Airlangga Jadikan Catatan MSCI Sebagai Amunisi Tuntaskan Reformasi Pasar Modal
Jum'at, 19 Juni 2026 - 17:45 WIB
loading...
Menurut Airlangga, pemerintah menaruh perhatian serius pada ruang perbaikan yang diberikan MSCI, khususnya terkait peningkatan transparansi dan penguatan integritas perdagangan efek di bursa saham tanah air. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan hasil laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang menempatkan Indonesia berada dalam kategori pasar negara berkembang (emerging market) menjadi penegasan bahwa daya tarik makroekonomi dan ketersediaan akses pasar di dalam negeri masih dinilai kuat.
Menurut Airlangga, pemerintah menaruh perhatian serius pada ruang perbaikan yang diberikan MSCI, khususnya terkait peningkatan transparansi dan penguatan integritas perdagangan efek di bursa saham tanah air.
“Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar,” tegas Airlangga dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Baca Juga: Pelajaran Terbesar dari MSCI Rebalancing Mei 2026 dan Kejatuhan Pasar Modal Indonesia
Dalam tinjauan berkala tersebut, MSCI menggarisbawahi bahwa kapasitas ukuran, tingkat likuiditas, serta aksesibilitas pasar keuangan Indonesia masih sangat memadai bagi investor institusi. Penilaian tahun ini juga menegaskan tidak adanya isu pembatasan kepemilikan saham oleh pihak asing yang perlu dikhawatirkan.
"Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor," imbuh Airlangga.
Kendati demikian, siklus evaluasi kali ini memberikan satu penyesuaian penilaian, di mana peringkat kriteria Arus Informasi (Information Flow) Indonesia bergeser dari semula "+" menjadi "−".
Baca Juga: OJK Respons Penilaian MSCI ke Pasar Modal Indonesia: Tahan Status Emerging Market dengan Catatan
Secara global, penyesuaian rapor aksesibilitas pada tahun 2026 ini hanya dialami oleh Indonesia dan Turki, di mana dinamika ini dipastikan sama sekali tidak mendegradasi status Indonesia keluar dari kelompok emerging market.
Merespons catatan tersebut, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bergerak cepat mengoptimalkan ketersediaan data emiten dalam bahasa Inggris demi kemudahan akses investor global.
Sebagai bentuk nyata dari kelanjutan reformasi pasar modal, pemerintah bersama otoritas keuangan telah menggulirkan rangkaian bauran kebijakan strategis secara berkesinambungan.
Upaya peningkatkan likuiditas diwujudkan melalui penaikan batas minimal saham publik (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak Maret 2026.
Akselerasi integritas pasar juga dipacu lewat transparansi identitas pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) yang sistemnya terus diperkuat, diiringi publikasi rutin daftar nama pemegang saham dengan porsi kepemilikan di atas 1 persen yang sudah bergulir sejak Maret 2026.
Di sisi kelembagaan bursa, pemerintah tengah mengawal jalannya proses demutualisasi BEI serta melakukan pengetatan penegakan aturan, pemberian sanksi, dan peningkatan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance).
Langkah pendalaman pasar yang terintegrasi turut diperluas dengan mendongkrak plafon investasi saham bagi lembaga dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga menyentuh level 20 persen, dengan fokus alokasi pada kelompok saham likuid LQ45. Seluruh program tersebut berjalan beriringan dengan penguatan sinergi antarpemangku kepentingan di bawah payung Blueprint keuangan nasional.
Di sektor makroekonomi, ketahanan pasar finansial domestik disokong oleh fondasi stabilitas nilai tukar serta laju inflasi yang terjaga pruden. Langkah ini dipertebal oleh keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,75% pada Juni 2026 serta penajaman instrumen lindung nilai di pasar valuta asing.
Pemerintah juga mengimbangi bauran moneter tersebut lewat pengelolaan pembiayaan yang berhati-hati, termasuk eksekusi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi mata uang asing secara terukur.
