Utang Pemerintah Bengkak saat Swasta Lesu, Alarm bagi Fiskal Negara
Selasa, 16 Juni 2026 - 21:00 WIB
loading...
Kenaikan ULN pemerintah di tengah melemahnya aktivitas pembiayaan sektor swasta dinilai menjadi sinyal tekanan yang semakin besar terhadap perekonomian. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kenaikan utang luar negeri (ULN) pemerintah di tengah melemahnya aktivitas pembiayaan sektor swasta dinilai menjadi sinyal tekanan yang semakin besar terhadap perekonomian nasional. Pergeseran struktur utang tersebut menunjukkan peran negara kian dominan dalam menopang pertumbuhan ekonomi ketika dunia usaha memilih menahan ekspansi.
"Di situ sebetulnya jelas secara polanya berarti mengindikasikan adanya tekanan terhadap ekonomi," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Bengkak Tembus Rp7.795 Triliun
Faisal menjelaskan penurunan ULN swasta mencerminkan meredupnya gairah bisnis di dalam negeri. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, banyak perusahaan memilih bersikap hati-hati dengan menunda ekspansi dan mengurangi kebutuhan pembiayaan dalam valuta asing.
Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kontribusi sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika aktivitas dunia usaha melambat, pemerintah terpaksa mengambil peran lebih besar melalui belanja negara untuk menjaga stabilitas dan mendorong roda perekonomian tetap bergerak.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah meningkatkan penarikan utang baru baik melalui pinjaman luar negeri maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Langkah itu dilakukan guna menutup defisit anggaran sekaligus membiayai berbagai program penyangga ekonomi.
Dana hasil pembiayaan utang digunakan untuk menjalankan kebijakan countercyclical, termasuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam dampak perlambatan ekonomi. Sebagian anggaran juga dialokasikan untuk menopang subsidi energi yang meningkat akibat kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Namun, Faisal mengingatkan bahwa strategi tersebut menyisakan risiko fiskal jangka panjang. Peningkatan utang yang terjadi bersamaan dengan depresiasi rupiah berpotensi memperbesar beban kewajiban pemerintah pada masa mendatang.
"Sebetulnya, dalam kondisi seperti sekarang, peningkatan utang luar negeri yang dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah secara otomatis akan meningkatkan nilai kewajiban pembayaran utang tersebut di masa mendatang," ujarnya.
Ia menambahkan, pelemahan kurs rupiah akan membuat pembayaran pokok maupun bunga utang luar negeri menjadi lebih mahal dalam denominasi rupiah. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin tertekan karena porsi anggaran untuk membayar utang terus meningkat.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.658 Triliun di Kuartal I-2026
Di sisi lain, Bank Indonesia menilai posisi ULN Indonesia hingga April 2026 masih terkendali dan memiliki struktur yang sehat. Total ULN Indonesia tercatat sebesar USD439,8 miliar atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan.
Dari jumlah tersebut, ULN pemerintah mencapai USD216,4 miliar atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan. Meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen, angka tersebut menunjukkan utang pemerintah masih meningkat ketika utang sektor swasta justru mengalami perlambatan.
Perbedaan tren tersebut menjadi perhatian sejumlah ekonom karena mencerminkan tingginya ketergantungan perekonomian terhadap stimulus fiskal pemerintah. Tanpa pemulihan yang lebih kuat di sektor riil dan dunia usaha, peningkatan utang berisiko mempersempit ruang gerak fiskal negara sekaligus menambah beban keuangan pemerintah pada masa depan.
"Di situ sebetulnya jelas secara polanya berarti mengindikasikan adanya tekanan terhadap ekonomi," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Bengkak Tembus Rp7.795 Triliun
Faisal menjelaskan penurunan ULN swasta mencerminkan meredupnya gairah bisnis di dalam negeri. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, banyak perusahaan memilih bersikap hati-hati dengan menunda ekspansi dan mengurangi kebutuhan pembiayaan dalam valuta asing.
Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kontribusi sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika aktivitas dunia usaha melambat, pemerintah terpaksa mengambil peran lebih besar melalui belanja negara untuk menjaga stabilitas dan mendorong roda perekonomian tetap bergerak.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah meningkatkan penarikan utang baru baik melalui pinjaman luar negeri maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Langkah itu dilakukan guna menutup defisit anggaran sekaligus membiayai berbagai program penyangga ekonomi.
Dana hasil pembiayaan utang digunakan untuk menjalankan kebijakan countercyclical, termasuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam dampak perlambatan ekonomi. Sebagian anggaran juga dialokasikan untuk menopang subsidi energi yang meningkat akibat kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Namun, Faisal mengingatkan bahwa strategi tersebut menyisakan risiko fiskal jangka panjang. Peningkatan utang yang terjadi bersamaan dengan depresiasi rupiah berpotensi memperbesar beban kewajiban pemerintah pada masa mendatang.
"Sebetulnya, dalam kondisi seperti sekarang, peningkatan utang luar negeri yang dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah secara otomatis akan meningkatkan nilai kewajiban pembayaran utang tersebut di masa mendatang," ujarnya.
Ia menambahkan, pelemahan kurs rupiah akan membuat pembayaran pokok maupun bunga utang luar negeri menjadi lebih mahal dalam denominasi rupiah. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin tertekan karena porsi anggaran untuk membayar utang terus meningkat.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.658 Triliun di Kuartal I-2026
Di sisi lain, Bank Indonesia menilai posisi ULN Indonesia hingga April 2026 masih terkendali dan memiliki struktur yang sehat. Total ULN Indonesia tercatat sebesar USD439,8 miliar atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan.
Dari jumlah tersebut, ULN pemerintah mencapai USD216,4 miliar atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan. Meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen, angka tersebut menunjukkan utang pemerintah masih meningkat ketika utang sektor swasta justru mengalami perlambatan.
Perbedaan tren tersebut menjadi perhatian sejumlah ekonom karena mencerminkan tingginya ketergantungan perekonomian terhadap stimulus fiskal pemerintah. Tanpa pemulihan yang lebih kuat di sektor riil dan dunia usaha, peningkatan utang berisiko mempersempit ruang gerak fiskal negara sekaligus menambah beban keuangan pemerintah pada masa depan.
(nng)
Lihat Juga :
