tegas Purbaya.
Baca Juga: Dilema Kenaikan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia dan Kejatuhan Rupiah ke Rp17.000
Akselerasi pendapatan negara pada kuartal II-2026 ini utamanya disokong oleh sektor penerimaan perpajakan yang mengantongi Rp746,9 triliun atau naik 13,7% yoy. Dari jumlah tersebut, setoran pajak murni tercatat melesat paling tinggi, yakni tumbuh 16,1% yoy hingga mencapai Rp646,3 triliun.
Kinerja sektor pajak ini terbilang impresif karena mampu berbalik arah (rebound) dari kondisi April tahun lalu yang sempat terkontraksi minus 10,8%. Selain pos perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut andil menyumbang pertumbuhan positif sebesar 11,6% dengan nilai Rp171,3 triliun.
“Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun,” ungkap Purbaya.
Purbaya juga meluruskan persepsi pasar mengenai capaian surplus pada keseimbangan primer yang menyentuh Rp28 triliun. Menkeu menegaskan, surplus tersebut didapatkan berkat naiknya pendapatan, bukan karena adanya efisiensi atau penahanan belanja secara ketat.
Faktanya, belanja pemerintah pusat justru dipacu dengan realisasi mencapai Rp826 triliun atau melonjak tajam hingga 51,1% yoy. Sementara itu untuk pos Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp256,8 triliun kepada pemerintah daerah.
“Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen yoy. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi. Ini hanya satu sisi dari pemerintah, sementara swasta tetap menjadi penggerak utama,” jelas Purbaya.
Dengan demikian, menurut Purbaya porsi kontribusi langsung belanja negara melalui APBN terhadap total kue perekonomian nasional sebenarnya berada di bawah level 10%. Sebaliknya, sisa roda perekonomian yang porsinya di atas 90% murni digerakkan oleh aktivitas usaha dan investasi dari sektor swasta.
(akr)
Lihat Juga :
