Rupiah Tertekan, Ichsanuddin Noorsy: Beban Fiskal dan Sektor Riil Kian Berat
Jum'at, 22 Mei 2026 - 12:00 WIB
loading...
Pakar ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy dalam Podcast To The Point Aja di kanal YouTube SindoNews. FOTO/Tangkapan Layar YouTube/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai mencerminkan tekanan yang lebih luas pada perekonomian nasional. Kondisi tersebut berdampak simultan terhadap sektor fiskal, moneter, dan sektor riil yang saling berkaitan.
Pakar ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, menilai situasi ekonomi saat ini tidak bisa dikatakan aman karena adanya tekanan berlapis di berbagai sektor. "Kalau mau dibilang aman-aman saja, mestinya tidak ada kegelisahan. Faktanya ada tekanan terhadap fiskal, moneter, dan sektor riil," ujar dia dalam Podcast To The Point Aja di kanal YouTube SindoNews dikutip pada Jumat (22/5/2026).
Baca Juga: Rupiah Cetak Rekor Terlemah Rp17.700 per Dolar AS, Pertama Kalinya dalam Sejarah Indonesia
Ia menjelaskan, depresiasi rupiah berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi energi, naiknya biaya impor, serta tekanan harga barang akibat tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Selain itu, beban utang luar negeri juga meningkat dengan total mencapai sekitar Rp9.920 triliun.
Dari sisi moneter, intervensi yang dilakukan otoritas untuk menjaga stabilitas nilai tukar turut menggerus cadangan devisa. Sepanjang Januari hingga April 2026, devisa tercatat terkuras sekitar USD8,4 miliar atau rata-rata USD2,1 miliar per bulan.
"Artinya secara moneter kita tertekan, cadangan devisa tergerus, dan pada saat yang sama likuiditas di pasar juga tersedot," katanya.
Tekanan tersebut berdampak pada sektor riil yang mulai menunjukkan perlambatan aktivitas produksi. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang berada di bawah level ekspansi.
Noorsy menambahkan, fenomena meningkatnya pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) serta tingginya rasio kredit bermasalah pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menunjukkan adanya kehati-hatian yang tinggi dari perbankan dan pelaku usaha.
Ia juga menyoroti, akar persoalan tidak terletak pada individu pejabat, melainkan pada sistem ekonomi yang dinilai belum sehat dan cenderung berpihak pada korporasi besar.
"Bukan persoalan Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Poinnya adalah sistem. Anda ganti aktornya seperti apa pun, kalau sistemnya tidak diperbaiki, hasilnya akan sama," tegas dia.
Baca Juga: Apakah Orang Desa Menderita Terdampak Pelemahan Rupiah? Ini Penjelasan Ekonom
Lebih lanjut, ia memproyeksikan nilai tukar rupiah masih berpotensi tertekan hingga menyentuh kisaran Rp17.500 hingga Rp18.000 per dolar AS, melampaui asumsi makro pemerintah di level Rp16.500–Rp16.800 per dolar AS.
Tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi faktor eksternal dan musiman, seperti kebutuhan devisa untuk musim haji serta repatriasi dividen korporasi ke luar negeri yang mencapai USD4,26 miliar. Di sisi lain, kebijakan suku bunga tinggi turut menyerap likuiditas ke instrumen seperti Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Noorsy menekankan perlunya reformasi struktural, termasuk penguatan sektor produksi dalam negeri, pengurangan ketergantungan impor, serta konsistensi kebijakan untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Pakar ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, menilai situasi ekonomi saat ini tidak bisa dikatakan aman karena adanya tekanan berlapis di berbagai sektor. "Kalau mau dibilang aman-aman saja, mestinya tidak ada kegelisahan. Faktanya ada tekanan terhadap fiskal, moneter, dan sektor riil," ujar dia dalam Podcast To The Point Aja di kanal YouTube SindoNews dikutip pada Jumat (22/5/2026).
Baca Juga: Rupiah Cetak Rekor Terlemah Rp17.700 per Dolar AS, Pertama Kalinya dalam Sejarah Indonesia
Ia menjelaskan, depresiasi rupiah berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi energi, naiknya biaya impor, serta tekanan harga barang akibat tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Selain itu, beban utang luar negeri juga meningkat dengan total mencapai sekitar Rp9.920 triliun.
Dari sisi moneter, intervensi yang dilakukan otoritas untuk menjaga stabilitas nilai tukar turut menggerus cadangan devisa. Sepanjang Januari hingga April 2026, devisa tercatat terkuras sekitar USD8,4 miliar atau rata-rata USD2,1 miliar per bulan.
"Artinya secara moneter kita tertekan, cadangan devisa tergerus, dan pada saat yang sama likuiditas di pasar juga tersedot," katanya.
Tekanan tersebut berdampak pada sektor riil yang mulai menunjukkan perlambatan aktivitas produksi. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang berada di bawah level ekspansi.
Noorsy menambahkan, fenomena meningkatnya pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) serta tingginya rasio kredit bermasalah pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menunjukkan adanya kehati-hatian yang tinggi dari perbankan dan pelaku usaha.
Ia juga menyoroti, akar persoalan tidak terletak pada individu pejabat, melainkan pada sistem ekonomi yang dinilai belum sehat dan cenderung berpihak pada korporasi besar.
"Bukan persoalan Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Poinnya adalah sistem. Anda ganti aktornya seperti apa pun, kalau sistemnya tidak diperbaiki, hasilnya akan sama," tegas dia.
Baca Juga: Apakah Orang Desa Menderita Terdampak Pelemahan Rupiah? Ini Penjelasan Ekonom
Lebih lanjut, ia memproyeksikan nilai tukar rupiah masih berpotensi tertekan hingga menyentuh kisaran Rp17.500 hingga Rp18.000 per dolar AS, melampaui asumsi makro pemerintah di level Rp16.500–Rp16.800 per dolar AS.
Tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi faktor eksternal dan musiman, seperti kebutuhan devisa untuk musim haji serta repatriasi dividen korporasi ke luar negeri yang mencapai USD4,26 miliar. Di sisi lain, kebijakan suku bunga tinggi turut menyerap likuiditas ke instrumen seperti Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Noorsy menekankan perlunya reformasi struktural, termasuk penguatan sektor produksi dalam negeri, pengurangan ketergantungan impor, serta konsistensi kebijakan untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
(nng)
Lihat Juga :
