Menilik Strategi Eksportir Kelapa Bulat Bertahan di Tengah Ketatnya Pasar Global

Industri ekspor kelapa bulat nasional tengah menghadapi tekanan berat. Para eksportir kelapa bulat melaporkan penurunan harga yang sangat drastis, dengan nilai jual saat ini menyusut lebih dari 50 persen jika dibandingkan dengan harga tertinggi pada tahun lalu.

Kondisi lesu ini dipicu oleh anjloknya permintaan dari pasar utama internasional, khususnya Tiongkok. Berdasarkan keterangan pelaku usaha eksportir, fenomena ini tidak lepas dari melimpahnya pasokan kelapa dari negara kompetitor, terutama Vietnam.

“Banyak buyer atau pembeli dari Tiongkok yang menghentikan atau mengurangi pembelian dari Indonesia karena mereka beralih ke kelapa asal Vietnam. Saat ini, stok kelapa dari Vietnam sedang melimpah di pasar Tiongkok dengan harga yang jauh lebih murah,” ungkap Loleng, eksportir kelapa bulat, kepada media, Kamis (02/07/26).

Menurut Loleng, penurunan permintaan yang terjadi pada semester pertama 2026 sebenarnya merupakan siklus rutin tahunan. Namun, efeknya pada tahun ini terasa jauh lebih berat karena harga kelapa di tingkat eksportir ikut merosot tajam mengikuti dinamika pasar di negara tujuan.

“Harga kelapa bulat turun terus di negara tujuan, dan buyer terus menekan harga karena permintaan juga turun,” jelasnya.

Selain faktor kompetisi harga, para eksportir juga dihadapkan pada tantangan biaya operasional. Tingginya biaya logistik, termasuk kenaikan harga sewa kontainer, membuat margin keuntungan semakin tipis. Dalam kondisi ini, eksportir harus berhitung lebih cermat agar tetap bisa bertahan dan tidak mengalami kerugian lebih besar.

“Tingginya biaya logistik, termasuk kenaikan harga sewa kontainer, membuat margin keuntungan menjadi sangat tipis. Kami harus berjuang keras agar tetap bisa bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh eksportir dari Vietnam,” tambah Loleng.

Tekanan terhadap ekspor kelapa bulat juga terlihat dari aktivitas pengiriman di sejumlah jalur pelabuhan. Di Pelabuhan Sungai Guntung, Indragiri Hilir, misalnya, aktivitas pelayaran dan bongkar muat kelapa masih tetap berjalan. Pelabuhan tersebut masih melayani kebutuhan industri lokal, pengiriman antarpulau, serta ekspor dalam skala besar.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pengiriman kelapa bulat tujuan Malaysia juga mengalami penurunan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP Sungai Guntung, Capt.Yovan Siahaan, menyampaikan bahwa aktivitas pelayaran dan bongkar muat kelapa masih berlangsung lancar, tetapi intensitas pengiriman cenderung dinamis dan mengalami penyesuaian volume.

“Berdasarkan pencatatan dokumen operasional di Pelabuhan Sungai Guntung, aktivitas pengiriman komoditas kelapa bulat dengan tujuan negara Malaysia memang menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir,” jelas Capt.Yovan.

Data pelabuhan mencatat, volume ekspor kelapa bulat tujuan Malaysia dari Maret ke April 2026 merosot sekitar 78,43 persen hanya dalam waktu satu bulan. Pada Mei 2026, volume pengiriman turun sekitar 42,02 persen dibandingkan Maret 2026.

“Fase penurunan paling drastis terjadi pada periode Maret hingga April 2026. Dalam rentang waktu satu bulan tersebut, terjadi penurunan sebesar 1.745 ton atau merosot sekitar 78,43 persen hanya dalam waktu satu bulan,” ujar Capt.Yovan.

Kondisi tersebut terjadi di tengah melemahnya pasar kelapa Malaysia. Harga kelapa di Malaysia disebut mengalami penurunan. Sebelumnya, harga ekspor kelapa bulat tujuan Malaysia sudah turun, dan kini kembali turun lagi.

Dalam kondisi harga kelapa di negara tujuan yang rendah dan permintaan yang lemah, eksportir harus berhitung lebih hati-hati. Jika tetap memaksakan penjualan ke negara tujuan, potensi kerugian bisa terjadi karena biaya pembelian, pengumpulan, bongkar muat, dan pengiriman belum tentu tertutup oleh harga jual di pasar tujuan.

