Migrasi Pertamax ke Pertalite, Subsidi BBM Terancam Jebol Rp19,5 Triliun
Sabtu, 13 Juni 2026 - 19:17 WIB
loading...
Sejumlah pengendara motor antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (10/6/2026). FOTO/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal pemerintah pada 2026. Selisih harga yang semakin lebar dengan Pertalite yang tetap dijual Rp10.000 per liter dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi dan meningkatkan beban anggaran negara.
"Hingga Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi naik menjadi sekitar Rp203,7 triliun atau 45,6% dari pagu APBN, artinya ruang fiskal energi sudah padat sebelum risiko migrasi diperhitungkan penuh," kata Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Sabtu (13/6/2026).
Baca Juga: Harga Pertamax Melejit Jadi Rp16.250, Kelas Menengah Kian Terjepit
Menurut Achmad, belanja subsidi dan kompensasi energi yang hingga April 2026 telah mencapai Rp153,1 triliun menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat kuota Pertalite tahun ini ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter, sementara konsumsi Pertamax diperkirakan berada pada kisaran 6,4 juta hingga 7 juta kiloliter per tahun.
Ia menjelaskan, potensi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite dapat menimbulkan tambahan beban subsidi yang tidak kecil. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, setiap liter BBM bersubsidi memiliki beban implisit bagi negara sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 per liter.
Dalam skenario migrasi konsumen sebesar 20%, volume konsumsi Pertalite diperkirakan bertambah sekitar 1,3 juta kiloliter. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp6,5 triliun per tahun.
Bahkan, apabila perpindahan pengguna mencapai 60%, tambahan beban fiskal diperkirakan dapat mencapai Rp11,5 triliun hingga Rp19,5 triliun per tahun. Menurut Achmad, risiko tersebut perlu diantisipasi karena dapat mempersempit ruang gerak pemerintah dalam mengelola anggaran di tengah berbagai kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.
Ia menilai solusi jangka pendek tidak cukup hanya dengan melakukan penyesuaian harga, tetapi juga memperkuat ketepatan sasaran subsidi energi melalui perbaikan basis data kendaraan dan transaksi pembelian BBM. Langkah tersebut dinilai penting agar subsidi tidak dinikmati kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.
Baca Juga: Pertamax Naik Picu Migrasi Besar-besaran ke Pertalite, Subsidi BBM Jebol?
Selain itu, pemerintah juga didorong menyiapkan bantalan sosial bagi kelompok rentan apabila kenaikan harga Pertamax memicu tekanan inflasi pada sektor lain. Komunikasi publik yang transparan juga diperlukan untuk menjaga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha agar tidak terjadi kenaikan harga secara berlebihan.
Achmad menambahkan, percepatan pembangunan transportasi publik dan diversifikasi sumber energi perlu menjadi agenda prioritas untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Menurutnya, tantangan utama kebijakan energi saat ini adalah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan pemerintah belum menghitung secara khusus potensi tambahan beban subsidi akibat perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Meski mengakui sebagian pengguna kemungkinan beralih ke BBM bersubsidi, ia menilai tidak seluruh konsumen Pertamax akan melakukan perpindahan karena mempertimbangkan spesifikasi dan kebutuhan kendaraan masing-masing.
"Hingga Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi naik menjadi sekitar Rp203,7 triliun atau 45,6% dari pagu APBN, artinya ruang fiskal energi sudah padat sebelum risiko migrasi diperhitungkan penuh," kata Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Sabtu (13/6/2026).
Baca Juga: Harga Pertamax Melejit Jadi Rp16.250, Kelas Menengah Kian Terjepit
Menurut Achmad, belanja subsidi dan kompensasi energi yang hingga April 2026 telah mencapai Rp153,1 triliun menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat kuota Pertalite tahun ini ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter, sementara konsumsi Pertamax diperkirakan berada pada kisaran 6,4 juta hingga 7 juta kiloliter per tahun.
Ia menjelaskan, potensi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite dapat menimbulkan tambahan beban subsidi yang tidak kecil. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, setiap liter BBM bersubsidi memiliki beban implisit bagi negara sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 per liter.
Dalam skenario migrasi konsumen sebesar 20%, volume konsumsi Pertalite diperkirakan bertambah sekitar 1,3 juta kiloliter. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp3,8 triliun hingga Rp6,5 triliun per tahun.
Bahkan, apabila perpindahan pengguna mencapai 60%, tambahan beban fiskal diperkirakan dapat mencapai Rp11,5 triliun hingga Rp19,5 triliun per tahun. Menurut Achmad, risiko tersebut perlu diantisipasi karena dapat mempersempit ruang gerak pemerintah dalam mengelola anggaran di tengah berbagai kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.
Ia menilai solusi jangka pendek tidak cukup hanya dengan melakukan penyesuaian harga, tetapi juga memperkuat ketepatan sasaran subsidi energi melalui perbaikan basis data kendaraan dan transaksi pembelian BBM. Langkah tersebut dinilai penting agar subsidi tidak dinikmati kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.
Baca Juga: Pertamax Naik Picu Migrasi Besar-besaran ke Pertalite, Subsidi BBM Jebol?
Selain itu, pemerintah juga didorong menyiapkan bantalan sosial bagi kelompok rentan apabila kenaikan harga Pertamax memicu tekanan inflasi pada sektor lain. Komunikasi publik yang transparan juga diperlukan untuk menjaga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha agar tidak terjadi kenaikan harga secara berlebihan.
Achmad menambahkan, percepatan pembangunan transportasi publik dan diversifikasi sumber energi perlu menjadi agenda prioritas untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Menurutnya, tantangan utama kebijakan energi saat ini adalah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan pemerintah belum menghitung secara khusus potensi tambahan beban subsidi akibat perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Meski mengakui sebagian pengguna kemungkinan beralih ke BBM bersubsidi, ia menilai tidak seluruh konsumen Pertamax akan melakukan perpindahan karena mempertimbangkan spesifikasi dan kebutuhan kendaraan masing-masing.
(nng)
Lihat Juga :
