Bank Dunia Naikkan Status Vietnam dan Filipina Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas, Indonesia Kalah
Jum'at, 03 Juli 2026 - 08:21 WIB
loading...
Bank Dunia menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas. FOTO/Shutterstock
A
A
A
JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas setelah mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan status tersebut dinilai berpotensi meningkatkan kepercayaan investor terhadap kedua negara di kawasan Asia Tenggara itu.
"Meski menghadapi berbagai guncangan global dan domestik, kami terus mendorong pertumbuhan inklusif, memperkuat fundamental ekonomi, dan menjaga agenda pembangunan tetap berjalan sesuai jalurnya," ujar Menteri Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan dalam pernyataannya dikutip dari Bloomberg, Jumat (3/7/2026).
Baca Juga: Bank Dunia Beri Peringatan Keras usai Rupiah Terpuruk ke Rp18.000
Berdasarkan laporan yang dirilis Rabu (1/7), Bank Dunia menyebut seluruh lima ekonomi utama Asia Tenggara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina, kini telah berada pada kategori negara berpendapatan menengah atas atau lebih tinggi.
Vietnam sebelumnya berada dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah sejak 2009, sedangkan Filipina berada di kategori tersebut sejak akhir 1980-an. Bank Dunia menilai keberhasilan Vietnam didorong model pertumbuhan berbasis ekspor, sementara Filipina ditopang ekspansi ekonomi yang merata di berbagai sektor industri.
Pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Vietnam tercatat mencapai USD4.970 pada 2025, sedangkan Filipina sebesar USD4.850. Angka tersebut melampaui ambang batas kategori negara berpendapatan menengah atas sebesar USD4.636.
Vietnam, yang menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia, menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2026. Target itu ditopang reformasi yang ramah investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Filipina menghadapi tantangan yang lebih besar setelah menurunkan target pertumbuhan ekonomi periode 2026-2030 akibat ketegangan di Timur Tengah serta dampak cuaca ekstrem El Nino.
Baca Juga: Tiga Bank Asing Besar Tarik Uang Rp11,5 Triliun dari Indonesia, Ada Apa?
Selain Vietnam dan Filipina, Bank Dunia juga menaikkan status Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka ke kategori negara berpendapatan menengah atas. Adapun Togo naik dari negara berpendapatan rendah menjadi menengah bawah. Bank Dunia mencatat porsi negara berpendapatan rendah di dunia turun menjadi 11% dari sebelumnya 30% sejak 1987.
Kenaikan status tersebut diperkirakan berdampak pada akses pembiayaan pembangunan. Negara dengan kategori menengah atas umumnya memperoleh akses yang lebih terbatas terhadap pinjaman berbunga rendah dari lembaga internasional.
Chief Economist Union Bank of the Philippines Ruben Carlo Asuncion mengatakan kenaikan klasifikasi mencerminkan kemampuan negara untuk semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan fiskalnya. Meski demikian, Balisacan menegaskan bahwa tantangan seperti kesenjangan pendapatan dan tekanan ekonomi masyarakat masih tetap menjadi perhatian pemerintah Filipina.
Sementara, Bank Dunia sebelumnya menilai Indonesia sulit keluar dari jebakan status negara berpendapatan menengah, jika tidak melakukan reformasi struktural yang lebih dalam pada iklim usaha dan investasinya.
"Meski menghadapi berbagai guncangan global dan domestik, kami terus mendorong pertumbuhan inklusif, memperkuat fundamental ekonomi, dan menjaga agenda pembangunan tetap berjalan sesuai jalurnya," ujar Menteri Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan dalam pernyataannya dikutip dari Bloomberg, Jumat (3/7/2026).
Baca Juga: Bank Dunia Beri Peringatan Keras usai Rupiah Terpuruk ke Rp18.000
Berdasarkan laporan yang dirilis Rabu (1/7), Bank Dunia menyebut seluruh lima ekonomi utama Asia Tenggara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina, kini telah berada pada kategori negara berpendapatan menengah atas atau lebih tinggi.
Vietnam sebelumnya berada dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah sejak 2009, sedangkan Filipina berada di kategori tersebut sejak akhir 1980-an. Bank Dunia menilai keberhasilan Vietnam didorong model pertumbuhan berbasis ekspor, sementara Filipina ditopang ekspansi ekonomi yang merata di berbagai sektor industri.
Pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Vietnam tercatat mencapai USD4.970 pada 2025, sedangkan Filipina sebesar USD4.850. Angka tersebut melampaui ambang batas kategori negara berpendapatan menengah atas sebesar USD4.636.
Vietnam, yang menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia, menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2026. Target itu ditopang reformasi yang ramah investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Filipina menghadapi tantangan yang lebih besar setelah menurunkan target pertumbuhan ekonomi periode 2026-2030 akibat ketegangan di Timur Tengah serta dampak cuaca ekstrem El Nino.
Baca Juga: Tiga Bank Asing Besar Tarik Uang Rp11,5 Triliun dari Indonesia, Ada Apa?
Selain Vietnam dan Filipina, Bank Dunia juga menaikkan status Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka ke kategori negara berpendapatan menengah atas. Adapun Togo naik dari negara berpendapatan rendah menjadi menengah bawah. Bank Dunia mencatat porsi negara berpendapatan rendah di dunia turun menjadi 11% dari sebelumnya 30% sejak 1987.
Kenaikan status tersebut diperkirakan berdampak pada akses pembiayaan pembangunan. Negara dengan kategori menengah atas umumnya memperoleh akses yang lebih terbatas terhadap pinjaman berbunga rendah dari lembaga internasional.
Chief Economist Union Bank of the Philippines Ruben Carlo Asuncion mengatakan kenaikan klasifikasi mencerminkan kemampuan negara untuk semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan fiskalnya. Meski demikian, Balisacan menegaskan bahwa tantangan seperti kesenjangan pendapatan dan tekanan ekonomi masyarakat masih tetap menjadi perhatian pemerintah Filipina.
Sementara, Bank Dunia sebelumnya menilai Indonesia sulit keluar dari jebakan status negara berpendapatan menengah, jika tidak melakukan reformasi struktural yang lebih dalam pada iklim usaha dan investasinya.
(nng)
Lihat Juga :