Punya Nahkoda Baru, LPS Harus Proaktif

JAKARTA - Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) baru setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Purbaya menggantikan Halim Alamsyah yang berakhir masa jabatannya hari ini.

Pengangkatan Purbaya sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan terhitung mulai 24 September 2020. (Baca: Inilah Pemandangan Ahli Riya Pada Hari Kiamat)

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia pada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya ke bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Purbaya di hadapan Jokowi bersama anggota dewan komisioner lain di Jakarta kemarin.

Pengangkatan Purbaya sebagai ketua LPS ini dinilai sangat pas karena kemampuannya yang mumpuni di bidang ekonomi. “Pak Purbaya, saya rasa, tidak diragukan lagi dalam bidang ekonomi. Beliau lulusan doktor ekonomi dari USA,” kata peneliti Indef Nailul Huda saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Nailul Huda tak menampik apabila penunjukan Purbaya sebagai ketua LPS ada muatan politiknya. Meski demikian, hal itu merupakan sesuatu yang wajar. “Tapi, kalau dari keahlian, saya rasa Pak Purbaya mampu,” ujarnya.

Huda pun menuturkan, pekerjaan rumah (PR)-nya banyak sekali, terutama terkait perbankan kecil yang kembang kempis di masa pandemi. Apalagi penjaminan tabungan masyarakat bukan sesuatu yang mudah. “Penyaluran kredit yang melambat, dana pihak ketiga (DPK) juga seret bagi sebagian bank kecil, hingga ancaman kenaikan NPL (non performing loan) juga menjadi PR,” katanya. (Baca juga: Proyek Sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina Terganjal Ganti Rugi)

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menuturkan, meskipun bukan berasal dari bankir, namun hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja LPS . Sebabnya, LPS sudah mempunyai sistem dan tidak bergantung kepada satu orang pimpinan.

“LPS dipimpin oleh dewan komisioner di mana di antaranya ada tiga yang berasal dari BI, Kemenkeu, dan OJK secara ex officio,” katanya saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Dia juga menjelaskan bahwa ada banyak PR yang akan dihadapi ketua LPS yang baru dan semua komisioner LPS yakni bagaimana mengawal reformasi LPS yang mengalami perubahan peran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2016 dan Perppu 2020.

“Di tengah pandemi saat ini LPS harus berperan lebih besar, proaktif, tidak hanya menunggu OJK menyerahkan bank yang sudah ditetapkan gagal untuk dicarikan solusinya. Tapi, sejak dini sudah melakukan analisis dan mencarikan solusi atas bank-bank yang berpotensi gagal,” paparnya.

Chief Economist TanamDuit Ferry Latuhihin mengatakan, lembaga seperti LPS menurutnya perlu tokoh bankir senior. Porsi ekonom, menurutnya, hanya sebagai supporting. “Di dunia praktis, pengalaman tokoh akan jauh lebih berdampak,” ujar Ferry. (Baca juga: Riau Jadi Pusat Perhatian Penanganan Karhutla)

Dia juga mengingatkan ancaman terbesar saat ini sebetulnya adalah risiko terjadi bank collapse. Selain payung hukumnya harus kuat, juga eksekusinya harus cepat dan tepat. Tantangannya juga sangat terkait kemampuan SDM. “Banyak pilihan bankir level senior yang bisa ditempatkan di posisi itu. SDM yang lemah dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru,” ucap Ferry.

Sebelum menjadi ketua Dewan Komisioner LPS , Purbaya diketahui menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pria berusia 56 tahun ini merupakan sarjana jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia pun melanjutkan studinya dan memperoleh gelar doktor dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Purbaya masuk ke Istana pada Maret 2015. Sebelum masuk ke pemerintahan, dia merupakan ekonom Danareksa Research Institute dan komisioner di PT Danareksa Investment Management. (Baca juga: Penting Deteksi Dini dan Kenali Gejala Pikun)

Selain melantik Purbaya, Presiden Jokowi juga melantik Didik Madiyono sebagai anggota Dewan Komisioner LPS, Luky Alfirman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS ex officio Kemenkeu, Destry Damayanti sebagai anggota Dewan Komisioner LPS ex officio BI.

Sekedar informasi, pada Oktober 2019, Didik Madiyono resmi menjadi anggota Dewan Komisioner LPS yang baru. Sebelum diangkat, Didik Madiyono juga pegawai LPS dan terakhir menjabat sebagai direktur eksekutif Riset, Surveilans, dan Pemeriksaan di LPS.

Adapun Luky Alfirman sebelumnya menjabat sebagai direktur jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu. Didik dan Luky sebelumnya juga sudah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner LPS. Sementara Destry Damayanti, menjabat sebagai Dewan Gubernur BI. (Lihat videonya: Gelar Habib, Asal Muasal dan Sejarahnya di Indonesia)

Dua anggota tetap lainnya adalah Heru Kristiyana sebagai anggota Dewan Komisioner ex-officio Otoritas Jasa Keuangan dan Lana Soelistianingsih yang merangkap kepala eksekutif LPS. (Kunthi Fahmar Sandy)