PB PMII Dorong Audit Rantai Pasok Batu Bara Usai Pemadaman Listrik
Jum'at, 03 Juli 2026 - 09:04 WIB
loading...
Bendahara Umum PB PMII Sainuddin. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok batu bara dan tata kelola sektor kelistrikan nasional menyusul terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah sepanjang 2026. Organisasi tersebut menilai gangguan pasokan listrik telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pemadaman listrik yang terjadi bukan hanya persoalan teknis di lapangan, tetapi menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang harus dibenahi secara menyeluruh. Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab agar sistem kelistrikan nasional kembali berjalan secara optimal,” kata Bendahara Umum PB PMII Sainuddin di Jakarta.
Baca Juga: Cegah Pemadaman Listrik Bergilir, PLTU Bakal Dimodif Bisa Pakai Batu Bara Kalori Rendah
PB PMII menilai pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah telah menghambat aktivitas produksi dan distribusi usaha masyarakat. Menurut organisasi tersebut, kerugian yang dialami pelaku usaha tidak sebanding dengan mekanisme kompensasi tarif listrik yang selama ini diterapkan.
Karena itu, PB PMII meminta pemerintah melakukan audit forensik terhadap seluruh rantai pasok sektor kelistrikan, mulai dari pengadaan komponen pembangkit hingga operasional pembangkit listrik. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian spesifikasi peralatan dengan performa aktual di lapangan.
Selain itu, organisasi tersebut juga meminta investigasi terhadap produktivitas harian pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab kapasitas pembangkit yang dinilai belum mampu beroperasi optimal sesuai desain awal.
Baca Juga: Pemadaman Listrik Ungkap Pentingnya Sinkronisasi RKAB dan Pasokan Batu Bara
PB PMII turut menyoroti dugaan manipulasi spesifikasi batu bara atau Gross As Received (GAR) yang dipasok ke pembangkit listrik. Sainuddin meminta aparat penegak hukum bersama auditor negara melakukan pengujian laboratorium independen guna memastikan kualitas batu bara sesuai dengan spesifikasi kontrak.
“Jika ditemukan adanya perbedaan kualitas batu bara dengan spesifikasi kontrak, maka persoalan ini harus diproses sesuai ketentuan hukum. Negara harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan pasokan energi yang andal bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut PB PMII, pengawasan terhadap sektor hulu energi perlu diperkuat agar tata kelola pertambangan dan distribusi batu bara berjalan lebih transparan dan akuntabel. Organisasi tersebut menilai evaluasi menyeluruh penting dilakukan untuk mencegah potensi kerugian negara sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi nasional.
“Pemadaman listrik yang terjadi bukan hanya persoalan teknis di lapangan, tetapi menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang harus dibenahi secara menyeluruh. Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab agar sistem kelistrikan nasional kembali berjalan secara optimal,” kata Bendahara Umum PB PMII Sainuddin di Jakarta.
Baca Juga: Cegah Pemadaman Listrik Bergilir, PLTU Bakal Dimodif Bisa Pakai Batu Bara Kalori Rendah
PB PMII menilai pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah telah menghambat aktivitas produksi dan distribusi usaha masyarakat. Menurut organisasi tersebut, kerugian yang dialami pelaku usaha tidak sebanding dengan mekanisme kompensasi tarif listrik yang selama ini diterapkan.
Karena itu, PB PMII meminta pemerintah melakukan audit forensik terhadap seluruh rantai pasok sektor kelistrikan, mulai dari pengadaan komponen pembangkit hingga operasional pembangkit listrik. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian spesifikasi peralatan dengan performa aktual di lapangan.
Selain itu, organisasi tersebut juga meminta investigasi terhadap produktivitas harian pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab kapasitas pembangkit yang dinilai belum mampu beroperasi optimal sesuai desain awal.
Baca Juga: Pemadaman Listrik Ungkap Pentingnya Sinkronisasi RKAB dan Pasokan Batu Bara
PB PMII turut menyoroti dugaan manipulasi spesifikasi batu bara atau Gross As Received (GAR) yang dipasok ke pembangkit listrik. Sainuddin meminta aparat penegak hukum bersama auditor negara melakukan pengujian laboratorium independen guna memastikan kualitas batu bara sesuai dengan spesifikasi kontrak.
“Jika ditemukan adanya perbedaan kualitas batu bara dengan spesifikasi kontrak, maka persoalan ini harus diproses sesuai ketentuan hukum. Negara harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan pasokan energi yang andal bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut PB PMII, pengawasan terhadap sektor hulu energi perlu diperkuat agar tata kelola pertambangan dan distribusi batu bara berjalan lebih transparan dan akuntabel. Organisasi tersebut menilai evaluasi menyeluruh penting dilakukan untuk mencegah potensi kerugian negara sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi nasional.
(nng)
Lihat Juga :