Capt.Yovan menjelaskan, melemahnya permintaan dari negara tujuan seperti Malaysia turut berdampak terhadap frekuensi keberangkatan kapal ekspor dari Sungai Guntung.

“Penurunan permintaan dari negara tujuan seperti Malaysia secara langsung berdampak pada penurunan frekuensi keberangkatan kapal ekspor jenis kargo curah atau kayu dari Sungai Guntung,” ungkap Capt.Yovan.

Menurutnya, kapal baru akan dijadwalkan berlayar apabila kuota muatan minimal sudah terpenuhi sesuai pesanan dari pembeli luar negeri.

“Kapal baru akan dijadwalkan berlayar setelah kuota muatan minimal terpenuhi sesuai pesanan atau purchase order dari pembeli di luar negeri,” tambahnya.

Selain permintaan yang melemah, kondisi pasokan di negara tujuan juga ikut memengaruhi penurunan ekspor. Ketika hasil panen dan pasokan kelapa domestik di negara tujuan masih banyak, kebutuhan impor dari Indonesia berkurang. Hal ini menyebabkan pengiriman kelapa bulat dari Indonesia tidak lagi seramai sebelumnya.

Hingga kini, tidak ada pembatasan atau larangan ekspor kelapa bulat dari pemerintah Indonesia. Tidak ada pula pajak atau pungutan yang dikenakan untuk ekspor kelapa bulat. Kondisi yang terjadi dinilai murni karena tekanan pasar global.

Harga kelapa di sejumlah negara produsen juga sedang mengalami tekanan akibat minimnya permintaan dan ketidakpastian ekonomi yang dipengaruhi dinamika global. Dalam situasi seperti ini, harga di tingkat eksportir ikut mengikuti pergerakan permintaan dan penawaran di negara tujuan.

Menanggapi anggapan bahwa harga kelapa di tingkat petani ditentukan secara sepihak oleh perusahaan atau eksportir, Loleng membantah hal tersebut.

“Harga sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme supply and demand atau penawaran dan permintaan yang ditentukan oleh buyer di negara tujuan, khususnya Tiongkok,” jelas Loleng.

“Kami tidak bisa memaksakan pengiriman jika tidak ada permintaan dari sana. Kendali utama harga ada di tangan pasar luar negeri. Selain itu, faktor panen di tingkat domestik juga ikut memberikan pengaruh terhadap fluktuasi harga,” lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan Capt.Yovan. Ia menegaskan bahwa KUPP Sungai Guntung tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga kelapa, baik harga beli dari petani maupun harga jual komoditas yang dikirim melalui pelabuhan.

“KUPP sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga kelapa, harga beli dari petani, maupun harga jual komoditas. Hingga kini sebenarnya tidak ada pembatasan ekspor kelapa bulat dari pemerintah. Juga tidak ada pungutan atau pajak yang dikenakan untuk ekspor kelapa bulat. Penurunan ekspor kelapa bulat murni karena hukum permintaan dan penawaran pasar,” tegas Capt.Yovan.

Menurutnya, kewenangan KUPP berfokus pada keselamatan, keamanan berlayar, ketertiban pelabuhan, serta kelancaran administrasi dan operasional kapal.

“Kami di KUPP berkomitmen penuh memastikan pelabuhan berfungsi sebagai jembatan logistik, menyediakan layanan administrasi yang cepat, memastikan dermaga siap digunakan, serta menjamin kapal yang membawa kelapa dapat berlayar dengan aman, selamat, dan lancar sampai tujuan,” tutup Capt.Yovan.

Dalam kondisi pasar yang sedang tertekan, para eksportir kini lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Langkah efisiensi terpaksa dilakukan dengan membatasi kuota pengiriman untuk menghindari kerugian lebih dalam.

Para eksportir kelapa bulat dalam negeri kini hanya bisa berharap agar kondisi ekonomi dan daya beli pabrik-pabrik di negara tujuan, terutama Tiongkok, Malaysia, dan Thailand, segera pulih. Dengan pulihnya permintaan, aktivitas ekspor kelapa bulat diharapkan dapat kembali normal.