Sinergi dan Komitmen Bersama Dukung Eksplorasi Panas Bumi Wae Sano
Selasa, 06 Oktober 2020 - 14:47 WIB
loading...
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan secara langsung dengan standar protokol Covid-19 yang ketat oleh Direktur Jenderal EBTKE F.X Sutijastoto dan perwakilan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng MGR. Siprianus Hormat, Jumat (2/10/2020) di Ruteng, Manggara
A
A
A
RUTENG - Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi bersama dengan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama yang insentif untuk penyelesaian komprehensif terhadap masalah-masalah sosial yang muncul dalam rencana ekplorasi panas bumi di Wae Sano.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan secara langsung dengan standar protokol Covid-19 yang ketat oleh Direktur Jenderal EBTKE F.X Sutijastoto dan perwakilan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng MGR. Siprianus Hormat, Jumat (2/10/2020) di Ruteng, Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Kerja sama ini menjadi wujud komitmen bersama dalam upaya merespons kecemasan dan keberatan sebagian masyarakat lokal terhadap rencana proyek eksplorasi panas bumi di Wae Sano, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ruteng.
Dirjen Toto mengatakan nota kesepahaman ini disusun untuk menjadi payung kerja sama, guna menjawab keresahan masyarakat lokal sekaligus mencari model pembangunan panas bumi yang mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan warga lokal serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Ia pun mengapresiasi Uskup dan Gereja Keuskupan Ruteng yang ikut bersama dengan Pemerintah mencari solusi komprehensif atas penyelesaian permasalahan panas bumi Wae Sano.
"Terima kasih atas dialog dan kerja sama yang kondusif dan penuh persaudaraan untuk menemukan solusi demi kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan bangsa. Betapa perlu kerja sama seperti ini untuk penyelesaian persoalan secara komprehensif sehingga pada gilirannya dapat diambil keputusan yang tepat, yang menjamin prinsip-prinsip pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menghargai martabat manusia,” tandas Toto.
Sebagai informasi, pola kerja sama dialogal dan konstruktif antara Dirjen EBTKE dengan Lembaga Keagamaan yang disepakati tersebut adalah yang pertama kali dibuat untuk proyek sejenis dan diharapkan dapat menjadi model kedepannya.
Dalam sambutannya, Uskup Sipri mengungkapkan adanya kekhawatiran masyarakat jika proyek tersebut dapat membahayakan keselamatan warga dan merusak ruang kehidupan mereka, seperti tanah, lahan pertanian, air dan danau Wae Sano beserta ekosistemnya. Rencana proyek tersebut juga telah menimbulkan ketegangan sosial di kalangan masyarakat setempat.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan secara langsung dengan standar protokol Covid-19 yang ketat oleh Direktur Jenderal EBTKE F.X Sutijastoto dan perwakilan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng MGR. Siprianus Hormat, Jumat (2/10/2020) di Ruteng, Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Kerja sama ini menjadi wujud komitmen bersama dalam upaya merespons kecemasan dan keberatan sebagian masyarakat lokal terhadap rencana proyek eksplorasi panas bumi di Wae Sano, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ruteng.
Dirjen Toto mengatakan nota kesepahaman ini disusun untuk menjadi payung kerja sama, guna menjawab keresahan masyarakat lokal sekaligus mencari model pembangunan panas bumi yang mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan warga lokal serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Ia pun mengapresiasi Uskup dan Gereja Keuskupan Ruteng yang ikut bersama dengan Pemerintah mencari solusi komprehensif atas penyelesaian permasalahan panas bumi Wae Sano.
"Terima kasih atas dialog dan kerja sama yang kondusif dan penuh persaudaraan untuk menemukan solusi demi kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan bangsa. Betapa perlu kerja sama seperti ini untuk penyelesaian persoalan secara komprehensif sehingga pada gilirannya dapat diambil keputusan yang tepat, yang menjamin prinsip-prinsip pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menghargai martabat manusia,” tandas Toto.
Sebagai informasi, pola kerja sama dialogal dan konstruktif antara Dirjen EBTKE dengan Lembaga Keagamaan yang disepakati tersebut adalah yang pertama kali dibuat untuk proyek sejenis dan diharapkan dapat menjadi model kedepannya.
Dalam sambutannya, Uskup Sipri mengungkapkan adanya kekhawatiran masyarakat jika proyek tersebut dapat membahayakan keselamatan warga dan merusak ruang kehidupan mereka, seperti tanah, lahan pertanian, air dan danau Wae Sano beserta ekosistemnya. Rencana proyek tersebut juga telah menimbulkan ketegangan sosial di kalangan masyarakat setempat.
Lihat Juga :
