Krisis Energi Global, Industri dan Sektor Energi Perlu Dijaga Bersama
Rabu, 03 Juni 2026 - 13:57 WIB
loading...
Dampak tekanan geopolitik menciptakan tekanan kenaikan biaya energi termasuk gas. FOTO/AP
A
A
A
JAKARTA - Dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi dunia dinilai menempatkan banyak negara, termasuk Indonesia, pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga energi, kepastian pasokan, dan keberlanjutan sektor energi nasional.
Ekonom Josua Pardede mengatakan kekhawatiran pelaku industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar karena energi, khususnya gas bumi, menjadi salah satu faktor utama penggerak sektor industri nasional.
"Menurut saya, situasi ini perlu dibaca sebagai dilema kebijakan energi yang sangat nyata, karena gas bumi bukan hanya komoditas tetapi juga bahan bakar produksi industri," kata dia, seperti dikutip, Rabu (3/6/2026).
Baca Juga: Krisis Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Bisa Tembus USD100 per Barel Bertahun-tahun
Data Kementerian ESDM menunjukkan pemanfaatan gas bumi Indonesia mayoritas adalah untuk domestik, digunakan untuk hampir seluruh sektor industri.
"Ini menjelaskan mengapa isu harga LNG dan gas bumi tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan penyedia energi, tetapi juga sebagai persoalan industri nasional dan stabilitas ekonomi," ungkapnya.
Meski begitu, situasinya perlu dilihat secara utuh karena dampak geopolitik ini menciptakan hampir seluruh negara menghadapi tekanan kenaikan biaya energi dan kompetisi pengamanan pasokan energi dunia.
Situasi tersebut juga terjadi di berbagai negara Asia yang kini semakin aktif mengamankan LNG untuk menjaga kebutuhan energi domestik dan keberlangsungan industrinya. Mengacu data PetroVietnam dan IEEFA 2026, harga gas di Vietnam yang kini semakin bergantung pada LNG telah mencapai sekitar USD27,81 per MMBtu. Di Filipina, berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026, harga LNG juga telah mencapai sekitar USD28,50 per MMBtu.
Sementara Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga yang lebih tinggi, yakni sekitar USD40,12 per MMBtu untuk sektor bulk industri dan sekitar USD47,54 per MMBtu untuk sektor retail umum.
"Situasi pilihan sulit seperti di Filipina dan Vietnam juga mulai relevan bagi Indonesia, terutama untuk pasokan yang berbasis LNG yang tidak mendapatkan subsidi langsung. Di satu sisi, menjaga harga gas terlalu rendah membantu industri bertahan dan menjaga daya beli namun di sisi lain, jika harga jual dipaksa terlalu rendah maka penyedia energi menanggung kerugian, pasokan berisiko terganggu, dan investasi energi menjadi kurang menarik," jelas Josua.
Di Indonesia, harga LNG domestik setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran USD21–USD25 per MMBtu sehingga relatif masih lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara regional maupun energi alternatif tertentu.
Josua memaparkan risiko terbesar jika LNG yang tidak disubsidi tetap dipaksa dijual tanpa penyesuaian harga adalah munculnya tekanan ke sisi penyedia energi yang bisa berdampak pada ketersediaan energi. Padahal, di situasi seperti saat ini hal terpenting adalah ketersediaan dan kepastian pasokan energi ketimbang harga murah.
"Kepastian pasokan bisa melemah jika tidak ada penyesuaian harga karena penyedia energi akan lebih berhati-hati mengambil kontrak jangka panjang atau membeli pasokan tambahan yang mengacu pasar global. Lalu, investasi hulu migas dapat tertahan karena investor melihat harga domestik tidak mencerminkan keekonomian proyek," khawatirnya.
Baca Juga: Media Iran Tayangkan Video Serangan terhadap Pasukan AS, Harga Minyak Bergejolak
Jika investasi hulu melemah, Indonesia bisa makin bergantung pada impor energi termasuk LNG. "Dan justru semakin rentan terhadap gejolak harga global," imbuhnya.
Josua menyarankan, ketika harga LNG global melonjak, kenaikan harga ke industri dilakukan bertahap. Sebaliknya jika harga global turun, manfaat penurunan juga harus diteruskan ke industri.
"Jalan tengahnya adalah penyesuaian harga yang bertahap, bantuan yang tepat sasaran, kontrak pasokan yang lebih panjang, efisiensi energi di industri, percepatan produksi gas domestik, dan kepastian investasi hulu migas. Dengan pendekatan itu, Indonesia bisa menjaga industri tetap hidup tanpa merusak fondasi ketahanan energi jangka panjang," sarannya.
Secara struktur bisnis, harga LNG di sektor hulu memang berbeda dibandingkan sektor hilir. Harga LNG di hulu akan menyesuaikan mekanisme pasar, dimana indeks harga berlaku secara global. Harga bisa sangat fluktuatif seperti yang terjadi saat ini akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah.
Sementara itu, penentuan harga di hilir sudah memperhitungkan harga gas di hulu dan berbagai instrumen biaya dari rantai pasok yang ada. Di Indonesia harga gas di hilir meliputi biaya regasifikasi, transportasi, niaga dan pipa. Semua instrumen biaya yang berlaku bagi pelaku usaha di sektor gas bumi tersebut ditetapkan oleh pemerintah.
Guru Besar sekaligus Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, penyesuaian harga energi terutama LNG yang semakin dibutuhkan merupakan hal yang perlu dilakukan. Di bidang energi, lanjutnya, harga harus bisa menutup biaya produksi.
