Krisis Keuangan, PBB Terancam Bangkrut
Sabtu, 04 Juli 2026 - 08:49 WIB
loading...
PBB menghadapi ancaman krisis keuangan setelah dana operasional organisasi tersebut diperkirakan hanya cukup hingga akhir Agustus 2026. FOTO/Reuters
A
A
A
NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi ancaman krisis keuangan setelah dana operasional organisasi tersebut diperkirakan hanya cukup hingga akhir Agustus 2026. Kondisi itu terjadi karena sejumlah negara penyumbang utama, termasuk Amerika Serikat dan China, belum melunasi kewajiban pembayaran anggaran tahunan mereka secara penuh.
"Kami tidak memiliki dana tunai setelah Agustus. Memasuki September, uang kami habis. Kami masih menunggu pembayaran agar bisa bertahan setelah September," ujar pengawas anggaran PBB, Chandramouli Ramanathan, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (4/7/2026).
Baca Juga: PBB Ungkap Israel Bunuh Lebih dari 20.000 Anak Palestina
Ramanathan mengatakan PBB selama ini memang menghadapi tekanan likuiditas berkepanjangan. Organisasi tersebut hingga kini masih menunggu pelunasan kontribusi anggaran 2026 dari dua donor terbesar, yakni Amerika Serikat dan China.
Menurut dia jika negara-negara donor utama tidak segera meningkatkan pembayaran, PBB kemungkinan harus menunda sejumlah kewajiban pembayaran lain demi memastikan penyelenggaraan High-Level Week atau Pekan Sidang Tingkat Tinggi tahunan para pemimpin dunia di New York tetap berlangsung.
"Kami akan tetap menyelenggarakan High-Level Week dengan mencari sumber dana lain dan menghentikan pembayaran untuk kebutuhan lainnya," kata Ramanathan.
Ia bahkan mengaku telah menyampaikan kepada negara-negara anggota bahwa sidang tingkat tinggi tersebut seharusnya tidak digelar apabila pendanaan organisasi belum terpenuhi. Menurut ketentuan, Amerika Serikat menanggung sekitar 22% anggaran reguler PBB.
Meski pemerintahan Presiden Donald Trump telah membayar sebagian kewajibannya, Amerika Serikat masih memiliki tunggakan sekitar USD2 miliar, termasuk kewajiban dari tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, China disebut telah membayar sebagian iurannya, namun masih memiliki kewajiban sekitar USD430 juta untuk anggaran reguler organisasi. Ramanathan mengatakan China biasanya melakukan pembayaran secara bertahap dan diperkirakan akan kembali membayar sebagian tunggakan dalam beberapa bulan mendatang.
Baca Juga: Iran Tawarkan Kembali Ekspor Minyak ke Jepang setelah Vakum sejak 2019
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya telah memperingatkan pada awal 2026 bahwa organisasi tersebut berpotensi kehabisan dana pada Juli. Namun, langkah penghematan dan penyesuaian pengeluaran membuat dana operasional dapat diperpanjang hingga akhir musim panas.
Guterres juga pernah mengingatkan bahwa aturan anggaran yang mewajibkan PBB mengembalikan sisa dana tidak terpakai dari anggaran reguler maupun misi penjaga perdamaian telah menyulitkan organisasi menjaga likuiditas kas. Untuk mengatasi masalah tersebut, Majelis Umum PBB pada 30 Juni lalu menyetujui perubahan aturan itu dalam masa uji coba selama empat tahun guna memberi ruang keuangan yang lebih longgar bagi organisasi.
"Kami tidak memiliki dana tunai setelah Agustus. Memasuki September, uang kami habis. Kami masih menunggu pembayaran agar bisa bertahan setelah September," ujar pengawas anggaran PBB, Chandramouli Ramanathan, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (4/7/2026).
Baca Juga: PBB Ungkap Israel Bunuh Lebih dari 20.000 Anak Palestina
Ramanathan mengatakan PBB selama ini memang menghadapi tekanan likuiditas berkepanjangan. Organisasi tersebut hingga kini masih menunggu pelunasan kontribusi anggaran 2026 dari dua donor terbesar, yakni Amerika Serikat dan China.
Menurut dia jika negara-negara donor utama tidak segera meningkatkan pembayaran, PBB kemungkinan harus menunda sejumlah kewajiban pembayaran lain demi memastikan penyelenggaraan High-Level Week atau Pekan Sidang Tingkat Tinggi tahunan para pemimpin dunia di New York tetap berlangsung.
"Kami akan tetap menyelenggarakan High-Level Week dengan mencari sumber dana lain dan menghentikan pembayaran untuk kebutuhan lainnya," kata Ramanathan.
Ia bahkan mengaku telah menyampaikan kepada negara-negara anggota bahwa sidang tingkat tinggi tersebut seharusnya tidak digelar apabila pendanaan organisasi belum terpenuhi. Menurut ketentuan, Amerika Serikat menanggung sekitar 22% anggaran reguler PBB.
Meski pemerintahan Presiden Donald Trump telah membayar sebagian kewajibannya, Amerika Serikat masih memiliki tunggakan sekitar USD2 miliar, termasuk kewajiban dari tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, China disebut telah membayar sebagian iurannya, namun masih memiliki kewajiban sekitar USD430 juta untuk anggaran reguler organisasi. Ramanathan mengatakan China biasanya melakukan pembayaran secara bertahap dan diperkirakan akan kembali membayar sebagian tunggakan dalam beberapa bulan mendatang.
Baca Juga: Iran Tawarkan Kembali Ekspor Minyak ke Jepang setelah Vakum sejak 2019
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya telah memperingatkan pada awal 2026 bahwa organisasi tersebut berpotensi kehabisan dana pada Juli. Namun, langkah penghematan dan penyesuaian pengeluaran membuat dana operasional dapat diperpanjang hingga akhir musim panas.
Guterres juga pernah mengingatkan bahwa aturan anggaran yang mewajibkan PBB mengembalikan sisa dana tidak terpakai dari anggaran reguler maupun misi penjaga perdamaian telah menyulitkan organisasi menjaga likuiditas kas. Untuk mengatasi masalah tersebut, Majelis Umum PBB pada 30 Juni lalu menyetujui perubahan aturan itu dalam masa uji coba selama empat tahun guna memberi ruang keuangan yang lebih longgar bagi organisasi.
(nng)
Lihat Juga :
