Pelemahan Rupiah Dinilai Bukan Pertanda Krisis, Tapi Restrukturisasi Ekonomi

JAKARTA - Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai harus dimaknai sebagai proses restrukturisasi ekonomi nasional, bukan pelemahan. Presiden Direktur Center For Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri meyakini, rupiah akan kembali stabil terhadap dolar AS maupun mata uang global lainnya pada tahap berikutnya.

"Ini restrukturisasi, bukan pelemahan. Narasi yang sering muncul adalah pelemahan rupiah mencerminkan lemahnya ekonomi. Pandangan itu keliru. Depresiasi rupiah justru harus dibaca sebagai restrukturisasi ekonomi menuju daya saing lebih tinggi," kata Deni di Jakarta, Rabu (20/5/).

Menurut dia, dalam konteks global, jika Gubernur bank sentral AS yang baru, Kevin Wars mengikuti arahan Presiden AS Donald Trump untuk menurunkan suku bunga, maka dolar AS justru berpotensi melemah.

Baca Juga: Jaga Rupiah, BI Perketat Aturan Transaksi Valas per Juni 2026

"Implikasi jangka menengah dan panjangnya, setelah fase restrukturisasi, rupiah akan lebih stabil terhadap dolar AS,” ujarnya.



Deni menjelaskan, depresiasi atau restrukturisasi rupiah merupakan strategi penyesuaian struktural. Pelemahan rupiah dinilai membuka ruang bagi ekspor, memperkuat industri domestik, serta menekan ketergantungan impor.

"Tugas pemerintah adalah memastikan pelemahan rupiah tidak sekadar menjadi gejolak pasar, melainkan momentum transformasi,” tegasnya.

Baca Juga: Tok! BI Menaikkan Suku Bunga Acuan ke Level 5,25%, Mampukah Selamatkan Rupiah?

Di sisi lain, Deni menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 yang mencapai 5,61%. Menurutnya, angka tersebut memberi kesan stabilitas ekonomi nasional masih terjaga.

"Angka ini menenangkan publik dan pasar, seolah menegaskan ekonomi nasional masih berada di jalur aman,” ujarnya.

Namun di balik capaian itu, fondasi pertumbuhan ekonomi dinilai masih rapuh. Sebab pertumbuhan lebih banyak ditopang konsumsi pemerintah dan sektor hospitality.

"Transformasi struktural sejauh ini belum terlihat nyata. Jika tidak segera diarahkan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah,” katanya.

Konsumsi Pemerintah & ICOR Tinggi

Deni menyebut pendorong utama pertumbuhan ekonomi berasal dari lonjakan konsumsi pemerintah yang mencapai 21,81%. Namun, efisiensi investasi masih rendah, tercermin dari tingginya ICOR (Incremental Capital Output Ratio).

"Infrastruktur dibangun, tetapi output yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan input. Artinya, belanja fiskal belum menghasilkan produktivitas jangka panjang,” jelasnya.

Karena itu dia merekomendasikan agar sebagian belanja fiskal dialihkan ke penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti program nutrisi, pendidikan, dan vokasi. "Agar investasi menghasilkan tenaga kerja produktif dan daya saing berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu Deni menyoroti sektor akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh 13,14% akibat rebound pariwisata dan konsumsi domestik. Namun sektor tersebut dinilai masih memiliki nilai tambah rendah dan rentan terhadap guncangan eksternal.

"Pertumbuhan seperti ini tidak cukup membawa Indonesia keluar dari middle-income trap. Perlu diversifikasi ke sektor bernilai tambah tinggi. Jika tidak, pertumbuhan hospitality hanya menjadi ilusi stabilitas,” tandasnya.

Ketimpangan Masih Tinggi

Deni juga menyoroti dominasi Pulau Jawa yang masih menyumbang 57,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sementara wilayah luar Jawa dinilai masih tertinggal.

"Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang sosial-ekonomi dan memicu ketidakstabilan politik. Pertumbuhan yang tidak inklusif akan menjadi bom waktu pembangunan nasional,” katanya.

Selain itu dia memperkirakan harga minyak dunia masih akan bertahan tinggi dalam waktu cukup lama. Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan biaya produksi, inflasi energi, hingga risiko defisit fiskal.

"Indonesia harus mempercepat diversifikasi energi dengan memanfaatkan gas domestik dan energi terbarukan agar tidak terus bergantung pada impor minyak,” pungkasnya.