Purbaya Disebut Kunci Transformasi Ekonomi, Pergantian Menkeu Bakal Hambat Arah Pembangunan

JAKARTA - Isu pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) mencuat di tengah kondisi perekonomian nasional yang mengkhawatirkan seiring dengan pelemahan rupiah dan merosotnya bursa saham Indonesia. Namun Ketua Umum Perhimpunan Gerilyawan Nusantara Indra J. Piliang mengingatkan bahwa pergantian sosok seperti Purbaya Yudhi Sadewa berpotensi menghambat arah transformasi ekonomi yang sedang dibangun pemerintah.

Indra menilai Indonesia tengah memasuki fase perubahan besar dalam paradigma pembangunan ekonomi nasional. Awalnya, Ia mengungkapkan pengalamannya saat menjadi bagian dari tim ekonomi Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Pengalaman tersebut dinilainya memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana kebijakan ekonomi dan politik berjalan secara bersamaan dalam pemerintahan. Dijelaskan juga bahwa Gus Dur berupaya menjaga tata kelola ekonomi secara hati-hati meskipun menerapkan pendekatan politik yang sangat terbuka.

Baca Juga: Chatib Basri: Tugas Menteri Keuangan Sebetulnya Gampang! Potong, Naikkan, Pinjam

Kombinasi tersebut menjadi pengalaman penting yang membentuk cara pandangnya terhadap hubungan antara ekonomi, politik, dan tata kelola negara. Dalam paparannya, Indra mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mengenai konsep ekonomi konstitusi.

Ia mengatakan terdapat beberapa model negara dalam menempatkan kebijakan ekonomi di dalam konstitusi dan sistem pemerintahannya. Menurut Indra, model pertama adalah negara liberal-kapitalis seperti Amerika Serikat dan Australia yang tidak mengatur arah ekonomi secara rinci di dalam konstitusi.



Akibatnya, kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh karakter dan orientasi politik pemimpin yang sedang berkuasa. Dinilai juga olehnya arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat kerap berubah mengikuti kepentingan politik pemerintahan yang memimpin.

"Karena tidak diatur secara rinci dalam konstitusi, arah ekonominya sangat tergantung pada siapa yang menjadi pemimpin negara," ujarnya.

Indra juga menyoroti negara-negara yang memasukkan persoalan sumber daya alam, tanah, air, dan lingkungan hidup ke dalam konstitusi mereka. Salah satu contoh yang disorot adalah China yang tetap mempertahankan kendali negara atas tanah, meskipun membuka ruang bagi aktivitas ekonomi sektor swasta.

Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan negara mengendalikan aset strategis tanpa menghilangkan insentif investasi. Dengan model itu, pembangunan ekonomi dapat diarahkan secara lebih terencana dan selaras dengan kepentingan nasional.

Baca Juga: Tak Ada Pergantian Menkeu, Sentimen Pasar Berbalik Positif

Selain membahas ekonomi konstitusi, Indra menilai Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar berupa kecenderungan regulasi yang berlebihan atau overregulasi. Ia menyebut terlalu banyak aturan yang diterbitkan tanpa fokus yang jelas dapat mengurangi efektivitas tata kelola ekonomi.

"Overregulasi menjadi salah satu gejala yang harus diwaspadai karena dapat menghambat efektivitas kebijakan dan menciptakan ketidakpastian," kata Indra.

Dalam kesempatan itu, Indra memberikan perhatian khusus terhadap Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai Purbaya bukan sekadar pejabat ekonomi, melainkan representasi dari paradigma pembangunan baru yang sedang dijalankan pemerintah.

Menurut Indra, saat ini terdapat upaya memperkuat kembali peran negara dalam sektor-sektor strategis yang selama ini lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar. Ia melihat Purbaya menjadi salah satu tokoh yang mendorong perubahan arah kebijakan tersebut.

"Saya melihat yang penting bukan semata-mata sosoknya, tetapi paradigma yang sedang diperjuangkan. Jika Purbaya diganti, yang dikhawatirkan bukan pergantian orangnya, melainkan perubahan arah pemikiran ekonomi yang sedang dibangun," ujarnya.