"Dalam situasi seperti sekarang yang terpenting adalah ketersediaan energi. Bukan harga. Sekarang yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa energi tidak akan langka," ujarnya.
Ekonom Josua Pardede mengatakan kekhawatiran pelaku industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar karena energi, khususnya gas bumi, menjadi salah satu faktor utama penggerak sektor industri nasional.
"Menurut saya, situasi ini perlu dibaca sebagai dilema kebijakan energi yang sangat nyata, karena gas bumi bukan hanya komoditas tetapi juga bahan bakar produksi industri," kata dia, seperti dikutip, Rabu (3/6/2026).
Baca Juga: Krisis Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Bisa Tembus USD100 per Barel Bertahun-tahun
Data Kementerian ESDM menunjukkan pemanfaatan gas bumi Indonesia mayoritas adalah untuk domestik, digunakan untuk hampir seluruh sektor industri.
"Ini menjelaskan mengapa isu harga LNG dan gas bumi tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan penyedia energi, tetapi juga sebagai persoalan industri nasional dan stabilitas ekonomi," ungkapnya.
Meski begitu, situasinya perlu dilihat secara utuh karena dampak geopolitik ini menciptakan hampir seluruh negara menghadapi tekanan kenaikan biaya energi dan kompetisi pengamanan pasokan energi dunia.
Situasi tersebut juga terjadi di berbagai negara Asia yang kini semakin aktif mengamankan LNG untuk menjaga kebutuhan energi domestik dan keberlangsungan industrinya. Mengacu data PetroVietnam dan IEEFA 2026, harga gas di Vietnam yang kini semakin bergantung pada LNG telah mencapai sekitar USD27,81 per MMBtu. Di Filipina, berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026, harga LNG juga telah mencapai sekitar USD28,50 per MMBtu.
Sementara Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga yang lebih tinggi, yakni sekitar USD40,12 per MMBtu untuk sektor bulk industri dan sekitar USD47,54 per MMBtu untuk sektor retail umum.
"Situasi pilihan sulit seperti di Filipina dan Vietnam juga mulai relevan bagi Indonesia, terutama untuk pasokan yang berbasis LNG yang tidak mendapatkan subsidi langsung. Di satu sisi, menjaga harga gas terlalu rendah membantu industri bertahan dan menjaga daya beli namun di sisi lain, jika harga jual dipaksa terlalu rendah maka penyedia energi menanggung kerugian, pasokan berisiko terganggu, dan investasi energi menjadi kurang menarik," jelas Josua.
Di Indonesia, harga LNG domestik setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran USD21–USD25 per MMBtu sehingga relatif masih lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara regional maupun energi alternatif tertentu.
Josua memaparkan risiko terbesar jika LNG yang tidak disubsidi tetap dipaksa dijual tanpa penyesuaian harga adalah munculnya tekanan ke sisi penyedia energi yang bisa berdampak pada ketersediaan energi. Padahal, di situasi seperti saat ini hal terpenting adalah ketersediaan dan kepastian pasokan energi ketimbang harga murah.
"Kepastian pasokan bisa melemah jika tidak ada penyesuaian harga karena penyedia energi akan lebih berhati-hati mengambil kontrak jangka panjang atau membeli pasokan tambahan yang mengacu pasar global. Lalu, investasi hulu migas dapat tertahan karena investor melihat harga domestik tidak mencerminkan keekonomian proyek," khawatirnya.
Baca Juga: Media Iran Tayangkan Video Serangan terhadap Pasukan AS, Harga Minyak Bergejolak
Jika investasi hulu melemah, Indonesia bisa makin bergantung pada impor energi termasuk LNG. "Dan justru semakin rentan terhadap gejolak harga global," imbuhnya.
Josua menyarankan, ketika harga LNG global melonjak, kenaikan harga ke industri dilakukan bertahap. Sebaliknya jika harga global turun, manfaat penurunan juga harus diteruskan ke industri.
"Jalan tengahnya adalah penyesuaian harga yang bertahap, bantuan yang tepat sasaran, kontrak pasokan yang lebih panjang, efisiensi energi di industri, percepatan produksi gas domestik, dan kepastian investasi hulu migas. Dengan pendekatan itu, Indonesia bisa menjaga industri tetap hidup tanpa merusak fondasi ketahanan energi jangka panjang," sarannya.
Secara struktur bisnis, harga LNG di sektor hulu memang berbeda dibandingkan sektor hilir. Harga LNG di hulu akan menyesuaikan mekanisme pasar, dimana indeks harga berlaku secara global. Harga bisa sangat fluktuatif seperti yang terjadi saat ini akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah.
Sementara itu, penentuan harga di hilir sudah memperhitungkan harga gas di hulu dan berbagai instrumen biaya dari rantai pasok yang ada. Di Indonesia harga gas di hilir meliputi biaya regasifikasi, transportasi, niaga dan pipa. Semua instrumen biaya yang berlaku bagi pelaku usaha di sektor gas bumi tersebut ditetapkan oleh pemerintah.
Guru Besar sekaligus Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, penyesuaian harga energi terutama LNG yang semakin dibutuhkan merupakan hal yang perlu dilakukan. Di bidang energi, lanjutnya, harga harus bisa menutup biaya produksi.
"Dalam situasi seperti sekarang yang terpenting adalah ketersediaan energi. Bukan harga. Sekarang yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa energi tidak akan langka," ujarnya.
(nng)
Lihat Juga :
