Imbas Corona, 33,9 Juta Orang Indonesia Diprediksi Jatuh Miskin
Selasa, 05 Mei 2020 - 11:31 WIB
loading...
Imbas pandemi Covid-19 diperkirakan dapat meningkatkan angka kemiskinan secara massif di dalam negeri. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Anjloknya pertumbuhan ekonomi serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah sebagai akibat pandemi Covid-19 tidak hanya berpotensi mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatkan kemiskinan secara masif.
Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan, pada skenario berat, jumlah pertambahan penduduk miskin berpotensi mencapai 5,1 juta orang, dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 akan semakin luas pada bulan Mei 2020, tetapi tidak sampai memburuk sehingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya diterapkan di wilayah tertentu di Pulau Jawa dan satu dua kota di luar Jawa.
Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 30,8 juta orang, atau 11,7% dari total penduduk Indonesia.
Sedangkan, pada skenario lebih berat, potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 8,25 juta orang, dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 lebih luas lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan lebih luas di banyak wilayah di Pulau Jawa dan beberapa kota di luar Pulau Jawa. Adapun total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 33,9 juta orang, atau 12,8% dari total penduduk Indonesia.
"Penduduk di bawah garis kemiskinan sendiri selama ini memang cenderung mengalami penurunan, dan pada Maret 2019 mencapai 25,1 juta jiwa atau 9,4% dari total penduduk Indonesia," kata Akhmad di Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Dia melanjutkan, jumlah penduduk rentan miskin dan hampir miskin mencapai 66,7 juta jiwa (25% dari total penduduk Indonesia), atau lebih dari dua setengah kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan.
"Potensi lonjakan jumlah penduduk miskin sangat beralasan mengingat begitu banyak masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kesejahteraan mendekati batas kemiskinan, walaupun tidak berada di bawah garis kemiskinan," katanya.
Dia menambahkan, masyarakat golongan rentan dan hampir miskin ini umumnya bekerja di sektor informal dan banyak yang sangat bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah. Dengan menyebarnya pandemi dan diterapkannya PSBB, banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan harus kehilangan mata pencahariannya, khususnya yang bekerja di sektor informal.
"Apalagi, jika bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak mencukupi atau datang terlambat, golongan rentan dan hampir miskin akan semakin banyak yang jatuh ke bawah garis kemiskinan," tandasnya.
Dia menambahkan, pada skenario sangat berat, potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 12,2 juta orang, dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 tak terbendung lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan secara luas baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, dengan standar yang sangat ketat.
"Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 37,9 juta orang, atau 14,35% dari total penduduk Indonesia," katanya.
Akbar mengatakan, tiga skenario ini dibangun dengan asumsi bahwa puncak pandemi terjadi pada triwulan II/2020 dan setelahnya berangsur-angsur mereda. Apabila situasi ekonomi memburuk dalam waktu yang lebih panjang, maka peningkatan jumlah penduduk miskin akan lebih besar lagi.
"Persebaran Covid-19 yang saat ini terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan potensi peningkatan kemiskinan lebih besar terjadi di perkotaan. Untuk skenario berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 3 juta, sementara di pedesaan 2,6 juta orang. Untuk skenario lebih berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 6 juta, sementara di pedesaan 2,8 juta orang," paparnya.
Lalu, untuk skenario sangat berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan dapat mencapai 9,7 juta, sementara di pedesaan hanya 3 juta orang.
"Yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah, apabila potensi penyebaran wabah dari wilayah perkotaan ke pedesaan tidak dapat dicegah, diantaranya melalui pembatasan mobilitas orang dari kota ke desa, lonjakan jumlah kasus Covid-19 di wilayah pedesaan tak dapat dihindari," tuturnya. Akbar menambahkan, dampaknya potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di pedesaan akan lebih besar dibanding prediksi di atas.
"Artinya, beban pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, baik melalui subsidi, bantuan sosial dan lainnya, akan menjadi semakin besar," cetusnya.
Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan, pada skenario berat, jumlah pertambahan penduduk miskin berpotensi mencapai 5,1 juta orang, dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 akan semakin luas pada bulan Mei 2020, tetapi tidak sampai memburuk sehingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya diterapkan di wilayah tertentu di Pulau Jawa dan satu dua kota di luar Jawa.
Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 30,8 juta orang, atau 11,7% dari total penduduk Indonesia.
Sedangkan, pada skenario lebih berat, potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 8,25 juta orang, dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 lebih luas lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan lebih luas di banyak wilayah di Pulau Jawa dan beberapa kota di luar Pulau Jawa. Adapun total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 33,9 juta orang, atau 12,8% dari total penduduk Indonesia.
"Penduduk di bawah garis kemiskinan sendiri selama ini memang cenderung mengalami penurunan, dan pada Maret 2019 mencapai 25,1 juta jiwa atau 9,4% dari total penduduk Indonesia," kata Akhmad di Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Dia melanjutkan, jumlah penduduk rentan miskin dan hampir miskin mencapai 66,7 juta jiwa (25% dari total penduduk Indonesia), atau lebih dari dua setengah kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan.
"Potensi lonjakan jumlah penduduk miskin sangat beralasan mengingat begitu banyak masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kesejahteraan mendekati batas kemiskinan, walaupun tidak berada di bawah garis kemiskinan," katanya.
Dia menambahkan, masyarakat golongan rentan dan hampir miskin ini umumnya bekerja di sektor informal dan banyak yang sangat bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah. Dengan menyebarnya pandemi dan diterapkannya PSBB, banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan harus kehilangan mata pencahariannya, khususnya yang bekerja di sektor informal.
"Apalagi, jika bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak mencukupi atau datang terlambat, golongan rentan dan hampir miskin akan semakin banyak yang jatuh ke bawah garis kemiskinan," tandasnya.
Dia menambahkan, pada skenario sangat berat, potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 12,2 juta orang, dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 tak terbendung lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan secara luas baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, dengan standar yang sangat ketat.
"Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 37,9 juta orang, atau 14,35% dari total penduduk Indonesia," katanya.
Akbar mengatakan, tiga skenario ini dibangun dengan asumsi bahwa puncak pandemi terjadi pada triwulan II/2020 dan setelahnya berangsur-angsur mereda. Apabila situasi ekonomi memburuk dalam waktu yang lebih panjang, maka peningkatan jumlah penduduk miskin akan lebih besar lagi.
"Persebaran Covid-19 yang saat ini terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan potensi peningkatan kemiskinan lebih besar terjadi di perkotaan. Untuk skenario berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 3 juta, sementara di pedesaan 2,6 juta orang. Untuk skenario lebih berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 6 juta, sementara di pedesaan 2,8 juta orang," paparnya.
Lalu, untuk skenario sangat berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan dapat mencapai 9,7 juta, sementara di pedesaan hanya 3 juta orang.
"Yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah, apabila potensi penyebaran wabah dari wilayah perkotaan ke pedesaan tidak dapat dicegah, diantaranya melalui pembatasan mobilitas orang dari kota ke desa, lonjakan jumlah kasus Covid-19 di wilayah pedesaan tak dapat dihindari," tuturnya. Akbar menambahkan, dampaknya potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di pedesaan akan lebih besar dibanding prediksi di atas.
"Artinya, beban pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, baik melalui subsidi, bantuan sosial dan lainnya, akan menjadi semakin besar," cetusnya.
(fai)
Lihat Juga :
