Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS
Minggu, 14 Juni 2026 - 09:52 WIB
loading...
Bank Indonesia (BI) dan Peoples Bank of China (PBOC) semakin memperdalam kerja sama bilateral melalui Pertemuan Tingkat Tinggi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Indonesia dan China perluay sinergi ketahanan keuangan masing-masing negara, dan juga berkontribusi terhadap stabilitas keuangan regional yang lebih luas. Kerja sama ini sekaligus mendukung upaya kedua bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui perluasan penggunaan mata uang lokal dan penguatan infrastruktur keuangan.
Hal ini mengingat pentingnya kerja sama moneter dan keuangan yang lebih erat di tengah perekonomian global yang semakin terhubung. Sebagai bagian dari komitmen bersama tersebut, Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) semakin memperdalam kerja sama bilateral melalui Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri oleh Gubernur Perry Warjiyo dan Gubernur Pan Gongsheng pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China.
Baca Juga: Aliran Modal Asing Mulai Masuk, Rupiah Membaik Tinggalkan Rp18.000 per Dolar AS
Dalam pertemuan tersebut, kedua gubernur sepakat untuk menjajaki peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara BI dan PBOC. Kedua bank sentral juga menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan Tiongkok melalui tiga capaian utama.
Pertama, Gubernur Perry, Gubernur Pan, dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Eddie Yue, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong. Kerja sama ini memperkuat kerangka LCT yang telah ada untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung integrasi pasar keuangan regional yang lebih mendalam.
Kedua, BI dan PBOC melaksanakan peluncuran implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia–Tiongkok. Didukung oleh kerangka LCT, inisiatif ini memungkinkan transaksi ritel lintas batas dilakukan dengan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal, sekaligus mendukung konektivitas ekonomi digital yang lebih erat antara kedua negara.
Melalui peluncuran ini, penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas akan memiliki jangkauan dan partisipasi yang lebih luas, dengan jumlah penyedia mencapai 191 di Tiongkok dan 24 di Indonesia.
Baca Juga: Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat, Kurs Dolar AS Kini di Rp17.860
Ketiga, Bank Mandiri secara resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS), sistem pembayaran lintas batas milik China. Partisipasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi Indonesia–China, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.
"Ke depan kerja sama keuangan akan memperkuat transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan Tiongkok, mengembangkan infrastruktur keuangan, serta memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia," ungkap Gubernur Perry.
Gubernur Pan menambahkan bahwa Tiongkok dan Indonesia, sebagai ekonomi utama dan mitra strategis di kawasan, memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemakmuran dan stabilitas kawasan, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi kedua negara.
Capaian-capaian tersebut menandai tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral dan diharapkan dapat membantu dunia usaha mengurangi biaya pemrosesan transaksi bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, BI dan PBOC juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem RMB domestik melalui penyediaan likuiditas Renminbi yang memadai untuk kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan.
Komitmen BI dan PBOC dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan melalui perluasan konektivitas sistem pembayaran serta pengembangan pasar keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan tangguh akan semakin memperkuat stabilitas ekonomi dan ketahanan sistem keuangan di kedua negara.
Hal ini mengingat pentingnya kerja sama moneter dan keuangan yang lebih erat di tengah perekonomian global yang semakin terhubung. Sebagai bagian dari komitmen bersama tersebut, Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) semakin memperdalam kerja sama bilateral melalui Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri oleh Gubernur Perry Warjiyo dan Gubernur Pan Gongsheng pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China.
Baca Juga: Aliran Modal Asing Mulai Masuk, Rupiah Membaik Tinggalkan Rp18.000 per Dolar AS
Dalam pertemuan tersebut, kedua gubernur sepakat untuk menjajaki peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara BI dan PBOC. Kedua bank sentral juga menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan Tiongkok melalui tiga capaian utama.
Pertama, Gubernur Perry, Gubernur Pan, dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Eddie Yue, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong. Kerja sama ini memperkuat kerangka LCT yang telah ada untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung integrasi pasar keuangan regional yang lebih mendalam.
Kedua, BI dan PBOC melaksanakan peluncuran implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia–Tiongkok. Didukung oleh kerangka LCT, inisiatif ini memungkinkan transaksi ritel lintas batas dilakukan dengan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal, sekaligus mendukung konektivitas ekonomi digital yang lebih erat antara kedua negara.
Melalui peluncuran ini, penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas akan memiliki jangkauan dan partisipasi yang lebih luas, dengan jumlah penyedia mencapai 191 di Tiongkok dan 24 di Indonesia.
Baca Juga: Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat, Kurs Dolar AS Kini di Rp17.860
Ketiga, Bank Mandiri secara resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS), sistem pembayaran lintas batas milik China. Partisipasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi Indonesia–China, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.
"Ke depan kerja sama keuangan akan memperkuat transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan Tiongkok, mengembangkan infrastruktur keuangan, serta memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia," ungkap Gubernur Perry.
Gubernur Pan menambahkan bahwa Tiongkok dan Indonesia, sebagai ekonomi utama dan mitra strategis di kawasan, memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemakmuran dan stabilitas kawasan, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi kedua negara.
Capaian-capaian tersebut menandai tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral dan diharapkan dapat membantu dunia usaha mengurangi biaya pemrosesan transaksi bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, BI dan PBOC juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem RMB domestik melalui penyediaan likuiditas Renminbi yang memadai untuk kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan.
Komitmen BI dan PBOC dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan melalui perluasan konektivitas sistem pembayaran serta pengembangan pasar keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan tangguh akan semakin memperkuat stabilitas ekonomi dan ketahanan sistem keuangan di kedua negara.
(akr)
Lihat Juga :