Melalui koordinasi intensif yang terus dibangun menjelang pengumuman klasifikasi resmi MSCI Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026 mendatang, pemerintah mengimbau kepada seluruh pelaku pasar dan pelaku industri untuk tetap tenang serta menyikapi hasil evaluasi ini secara proporsional.
Menurut Airlangga, pemerintah menaruh perhatian serius pada ruang perbaikan yang diberikan MSCI, khususnya terkait peningkatan transparansi dan penguatan integritas perdagangan efek di bursa saham tanah air.
“Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar,” tegas Airlangga dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Baca Juga: Pelajaran Terbesar dari MSCI Rebalancing Mei 2026 dan Kejatuhan Pasar Modal Indonesia
Dalam tinjauan berkala tersebut, MSCI menggarisbawahi bahwa kapasitas ukuran, tingkat likuiditas, serta aksesibilitas pasar keuangan Indonesia masih sangat memadai bagi investor institusi. Penilaian tahun ini juga menegaskan tidak adanya isu pembatasan kepemilikan saham oleh pihak asing yang perlu dikhawatirkan.
"Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor," imbuh Airlangga.
Kendati demikian, siklus evaluasi kali ini memberikan satu penyesuaian penilaian, di mana peringkat kriteria Arus Informasi (Information Flow) Indonesia bergeser dari semula "+" menjadi "−".
Baca Juga: OJK Respons Penilaian MSCI ke Pasar Modal Indonesia: Tahan Status Emerging Market dengan Catatan
Secara global, penyesuaian rapor aksesibilitas pada tahun 2026 ini hanya dialami oleh Indonesia dan Turki, di mana dinamika ini dipastikan sama sekali tidak mendegradasi status Indonesia keluar dari kelompok emerging market.
Merespons catatan tersebut, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bergerak cepat mengoptimalkan ketersediaan data emiten dalam bahasa Inggris demi kemudahan akses investor global.
Sebagai bentuk nyata dari kelanjutan reformasi pasar modal, pemerintah bersama otoritas keuangan telah menggulirkan rangkaian bauran kebijakan strategis secara berkesinambungan.
Upaya peningkatkan likuiditas diwujudkan melalui penaikan batas minimal saham publik (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak Maret 2026.
Akselerasi integritas pasar juga dipacu lewat transparansi identitas pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) yang sistemnya terus diperkuat, diiringi publikasi rutin daftar nama pemegang saham dengan porsi kepemilikan di atas 1 persen yang sudah bergulir sejak Maret 2026.
Di sisi kelembagaan bursa, pemerintah tengah mengawal jalannya proses demutualisasi BEI serta melakukan pengetatan penegakan aturan, pemberian sanksi, dan peningkatan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance).
Langkah pendalaman pasar yang terintegrasi turut diperluas dengan mendongkrak plafon investasi saham bagi lembaga dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga menyentuh level 20 persen, dengan fokus alokasi pada kelompok saham likuid LQ45. Seluruh program tersebut berjalan beriringan dengan penguatan sinergi antarpemangku kepentingan di bawah payung Blueprint keuangan nasional.
Di sektor makroekonomi, ketahanan pasar finansial domestik disokong oleh fondasi stabilitas nilai tukar serta laju inflasi yang terjaga pruden. Langkah ini dipertebal oleh keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,75% pada Juni 2026 serta penajaman instrumen lindung nilai di pasar valuta asing.
Pemerintah juga mengimbangi bauran moneter tersebut lewat pengelolaan pembiayaan yang berhati-hati, termasuk eksekusi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi mata uang asing secara terukur.
Melalui koordinasi intensif yang terus dibangun menjelang pengumuman klasifikasi resmi MSCI Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026 mendatang, pemerintah mengimbau kepada seluruh pelaku pasar dan pelaku industri untuk tetap tenang serta menyikapi hasil evaluasi ini secara proporsional.
(akr)
Lihat Juga :
