Purbaya soal Anggaran MBG: Saya Maunya Nol, Tapi Nggak Bisa Kan
Sabtu, 27 Juni 2026 - 15:39 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keinginannya agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipangkas lebih besar melalui langkah efisiensi. Namun, ia menegaskan program prioritas pemerintah tersebut tetap harus berjalan karena dinilai memiliki manfaat bagi masyarakat.
"Kalau saya maunya nol, tapi nggak bisa kan. Itu sudah keluar anggarannya, kalau berhenti juga nggak benar. Kenapa? Programnya program yang bagus. Tinggal implementasi aja diperbaiki," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).
Baca Juga: Purbaya Bakal Tempatkan Dana Rp400 Triliun Lagi di Himbara
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan bilateral antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam pertemuan itu, Kepala BGN Nanik S. Deyang melaporkan rencana efisiensi lanjutan pada anggaran program MBG guna menekan potensi pemborosan dalam pelaksanaannya.
Purbaya menyebut penghematan anggaran yang tengah disiapkan BGN nilainya cukup signifikan. Meski demikian, ia enggan merinci besaran efisiensi tersebut dan meminta agar pengumuman resmi disampaikan langsung oleh pihak BGN.
“Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Dia melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan efisiensi mencapai sekitar Rp40 triliun seperti yang beredar di publik, Purbaya tidak membantah kemungkinan tersebut. “Mungkin sekitar itu. Tanya dia saja, dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri,” ujarnya.
Selain membahas efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan dan BGN juga memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan program MBG di daerah. Purbaya mengatakan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) akan dilibatkan untuk memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala.
Baca Juga: Penerbitan Panda Bond Mundur ke Akhir Juli, Purbaya Incar Likuiditas Jumbo
Menurut dia, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tata kelola anggaran dan distribusi program berjalan sesuai ketentuan. Bahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan menutup SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya, mereka juga setuju. ‘Kalau nggak benar boleh tutup saja Pak’, kita diskusikan seperti itu,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan pemerintah juga siap membantu penguatan sumber daya manusia di lingkungan BGN, termasuk melalui dukungan tenaga ahli keuangan dari Kementerian Keuangan guna memperbaiki sistem pengelolaan dan akuntabilitas program MBG ke depan.
"Kalau saya maunya nol, tapi nggak bisa kan. Itu sudah keluar anggarannya, kalau berhenti juga nggak benar. Kenapa? Programnya program yang bagus. Tinggal implementasi aja diperbaiki," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).
Baca Juga: Purbaya Bakal Tempatkan Dana Rp400 Triliun Lagi di Himbara
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan bilateral antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam pertemuan itu, Kepala BGN Nanik S. Deyang melaporkan rencana efisiensi lanjutan pada anggaran program MBG guna menekan potensi pemborosan dalam pelaksanaannya.
Purbaya menyebut penghematan anggaran yang tengah disiapkan BGN nilainya cukup signifikan. Meski demikian, ia enggan merinci besaran efisiensi tersebut dan meminta agar pengumuman resmi disampaikan langsung oleh pihak BGN.
“Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Dia melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan efisiensi mencapai sekitar Rp40 triliun seperti yang beredar di publik, Purbaya tidak membantah kemungkinan tersebut. “Mungkin sekitar itu. Tanya dia saja, dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri,” ujarnya.
Selain membahas efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan dan BGN juga memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan program MBG di daerah. Purbaya mengatakan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) akan dilibatkan untuk memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala.
Baca Juga: Penerbitan Panda Bond Mundur ke Akhir Juli, Purbaya Incar Likuiditas Jumbo
Menurut dia, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tata kelola anggaran dan distribusi program berjalan sesuai ketentuan. Bahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan menutup SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya, mereka juga setuju. ‘Kalau nggak benar boleh tutup saja Pak’, kita diskusikan seperti itu,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan pemerintah juga siap membantu penguatan sumber daya manusia di lingkungan BGN, termasuk melalui dukungan tenaga ahli keuangan dari Kementerian Keuangan guna memperbaiki sistem pengelolaan dan akuntabilitas program MBG ke depan.
(nng)
Lihat Juga :
