Penerapan Kebijakan Ekspor Satu Pintu Hasil SDA, Dinilai Perkuat Posisi Tawar Indonesia
Rabu, 24 Juni 2026 - 23:09 WIB
loading...
Foto: Doc. Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Reformasi tata kelola ekspor komoditas strategis menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah dinamika perdagangan global. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional melalui ekspor komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, batu bara, serta produk logam.
Gagasan penerapan kebijakan ekspor satu pintu dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global, khususnya pada sektor kelapa sawit dan pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nasional.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Ekspor Satu Pintu dan Masa Depan Industri Sawit dan Tambang Nasional" . Diskusi yang digelar Rabu (24/6/2026) menghadirkan perwakilan pemerintah, industri, dan lembaga kajian ekonomi guna membahas peluang transformasi tata kelola ekspor Indonesia di tengah perubahan lanskap perdagangan dunia.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber yang mewakili unsur pemerintah, industri, dan kalangan akademisi, yaitu:
* Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
* Dr. Ir. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI);
* Arif Perdana Kusumah, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI);
* Nailul Huda, M.E., Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Melalui forum ini, para peserta mendiskusikan berbagai aspek implementasi kebijakan ekspor satu pintu, termasuk dampaknya terhadap tata kelola perdagangan nasional, efisiensi rantai pasok, daya saing industri sawit dan pertambangan, hilirisasi industri, iklim investasi, serta posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Dr. Ir. Tungkot Sipayung, menyoroti fakta bahwa meskipun Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia, pembentukan harga komoditas sawit global masih banyak dipengaruhi oleh pusat perdagangan dan bursa komoditas di luar negeri.
Menurutnya, model ekspor yang lebih terintegrasi berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai perdagangan internasional. Dengan konsolidasi ekspor yang lebih baik, Indonesia tidak hanya menjadi produsen terbesar, tetapi juga berpeluang meningkatkan pengaruh terhadap mekanisme pembentukan harga komoditas global.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., menjelaskan bahwa penguatan tata kelola ekspor merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan ekspor dapat mendukung agenda hilirisasi nasional. Menurutnya, penguatan kendali terhadap rantai pasok dan perdagangan komoditas strategis akan meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, M.E., mengingatkan bahwa setiap kebijakan perlu dirancang secara hati-hati agar mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing nasional, kepastian usaha, dan iklim investasi yang sehat.
Para narasumber sepakat bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan posisi strategisnya dalam perdagangan komoditas dunia. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta dukungan regulasi yang mampu menciptakan ekosistem ekspor yang lebih terintegrasi dan berdaya saing.
Melalui penguatan tata kelola ekspor, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi produsen utama komoditas strategis dunia, tetapi juga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan harga, peningkatan nilai tambah, dan penciptaan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Gagasan penerapan kebijakan ekspor satu pintu dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global, khususnya pada sektor kelapa sawit dan pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nasional.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Ekspor Satu Pintu dan Masa Depan Industri Sawit dan Tambang Nasional" . Diskusi yang digelar Rabu (24/6/2026) menghadirkan perwakilan pemerintah, industri, dan lembaga kajian ekonomi guna membahas peluang transformasi tata kelola ekspor Indonesia di tengah perubahan lanskap perdagangan dunia.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber yang mewakili unsur pemerintah, industri, dan kalangan akademisi, yaitu:
* Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
* Dr. Ir. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI);
* Arif Perdana Kusumah, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI);
* Nailul Huda, M.E., Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Melalui forum ini, para peserta mendiskusikan berbagai aspek implementasi kebijakan ekspor satu pintu, termasuk dampaknya terhadap tata kelola perdagangan nasional, efisiensi rantai pasok, daya saing industri sawit dan pertambangan, hilirisasi industri, iklim investasi, serta posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Dr. Ir. Tungkot Sipayung, menyoroti fakta bahwa meskipun Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia, pembentukan harga komoditas sawit global masih banyak dipengaruhi oleh pusat perdagangan dan bursa komoditas di luar negeri.
Menurutnya, model ekspor yang lebih terintegrasi berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai perdagangan internasional. Dengan konsolidasi ekspor yang lebih baik, Indonesia tidak hanya menjadi produsen terbesar, tetapi juga berpeluang meningkatkan pengaruh terhadap mekanisme pembentukan harga komoditas global.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., menjelaskan bahwa penguatan tata kelola ekspor merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan ekspor dapat mendukung agenda hilirisasi nasional. Menurutnya, penguatan kendali terhadap rantai pasok dan perdagangan komoditas strategis akan meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, M.E., mengingatkan bahwa setiap kebijakan perlu dirancang secara hati-hati agar mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing nasional, kepastian usaha, dan iklim investasi yang sehat.
Para narasumber sepakat bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan posisi strategisnya dalam perdagangan komoditas dunia. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta dukungan regulasi yang mampu menciptakan ekosistem ekspor yang lebih terintegrasi dan berdaya saing.
Melalui penguatan tata kelola ekspor, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi produsen utama komoditas strategis dunia, tetapi juga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan harga, peningkatan nilai tambah, dan penciptaan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
(unt)
Lihat Juga :
