Zero ODOL Dinilai Jadi Titik Awal Perkuat Keselamatan Transportasi

JAKARTA - Kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem keselamatan transportasi nasional melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Meski implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, kebijakan yang ditargetkan berlaku mulai Januari 2027 itu dinilai dapat menjadi preseden bagi penguatan agenda keselamatan transportasi secara lebih menyeluruh.

"Setiap upaya menurunkan fatalitas dan tingkat keparahan cedera berdampak langsung pada beban santunan jangka panjang dan keberlanjutan dana perlindungan masyarakat. Tapi ini bukan sekadar soal efisiensi keuangan saja, ini soal nyawa yang terselamatkan, dan itu jauh lebih baik daripada santunan terbaik sekalipun," kata Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).

Baca Juga: Uji Coba Penertiban Truk ODOL Bakal Dimulai 1 Juni 2026, Ini 3 Variabelnya

Komitmen pemerintah terhadap peningkatan keselamatan transportasi juga tercermin dalam pembahasan pagu indikatif Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi V DPR RI. Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan keselamatan transportasi darat merupakan program mandatori yang tidak dapat ditawar, meski alokasi anggaran keselamatan baru mencapai Rp721,67 miliar atau sekitar 48% dari kebutuhan sebesar Rp1,5 triliun.

Data kecelakaan lalu lintas menunjukkan tantangan keselamatan jalan masih sangat besar. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan ODOL menyumbang sekitar 10,5% dari total kecelakaan nasional, sementara angkutan umum mencapai 8% dan mobil penumpang 2,4%. Di sisi lain, sepeda motor masih mendominasi dengan porsi sekitar 77,4% dari seluruh kecelakaan lalu lintas di Indonesia.


Kondisi tersebut menunjukkan agenda keselamatan transportasi tidak cukup hanya berfokus pada penanganan kendaraan ODOL. Upaya peningkatan keselamatan juga perlu mencakup kendaraan roda dua yang menjadi moda transportasi utama masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas infrastruktur, edukasi pengendara, maupun penguatan standar keselamatan kendaraan.

Baca Juga: Hakim MA Sarankan Penyelesaian ODOL Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan

Pendekatan tersebut sejalan dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan yang menempatkan kendaraan berkeselamatan sebagai salah satu pilar utama dalam menekan angka kecelakaan. Sejumlah negara juga telah menerapkan kebijakan serupa, seperti Malaysia yang sejak 2020 mewajibkan setiap kendaraan baru mencantumkan label peringkat keselamatan sesuai standar internasional United Nations Regulations (UNR).

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai Indonesia masih tertinggal dalam pengaturan standar keselamatan kendaraan roda dua. Menurut dia, Indonesia Road Safety Rating (IDRS) perlu diintegrasikan ke dalam regulasi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai tingkat keselamatan kendaraan sebelum membeli.

"Kita butuh tahu kendaraan itu teruji seberapa aman. Misalnya, seberapa besar risikonya ketika terjadi benturan atau bagaimana potensi terbakar. Kalau ada rating sejak awal, awareness ikut naik," ujar Agus.

Adapun keberhasilan penerapan Zero ODOL akan menjadi tolok ukur efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem transportasi yang lebih aman. Penguatan standar keselamatan kendaraan, dukungan regulasi, peningkatan infrastruktur, serta sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan angka kecelakaan sekaligus mengurangi korban jiwa di jalan raya.