Bahlil Mengakui Pembangkit PLN Kekurangan Suplai Batu Bara Medium
Kamis, 18 Juni 2026 - 19:47 WIB
loading...
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tidak membantah adanya hambatan pada operasional pembangkit milik PT PLN (Persero) yang dipicu oleh minimnya suplai batu bara dengan kalori menengah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tidak membantah adanya hambatan pada hari operasi pembangkit (HOP) milik PT PLN (Persero) yang dipicu oleh minimnya suplai batu bara dengan kalori menengah atau sebesar 5.200 kcal/kg GAR. Adapun Kementerian ESDM juga sempat mencatat hanya sekitar 5% yang memiliki nilai kalori di atas 6.000 kcal/GAR dari total cadangan batu bara nasional sebesar 31 miliar ton.
Sehingga jika sektor industri bergantung kuat lini operasionalnya pada batu bara kalori tinggi, maka bakal mengancam kelangsungan bisnis. Bahlil mengakui bahwa persoalan ini tidak terlepas dari kecenderungan menyusutnya kualitas kandungan kalori pada hasil produksi batu bara domestik.
"Ada kendala sedikit terhadap batu bara yang medium kalori, yang 5.200. Kita tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya, tapi secara yang lainnya enggak ada masalah," ujar Bahlil di Kompleks Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga: Stok Batu Bara Pembangkit PLN Tahan 15,9 Hari, Pasokan LNG 12 Hari
Dari sisi regulasi niaga, harga jual komoditas batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri saat ini masih mengacu pada ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar USD70 per ton.
Di sisi lain, para penambang harus menghadapi kenyataan berupa membengkaknya ongkos produksi di lapangan, yang tercermin dari tingginya rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) yang kini bertengger di rentang 8% hingga 12%.
Kondisi beban operasional yang terlampau tinggi ini dinilai tidak lagi seimbang dengan ketentuan harga jual yang rendah untuk keberlanjutan roda bisnis pertambangan. Baca Juga: ESDM Menjawab Isu Pasokan Batubara Jadi Penyebab Pemadaman Listrik di Pulau Jawa
"Untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12 persen, cost produksinya udah tinggi. Jadi kita juga harus bijaksana agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha harus jaga agar mereka tidak rugi ucapnya," kata Bahlil.
Terkait dengan keluhan dari para pelaku usaha mengenai ketetapan harga batu bara acuan (HBA) yang dinilai belum pernah disesuaikan sejak tahun 2019 di tengah tren lonjakan biaya produksi, Bahlil menyatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap aspirasi tersebut.
"Betul, itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung," tuturnya.
Bahlil menjabarkan, bahwa pemerintah tengah melakukan kajian komprehensif mengenai kalkulasi untung-rugi dari skema harga DMO saat ini. Tujuannya adalah merumuskan kebijakan yang adil agar PLN terhindar dari potensi kerugian, sementara para pelaku usaha pertambangan juga tetap bisa mempertahankan kelayakan bisnis mereka.
"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," kata dia.
Sehingga jika sektor industri bergantung kuat lini operasionalnya pada batu bara kalori tinggi, maka bakal mengancam kelangsungan bisnis. Bahlil mengakui bahwa persoalan ini tidak terlepas dari kecenderungan menyusutnya kualitas kandungan kalori pada hasil produksi batu bara domestik.
"Ada kendala sedikit terhadap batu bara yang medium kalori, yang 5.200. Kita tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya, tapi secara yang lainnya enggak ada masalah," ujar Bahlil di Kompleks Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga: Stok Batu Bara Pembangkit PLN Tahan 15,9 Hari, Pasokan LNG 12 Hari
Dari sisi regulasi niaga, harga jual komoditas batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri saat ini masih mengacu pada ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar USD70 per ton.
Di sisi lain, para penambang harus menghadapi kenyataan berupa membengkaknya ongkos produksi di lapangan, yang tercermin dari tingginya rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) yang kini bertengger di rentang 8% hingga 12%.
Kondisi beban operasional yang terlampau tinggi ini dinilai tidak lagi seimbang dengan ketentuan harga jual yang rendah untuk keberlanjutan roda bisnis pertambangan. Baca Juga: ESDM Menjawab Isu Pasokan Batubara Jadi Penyebab Pemadaman Listrik di Pulau Jawa
"Untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12 persen, cost produksinya udah tinggi. Jadi kita juga harus bijaksana agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha harus jaga agar mereka tidak rugi ucapnya," kata Bahlil.
Terkait dengan keluhan dari para pelaku usaha mengenai ketetapan harga batu bara acuan (HBA) yang dinilai belum pernah disesuaikan sejak tahun 2019 di tengah tren lonjakan biaya produksi, Bahlil menyatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap aspirasi tersebut.
"Betul, itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung," tuturnya.
Bahlil menjabarkan, bahwa pemerintah tengah melakukan kajian komprehensif mengenai kalkulasi untung-rugi dari skema harga DMO saat ini. Tujuannya adalah merumuskan kebijakan yang adil agar PLN terhindar dari potensi kerugian, sementara para pelaku usaha pertambangan juga tetap bisa mempertahankan kelayakan bisnis mereka.
"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," kata dia.
(akr)
Lihat Juga :
