Saingan Selat Malaka! Thailand Nekat Hidupkan Megaproyek Rp535 Triliun

JAKARTA - Ambisi Thailand untuk mengocok ulang peta perdagangan maritim dunia kembali membara. Dipicu oleh kepanikan global akibat Perang Iran dan penutupan Selat Hormuz , Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul menghidupkan kembali megaproyek ambisius senilai 1 triliun baht atau USD30,45 miliar (sekitar Rp535 triliun dengan kurs Rp17.593 per dolar) yang dinamakan proyek Land Bridge (Jembatan Daratan).

Megaproyek raksasa ini dirancang khusus untuk memotong jalur komersial dan menyedot sebagian besar traffic kapal kargo yang selama ini menjadi ladang emas bagi Selat Malaka , Singapura, dan Indonesia. Thailand berambisi menghubungkan dua pelabuhan laut dalam baru yang terpisah di ujung kawasannya: Pelabuhan Chumphon di sisi timur (Teluk Thailand) dan Pelabuhan Ranong di sisi barat (Laut Andaman).

Berdasarkan dokumen internal pemerintah Thailand yang bocor ke media, koridor logistik sepanjang 90 kilometer ini diklaim mampu memangkas biaya logistik hingga hampir 30% dan mempercepat waktu perjalanan laut hingga 14 hari untuk rute kargo dari China bagian selatan menuju Samudra Hindia, Asia Selatan, hingga Timur Tengah.

Membidik 80% Pasar yang Dikuasai Singapura

Langkah Thailand kali ini jauh lebih taktis dibanding rencana masa lalu. Alih-alih membangun terusan air (Kanal Kra) yang menguras biaya, mereka memilih membangun sistem double-handling terintegrasi. Baca Juga: Konektivitas Laut Nasional

Di tengah koridor tersebut, akan dibangun jalur rel kereta api standar berskala masif yang mampu mengangkut hingga 20 juta TEU kontainer per tahun, ditopang oleh jalan tol berlapis yang langsung terhubung ke jaringan transportasi nasional mereka.



Pemerintah Thailand membongkar data bahwa 80% lalu lintas kontainer di pelabuhan sekitar Selat Malaka -termasuk Singapura- adalah kargo transit yang sekadar menumpang lewat atau pindah kapal.

"Kami ingin merebut bagian dari pasar 80% ini," tegas Jiraroth Sukolrat, Direktur Jenderal Kantor Kebijakan dan Perencanaan Transportasi Thailand seperti dilansir Reuters.

Baca Juga: Klarifikasi Purbaya Soal Pajak Selat Malaka: Saya Tahu Betul Peraturannya

Ia menyatakan rute pintas ini akan 6 hari lebih cepat dan 10% lebih murah bagi kapal-kapal pengumpan (feeder) dibanding jika mereka harus memutar jauh ke selatan melewati Singapura.

Proyek Raksasa yang Dihantui Risiko Zonk

Meskipun proyek ini terdengar sangat menjanjikan bagi efisiensi dunia, para pakar internasional dan calon investor justru memperlihatkan sikap skeptis dan sangat berhati-hati.

Ada dinding keraguan yang besar mengenai apakah perusahaan pelayaran raksasa dunia mau repot-repot membongkar muatan kontainer di satu pelabuhan, menaikkannya ke kereta api, lalu memuatnya kembali ke kapal lain di pelabuhan seberang. Proses bongkar muat ganda ini dinilai bisa memakan biaya tersembunyi yang tinggi.

Selain itu, Thailand kini harus terjebak dalam dua hantaman besar yakni jebakan geopolitik China, yakni korporasi negara China dikabarkan hanya mau menyuntikkan modal jika mereka diberi hak kendali penuh atas operasional pelabuhan.

Jika dipenuhi, pemerintah Thailand dipastikan akan diamuk oleh gelombang protes politik domestik karena dinilai menjual aset negara ke pihak asing.

Ditambah ada gelombang protes petani durian dan nelayan lokal, lantaran megaproyek ini ditolak mentah-mentah oleh komunitas lokal. Jalur proyek ini ternyata membelah distrik Phato yang subur, tempat perkebunan durian dan kopi yang menyumbang pendapatan lokal hingga 10 miliar baht per tahun.

Sektor kelautan juga terguncang; bahkan regulator baru saja memerintahkan pengulangan total amdal (analisis dampak lingkungan) karena adanya manipulasi data kepadatan biota laut oleh pemerintah.