Jebakan Ilusi PDB, Mantan Menkeu Fuad Bawazier Ungkap Fakta di Balik Utang RI Rp8.000 Triliun
Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:27 WIB
loading...
A
A
A
Pergeseran radikal terjadi saat Sri Mulyani Indrawati menjabat sebagai Menteri Keuangan. Indonesia mulai beralih memproduksi utang komersial lewat instrumen SBN. Fuad mengaku sejak awal sudah memperingatkan bahaya instrumen ini yang gampang diperoleh sehingga membuat politisi 'lapar mata'.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.000 Triliun, Purbaya: Masih Aman
Fuad bahkan membongkar rahasia dapur pasar keuangan, di mana lembaga keuangan raksasa global seperti Goldman Sachs, Merrill Lynch, hingga Morgan Stanley gencar melobi pejabat Indonesia kala itu karena melihat rasio utang Indonesia yang masih sangat rendah atau 'perawan'.
"Ibu Sri Mulyani yang memulai (tren SBN) ini, tapi terus terang saja gagal mengakhiri karena utang kita malah naik terus dan sekarang tidak bisa dikendalikan," cetusnya.
Dampak dari SBN ini adalah uangnya masuk ke kantong besar APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sehingga bercampur dan rentan menguap untuk membiayai belanja rutin seperti gaji pegawai, tunjangan, hingga THR, bukan untuk sektor produktif.
Struktur OECD, negara-negara maju memiliki kemampuan serapan pendapatan negara (tax ratio) yang sangat tinggi, rata-rata di atas 25% dari PDB. Lantaran itu Ia menyarankan agar menjadikan tax ratio sebagai relevansi dalam pembayaran utang. Sebab sambung dia, membayar utang harus dengan uang bukan dengan PDB.
"Kalau acuan kita tetap 60% PDB, saya bilang kalau rasio utang sudah menyentuh 50% saja, sudah tidak ada lagi pihak asing yang mau meminjamkan uang ke Indonesia. Kita bisa bangkrut sebelum menyentuh angka 60%," wanti-wanti Fuad.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.000 Triliun, Purbaya: Masih Aman
Fuad bahkan membongkar rahasia dapur pasar keuangan, di mana lembaga keuangan raksasa global seperti Goldman Sachs, Merrill Lynch, hingga Morgan Stanley gencar melobi pejabat Indonesia kala itu karena melihat rasio utang Indonesia yang masih sangat rendah atau 'perawan'.
"Ibu Sri Mulyani yang memulai (tren SBN) ini, tapi terus terang saja gagal mengakhiri karena utang kita malah naik terus dan sekarang tidak bisa dikendalikan," cetusnya.
Dampak dari SBN ini adalah uangnya masuk ke kantong besar APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sehingga bercampur dan rentan menguap untuk membiayai belanja rutin seperti gaji pegawai, tunjangan, hingga THR, bukan untuk sektor produktif.
Parameter Aman 60% PDB Disebut Standar Ganda yang Menyesatkan?
Fuad Bawazier meminta pemerintah berhenti menggunakan standar batas aman utang 60% PDB yang diadopsi dari organisasi negara-negara maju (OECD). Menurutnya, struktur ekonomi Indonesia sangat berbeda dengan negara anggota OECD.Struktur OECD, negara-negara maju memiliki kemampuan serapan pendapatan negara (tax ratio) yang sangat tinggi, rata-rata di atas 25% dari PDB. Lantaran itu Ia menyarankan agar menjadikan tax ratio sebagai relevansi dalam pembayaran utang. Sebab sambung dia, membayar utang harus dengan uang bukan dengan PDB.
"Kalau acuan kita tetap 60% PDB, saya bilang kalau rasio utang sudah menyentuh 50% saja, sudah tidak ada lagi pihak asing yang mau meminjamkan uang ke Indonesia. Kita bisa bangkrut sebelum menyentuh angka 60%," wanti-wanti Fuad.
Lihat Juga :
