Purbaya Minta DJPb Monitor 3 Program Prioritas Termasuk MBG
Jum'at, 03 Juli 2026 - 17:57 WIB
loading...
Menkeu Purbaya mengawal ketat eksekusi tiga program prioritas pemerintah yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pembangunan Sekolah Rakyat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Semarang. Menkeu juga sekaligus mengawal ketat eksekusi tiga program prioritas pemerintah yakni Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Untuk memastikan akuntabilitas penyaluran dan deteksi dini kendala lapangan, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu kini tengah menggencarkan pendampingan langsung pada sejumlah titik krusial, seperti SPPG Wonosari Gunting di Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo di Magelang, hingga SPPG Tengaran Bener di Kabupaten Semarang.
“DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan Monitoring MBG secara nasional dan terstructured,” kata Purbaya dalam keterangan resminya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang , Jumat (3/7/3026).
Baca Juga: Purbaya: Program MBG Potensi Sumbang Pajak Rp10 Triliun
Hingga penutupan Semester I Tahun 2026, rapor keuangan negara di Jawa Tengah tercatat tetap kokoh dan berdaya tahan tinggi menghadapi gejolak ekonomi. Penerimaan negara sukses terealisasi sebesar 46,56% dari target dan tumbuh impresif hingga 13,33% secara tahunan (year-on-year).
Pada pos pengeluaran, serapan belanja negara telah menembus angka 52,06% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Kesehatan postur APBN yang disalurkan ke daerah ini berdampak linier terhadap laju perekonomian makro regional.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sukses bertengger di angka 5,89% berkat sokongan masif dari sektor industri, aktivitas perdagangan, serta guyuran program stimulus produktivitas dari pemerintah. Baca Juga: Purbaya Beberkan Penyebab Neraca Perdagangan Mei 2026 Defisit
“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat,” ungkap Purbaya.
Di bidang tata kelola keuangan daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah juga tengah menguji coba inovasi digitalisasi penerimaan daerah lewat skema joint research bersama para ahli lokal (local expert).
Salah satu proyek percontohannya adalah penerapan sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur, Kabupaten Blora, yang ditargetkan mampu memangkas kebocoran anggaran dan menaikkan transparansi kas daerah.
Selain urusan pangan, Purbaya turut meninjau langsung implementasi KDMP yang diplot sebagai roda penggerak ekonomi mikro pedesaan. Saat ini, sebanyak 8.523 koperasi desa dan kelurahan telah resmi terbentuk di seantero Jawa Tengah dengan membukukan aktivitas perdagangan melampaui 43 ribu volume transaksi.
Sementara pada sektor pendidikan, perluasan akses diwujudkan lewat akselerasi Program Sekolah Rakyat. Hingga pertengahan tahun ini, proyek sarana pendidikan alternatif tersebut telah aktif beroperasi di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan rincian 16 titik bangunan sekolah dan 110 rombongan belajar (rombel) yang melayani kebutuhan belajar bagi 3.080 siswa.
Menutup kunjungannya, Purbaya melayangkan apresiasi tinggi atas kinerja jajaran pegawai Kemenkeu di daerah yang konsisten menjaga mutu instrumen fiskal tetap sehat, responsif, dan akuntabel.
Kendati demikian, ia memberikan catatan khusus agar pemerintah daerah di Jawa Tengah ke depannya mampu mengoptimalkan laju penyerapan belanja APBD agar dampak rembesan ekonominya bagi masyarakat bisa jauh lebih instan dan masif.
Untuk memastikan akuntabilitas penyaluran dan deteksi dini kendala lapangan, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu kini tengah menggencarkan pendampingan langsung pada sejumlah titik krusial, seperti SPPG Wonosari Gunting di Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo di Magelang, hingga SPPG Tengaran Bener di Kabupaten Semarang.
“DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan Monitoring MBG secara nasional dan terstructured,” kata Purbaya dalam keterangan resminya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang , Jumat (3/7/3026).
Baca Juga: Purbaya: Program MBG Potensi Sumbang Pajak Rp10 Triliun
Hingga penutupan Semester I Tahun 2026, rapor keuangan negara di Jawa Tengah tercatat tetap kokoh dan berdaya tahan tinggi menghadapi gejolak ekonomi. Penerimaan negara sukses terealisasi sebesar 46,56% dari target dan tumbuh impresif hingga 13,33% secara tahunan (year-on-year).
Pada pos pengeluaran, serapan belanja negara telah menembus angka 52,06% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Kesehatan postur APBN yang disalurkan ke daerah ini berdampak linier terhadap laju perekonomian makro regional.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sukses bertengger di angka 5,89% berkat sokongan masif dari sektor industri, aktivitas perdagangan, serta guyuran program stimulus produktivitas dari pemerintah. Baca Juga: Purbaya Beberkan Penyebab Neraca Perdagangan Mei 2026 Defisit
“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat,” ungkap Purbaya.
Di bidang tata kelola keuangan daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah juga tengah menguji coba inovasi digitalisasi penerimaan daerah lewat skema joint research bersama para ahli lokal (local expert).
Salah satu proyek percontohannya adalah penerapan sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur, Kabupaten Blora, yang ditargetkan mampu memangkas kebocoran anggaran dan menaikkan transparansi kas daerah.
Selain urusan pangan, Purbaya turut meninjau langsung implementasi KDMP yang diplot sebagai roda penggerak ekonomi mikro pedesaan. Saat ini, sebanyak 8.523 koperasi desa dan kelurahan telah resmi terbentuk di seantero Jawa Tengah dengan membukukan aktivitas perdagangan melampaui 43 ribu volume transaksi.
Sementara pada sektor pendidikan, perluasan akses diwujudkan lewat akselerasi Program Sekolah Rakyat. Hingga pertengahan tahun ini, proyek sarana pendidikan alternatif tersebut telah aktif beroperasi di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan rincian 16 titik bangunan sekolah dan 110 rombongan belajar (rombel) yang melayani kebutuhan belajar bagi 3.080 siswa.
Menutup kunjungannya, Purbaya melayangkan apresiasi tinggi atas kinerja jajaran pegawai Kemenkeu di daerah yang konsisten menjaga mutu instrumen fiskal tetap sehat, responsif, dan akuntabel.
Kendati demikian, ia memberikan catatan khusus agar pemerintah daerah di Jawa Tengah ke depannya mampu mengoptimalkan laju penyerapan belanja APBD agar dampak rembesan ekonominya bagi masyarakat bisa jauh lebih instan dan masif.
(akr)
Lihat Juga :
