Pertamina Patra Niaga Kawal B50, Pakar Ekonomi: Solusi Cerdas Tekan Impor Minyak
Sabtu, 11 Juli 2026 - 17:54 WIB
loading...
Implementasi kebijakan biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Implementasi kebijakan biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah. Program tersebut juga diperkirakan mampu menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tingginya volatilitas harga minyak dunia akibat ketidakpastian geopolitik.
"Penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku solar tentunya akan menggerakkan perekonomian kita. Itu jelas positif bagi APBN. Banyak sektor dalam waktu serentak juga akan ikut bergerak, mulai dari sektor kelapa sawit, distribusi, hingga industri pengolahannya," ujar pakar ekonomi sekaligus dosen Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Noval Adib, dalam pernyataannya dikutip pada Sabtu (11/7/2026).
Baca Juga: Prabowo Luncurkan BBM Baru B50 Pertama di Indonesia
Menurut Noval, pemanfaatan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku biodiesel akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional. Selain meningkatkan nilai tambah industri sawit, kebijakan tersebut juga berpotensi mendorong aktivitas sektor logistik, manufaktur, dan industri pendukung lainnya.
Ia menilai kebijakan B50 semakin relevan di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu konflik geopolitik, termasuk di kawasan Timur Tengah. Dalam kondisi tersebut, ketergantungan terhadap impor minyak dinilai berisiko meningkatkan beban subsidi energi dan tekanan terhadap APBN.
"Kalau kita bisa lebih mandiri dengan menggunakan bahan bakar berbasis kelapa sawit atau CPO, tentunya akan menekan beban tersebut karena ketergantungan terhadap minyak dunia menjadi lebih rendah," ujarnya.
Meski demikian, Noval mengingatkan pemerintah agar menjaga keseimbangan pasokan CPO antara kebutuhan industri biodiesel dan industri pangan. Menurutnya, CPO juga merupakan bahan baku utama minyak goreng sehingga peningkatan permintaan dari sektor energi berpotensi memicu kenaikan harga apabila tidak diantisipasi dengan baik.
"Jangan sampai terjadi perebutan bahan baku antara sektor minyak goreng dengan biodiesel karena bisa membuat harga CPO naik dan berdampak pada inflasi. Pemerintah harus menjaga keseimbangan ini karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat," katanya.
Selain potensi tekanan inflasi, Noval juga mengingatkan adanya potensi biaya tersembunyi (hidden cost) berupa dampak sosial maupun ketimpangan antarsektor apabila implementasi kebijakan tidak didukung tata kelola yang baik. Karena itu, pemerintah perlu memastikan regulasi yang jelas, adil, dan berbasis kajian akademis agar transisi menuju penggunaan B50 berjalan efektif.
Baca Juga: B50 Bawa RI Tak Lagi Impor Solar, Prabowo Klaim Hemat Devisa Rp170 Triliun
Menurut dia, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan. Masyarakat, kata Noval, pada dasarnya lebih mengutamakan ketersediaan bahan bakar dengan harga yang terjangkau sehingga manfaat program B50 perlu disosialisasikan secara luas untuk menghindari kesalahpahaman.
Dalam implementasinya, Noval menilai PT Pertamina Patra Niaga memegang peran strategis sebagai ujung tombak distribusi energi nasional. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan kepastian hukum, regulasi yang konsisten, serta penyederhanaan birokrasi guna mendukung kelancaran distribusi biodiesel di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menambahkan keberhasilan program B50 juga bergantung pada penerapan standar operasional, pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara disiplin dari hulu hingga hilir. Dengan tata kelola yang baik, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
"Penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku solar tentunya akan menggerakkan perekonomian kita. Itu jelas positif bagi APBN. Banyak sektor dalam waktu serentak juga akan ikut bergerak, mulai dari sektor kelapa sawit, distribusi, hingga industri pengolahannya," ujar pakar ekonomi sekaligus dosen Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Noval Adib, dalam pernyataannya dikutip pada Sabtu (11/7/2026).
Baca Juga: Prabowo Luncurkan BBM Baru B50 Pertama di Indonesia
Menurut Noval, pemanfaatan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku biodiesel akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional. Selain meningkatkan nilai tambah industri sawit, kebijakan tersebut juga berpotensi mendorong aktivitas sektor logistik, manufaktur, dan industri pendukung lainnya.
Ia menilai kebijakan B50 semakin relevan di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu konflik geopolitik, termasuk di kawasan Timur Tengah. Dalam kondisi tersebut, ketergantungan terhadap impor minyak dinilai berisiko meningkatkan beban subsidi energi dan tekanan terhadap APBN.
"Kalau kita bisa lebih mandiri dengan menggunakan bahan bakar berbasis kelapa sawit atau CPO, tentunya akan menekan beban tersebut karena ketergantungan terhadap minyak dunia menjadi lebih rendah," ujarnya.
Meski demikian, Noval mengingatkan pemerintah agar menjaga keseimbangan pasokan CPO antara kebutuhan industri biodiesel dan industri pangan. Menurutnya, CPO juga merupakan bahan baku utama minyak goreng sehingga peningkatan permintaan dari sektor energi berpotensi memicu kenaikan harga apabila tidak diantisipasi dengan baik.
"Jangan sampai terjadi perebutan bahan baku antara sektor minyak goreng dengan biodiesel karena bisa membuat harga CPO naik dan berdampak pada inflasi. Pemerintah harus menjaga keseimbangan ini karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat," katanya.
Selain potensi tekanan inflasi, Noval juga mengingatkan adanya potensi biaya tersembunyi (hidden cost) berupa dampak sosial maupun ketimpangan antarsektor apabila implementasi kebijakan tidak didukung tata kelola yang baik. Karena itu, pemerintah perlu memastikan regulasi yang jelas, adil, dan berbasis kajian akademis agar transisi menuju penggunaan B50 berjalan efektif.
Baca Juga: B50 Bawa RI Tak Lagi Impor Solar, Prabowo Klaim Hemat Devisa Rp170 Triliun
Menurut dia, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan. Masyarakat, kata Noval, pada dasarnya lebih mengutamakan ketersediaan bahan bakar dengan harga yang terjangkau sehingga manfaat program B50 perlu disosialisasikan secara luas untuk menghindari kesalahpahaman.
Dalam implementasinya, Noval menilai PT Pertamina Patra Niaga memegang peran strategis sebagai ujung tombak distribusi energi nasional. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan kepastian hukum, regulasi yang konsisten, serta penyederhanaan birokrasi guna mendukung kelancaran distribusi biodiesel di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menambahkan keberhasilan program B50 juga bergantung pada penerapan standar operasional, pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara disiplin dari hulu hingga hilir. Dengan tata kelola yang baik, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
(nng)
Lihat Juga :
