Keluarga Pejabat di China Dilarang Total Berbisnis, Mundur atau Tutup Usaha! Berani Tiru?
Jum'at, 26 Juni 2026 - 15:04 WIB
loading...
A
A
A
Aturan ekstrem ini menjadi tonggak sejarah baru dalam kampanye anti-graft (anti-korupsi) raksasa yang digelorakan langsung oleh Presiden China, Xi Jinping. Regulasi yang pertama berlaku di Shanghai ini tercatat sebagai aturan pembatasan keluarga pejabat yang paling ketat dan kejam sepanjang sejarah modern China.
Baca Juga: 5 Pejabat China yang Dieksekusi Mati karena Korupsi, Indonesia Berani Tiru?
Aturan ini merupakan proyek percontohan (pilot project) nasional yang disetujui langsung oleh Presiden Xi Jinping dalam sidang tahunan parlemen, sebelum nantinya diterapkan secara serentak di seluruh wilayah penegakan hukum Tirai Bambu.
"Presiden Xi Jinping secara khusus meminta agar Shanghai menjalankan proyek percontohan ini dan memimpin di garis paling depan," tulis laporan media pemerintah China dalam rilis resminya.
Berdasarkan pengumuman yang diunggah di situs resmi Pemerintah Shanghai, larangan mutlak ini menyasar keluarga dari para pejabat senior di berbagai lini krusial, yakni seluruh jajaran kepala departemen balai kota. Lalu pejabat pemerintah tingkat distrik dan kabupaten, hingga para penegak hukum di lembaga yudisial, kejaksaan, dan pengadilan.
Sebenarnya, hukum di China sudah lama melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berbisnis secara pribadi. Namun, aturan baru ini menutup rapat celah "jalur belakang" yang selama ini sering digunakan, di mana sang pejabat tetap bersih di atas kertas sementara aliran uang haram dialirkan ke perusahaan milik anak atau menantunya.
Contoh Kasus Pelanggaran
Kebijakan ini lahir bukan tanpa alasan. Selama kampanye antikorupsi, banyak pejabat tinggi terseret kasus karena memanfaatkan anggota keluarga sebagai perantara bisnis.
Baca Juga: 5 Pejabat China yang Dieksekusi Mati karena Korupsi, Indonesia Berani Tiru?
Aturan ini merupakan proyek percontohan (pilot project) nasional yang disetujui langsung oleh Presiden Xi Jinping dalam sidang tahunan parlemen, sebelum nantinya diterapkan secara serentak di seluruh wilayah penegakan hukum Tirai Bambu.
"Presiden Xi Jinping secara khusus meminta agar Shanghai menjalankan proyek percontohan ini dan memimpin di garis paling depan," tulis laporan media pemerintah China dalam rilis resminya.
Berdasarkan pengumuman yang diunggah di situs resmi Pemerintah Shanghai, larangan mutlak ini menyasar keluarga dari para pejabat senior di berbagai lini krusial, yakni seluruh jajaran kepala departemen balai kota. Lalu pejabat pemerintah tingkat distrik dan kabupaten, hingga para penegak hukum di lembaga yudisial, kejaksaan, dan pengadilan.
Sebenarnya, hukum di China sudah lama melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berbisnis secara pribadi. Namun, aturan baru ini menutup rapat celah "jalur belakang" yang selama ini sering digunakan, di mana sang pejabat tetap bersih di atas kertas sementara aliran uang haram dialirkan ke perusahaan milik anak atau menantunya.
Contoh Kasus Pelanggaran
Kebijakan ini lahir bukan tanpa alasan. Selama kampanye antikorupsi, banyak pejabat tinggi terseret kasus karena memanfaatkan anggota keluarga sebagai perantara bisnis.
Lihat Juga :