Di Sidang PBB, Presiden China Ungkap Munculnya Virus Corona Akibat Kutukan
Rabu, 23 September 2020 - 14:53 WIB
loading...
Presiden China Xi Jinping. (AP Photo/Kin Cheung)
A
A
A
JAKARTA - Presiden China Xi Jinping dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan asal-usul munculnya virus corona. Xi berpandangan pandemi virus corona muncul akibat kutukan alam karena manusia cenderung mengabaikan lingkungan.
"Umat manusia tidak bisa lagi mengabaikan peringatan alam yang berulang-ulang," ungkap Xi saat berpidato di Sidang Umum PBB seperti dilansir dari ABC News, Rabu (23/9/2020).
Baca Juga: Xi Jinping: China Lulus Ujian Virus Corona yang Luar Biasa dan Bersejarah
Melalui Sidang Umum PBB tersebut, Xi pun menyerukan 'Revolusi Hijau' mengajak dunia bahwa pandemi global ini sebagai momentum bersama-sama serius mengatasi emisi gas rumah kaca. Pemerintah China berkomitmen untuk menghentikan kontribusi besarnya terhadap emisi global pada 2060 mendatang.
(Baca juga : Seorang Perempuan Muda Arab Saudi Diperkosa dan Dibunuh Secara Brutal )
Langkah tersebut disambut baik sebagai upaya signifikan China sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Mengutip Perjanjian Paris, yang dia dan mantan Presiden AS Barack Obama buat pada 2015, Xi mengatakan negaranya akan memenuhi target pengurangan emisi yang lebih baik dengan kebijakan dan tindakan yang kuat. "Kami menargetkan puncak emisi CO2 sebelum 2030 dan mencapai netralitas karbon sebelum 2060," kata dia. (Baca juga : Dihancurkan Pandemi Corona, Herd Imunity Berkembang di Kota Amazon Brasil )
Komitmen Xi, di Sidang Umum PBB disambut gembira oleh para juru kampanye iklim dunia. Direktur eksekutif Greenpeace Jennifer Morgan menyebutnya sebagai sinyal penting yang menunjukkan perubahan iklim adalah agenda utama bagi China. Apalagi China saat ini masih terus bergantung pada batu bara.
Baca Juga: Berpidato di Sidang Umum PBB, Jokowi Soroti Masalah Kedaulatan Wilayah
Belum lagi, AS dan China tahun ini telah dilanda cuaca ekstrem seperti yang diprediksi oleh para ilmuwan perubahan iklim. Di China, hujan musim panas terparah telag menyebabkan banjir yang paling dalam tiga dekade. Sementara AS menghadapi badai mengerikan dan kebakaran hutan di negara bagian barat.
Menurutnya komitmen tersebut akan menjadi tantangan besar bagi China karena pemenuhan energi listrik sangat tergantung pada batu bara. Berdasarkan riset global, China melepaskan setara dengan 10 miliar ton CO2 ke atmosfer pada 2018 lalu. "Itu hampir dua kali lipat AS dan tiga kali lipat Uni Eropa," kata dia.
Beberapa penghasil emisi besar lainnya pun telah menetapkan tenggat waktu lebih awal. Seperti UE bertujuan untuk netralkan karbon pada 2050. Apabila target Xi terlaksana, menurut Profesor Manajemen Institut Teknologi Massachusetts John Sterman akan mencegah 0,2 hingga 0,4 derajat pemanasan lebih lanjut bagi dunia.
Namun demikian baik Australia maupun AS tidak menetapkan tujuan serupa. Bahkan Presiden AS Donald Trump sempat mengungkapkan perubahan iklim hanya tipuan yang dibuatoleh China yang pada akhirnya AS diri dari Perjanjian Paris. Berdasarkan laporan Koalisi Netralitas Karbon Dunia negara-negara pencemar terbesar yang tidak ada dalam daftar adalah AS, India, Rusia, Iran, Arab Saudi, Indonesia, Afrika Selatan, Turki, Brasil, dan Australia.
"Umat manusia tidak bisa lagi mengabaikan peringatan alam yang berulang-ulang," ungkap Xi saat berpidato di Sidang Umum PBB seperti dilansir dari ABC News, Rabu (23/9/2020).
Baca Juga: Xi Jinping: China Lulus Ujian Virus Corona yang Luar Biasa dan Bersejarah
Melalui Sidang Umum PBB tersebut, Xi pun menyerukan 'Revolusi Hijau' mengajak dunia bahwa pandemi global ini sebagai momentum bersama-sama serius mengatasi emisi gas rumah kaca. Pemerintah China berkomitmen untuk menghentikan kontribusi besarnya terhadap emisi global pada 2060 mendatang.
(Baca juga : Seorang Perempuan Muda Arab Saudi Diperkosa dan Dibunuh Secara Brutal )
Langkah tersebut disambut baik sebagai upaya signifikan China sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Mengutip Perjanjian Paris, yang dia dan mantan Presiden AS Barack Obama buat pada 2015, Xi mengatakan negaranya akan memenuhi target pengurangan emisi yang lebih baik dengan kebijakan dan tindakan yang kuat. "Kami menargetkan puncak emisi CO2 sebelum 2030 dan mencapai netralitas karbon sebelum 2060," kata dia. (Baca juga : Dihancurkan Pandemi Corona, Herd Imunity Berkembang di Kota Amazon Brasil )
Komitmen Xi, di Sidang Umum PBB disambut gembira oleh para juru kampanye iklim dunia. Direktur eksekutif Greenpeace Jennifer Morgan menyebutnya sebagai sinyal penting yang menunjukkan perubahan iklim adalah agenda utama bagi China. Apalagi China saat ini masih terus bergantung pada batu bara.
Baca Juga: Berpidato di Sidang Umum PBB, Jokowi Soroti Masalah Kedaulatan Wilayah
Belum lagi, AS dan China tahun ini telah dilanda cuaca ekstrem seperti yang diprediksi oleh para ilmuwan perubahan iklim. Di China, hujan musim panas terparah telag menyebabkan banjir yang paling dalam tiga dekade. Sementara AS menghadapi badai mengerikan dan kebakaran hutan di negara bagian barat.
Menurutnya komitmen tersebut akan menjadi tantangan besar bagi China karena pemenuhan energi listrik sangat tergantung pada batu bara. Berdasarkan riset global, China melepaskan setara dengan 10 miliar ton CO2 ke atmosfer pada 2018 lalu. "Itu hampir dua kali lipat AS dan tiga kali lipat Uni Eropa," kata dia.
Beberapa penghasil emisi besar lainnya pun telah menetapkan tenggat waktu lebih awal. Seperti UE bertujuan untuk netralkan karbon pada 2050. Apabila target Xi terlaksana, menurut Profesor Manajemen Institut Teknologi Massachusetts John Sterman akan mencegah 0,2 hingga 0,4 derajat pemanasan lebih lanjut bagi dunia.
Namun demikian baik Australia maupun AS tidak menetapkan tujuan serupa. Bahkan Presiden AS Donald Trump sempat mengungkapkan perubahan iklim hanya tipuan yang dibuatoleh China yang pada akhirnya AS diri dari Perjanjian Paris. Berdasarkan laporan Koalisi Netralitas Karbon Dunia negara-negara pencemar terbesar yang tidak ada dalam daftar adalah AS, India, Rusia, Iran, Arab Saudi, Indonesia, Afrika Selatan, Turki, Brasil, dan Australia.
(nng)
Lihat Juga :
