PLN Oversupply Pembangkit Listrik? Pengamat Beberkan Penyebabnya
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 22:08 WIB
loading...
A
A
A
"Peningkatan beban usaha karena pembangkit listrik dari swasta yang masuk mulai tahun ini hingga 2024, itu PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan kalau dengan APP (Alat pengukur dan pembatas) listrik swasta, kontrak PLN itu kan istilahnya pakai ataupun nggak pakai (tetap) harus bayar, jadi kalau misalnya take orbe-nya itu kapasitas 85 persen dan ini rata-rata di atas 80 persen take orbe untuk thermal PLN," kata dia.
Ketiga adalah, proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang dilaksanakan sejak 2015 lalu. Fabby menilai, jika seluruh proyek pembangkit listrik benar-benar terealisasi pada tahun ini, maka dipastikan PLN mengalami kelebihan pasokan.
Dia mengutarakan, sejak 2014-2015 lalu ketika program 35.000 MW diluncurkan, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7 persen. Proyeksi itu diiringi oleh angka pertumbuhan permintaan listriknya yang ditargetkan 8 persen. Meski begitu, realisasi tersebut tidak terealisasi.
"Oleh karena itu, dibuat program 35.000 MW untuk memastikan agar kita kekurangan listrik karena sebelumnya, atau sebelum 2015 bayam daerah yang mengalami defisit listrik, itu kemudian dibuat program 35.00 MW kemudian dibangun dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen," ungkapnya.
Untuk diketahui, telah beredar surat atas nama Menteri BUMN Erick Thohir yang ditujukan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif, dengan isi berupa permintaan dukungan kinerja operasional PT PLN.
Disebutkan dalam surat tersebut, untuk memulihkan PLN dari dampak pandemi, maka Kementerian BUMN memohon agar Kementerian ESDM dapat mendorong pelaku usaha untuk menggunakan jasa PLN serta melakukan penyesuaian RUPTL 2020-2029.
Ketiga adalah, proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang dilaksanakan sejak 2015 lalu. Fabby menilai, jika seluruh proyek pembangkit listrik benar-benar terealisasi pada tahun ini, maka dipastikan PLN mengalami kelebihan pasokan.
Dia mengutarakan, sejak 2014-2015 lalu ketika program 35.000 MW diluncurkan, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7 persen. Proyeksi itu diiringi oleh angka pertumbuhan permintaan listriknya yang ditargetkan 8 persen. Meski begitu, realisasi tersebut tidak terealisasi.
"Oleh karena itu, dibuat program 35.000 MW untuk memastikan agar kita kekurangan listrik karena sebelumnya, atau sebelum 2015 bayam daerah yang mengalami defisit listrik, itu kemudian dibuat program 35.00 MW kemudian dibangun dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen," ungkapnya.
Untuk diketahui, telah beredar surat atas nama Menteri BUMN Erick Thohir yang ditujukan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif, dengan isi berupa permintaan dukungan kinerja operasional PT PLN.
Disebutkan dalam surat tersebut, untuk memulihkan PLN dari dampak pandemi, maka Kementerian BUMN memohon agar Kementerian ESDM dapat mendorong pelaku usaha untuk menggunakan jasa PLN serta melakukan penyesuaian RUPTL 2020-2029.
Lihat Juga :
