Lewat BIK 2020, Akulaku Ikut Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA - Pemerintah terus melakukan berbagai langkah penanganan, baik dalam aspek kesehatan, keamanan, juga bidang perekonomian, untuk mengatasi pandemi Covid-19 beserta dampaknya.

Di sektor ekonomi, diantara berbagai industri yang memegang peran penting di Indonesia, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi penggerak yang berperan penting dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) .

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dari industri jasa keuangan telah menetapkan beberapa program untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan menjalankan program PEN, diantaranya adalah program kredit usaha rakyat (KUR) klaster, Lakupandai, Jaring, Bank Wakaf Mikro dan Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) yang dikoordinasikan dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang saat ini telah berjumlah 195 tim di berbagai daerah di Tanah Air.

(Baca Juga: Bulan Inklusi Keuangan, OJK Fokus Percepat Pemulihan Ekonomi)

Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menjelaskan, inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

"Kami meyakini, dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan, diiringi kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai akan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam beraktivitas ekonomi," kata Tirta dalam pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020, Senin (5/10) lalu.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir juga mengatakan, inklusi keuangan mempunyai peranan penting untuk pemulihan ekonomi nasional khususnya dengan mempercepat akselerasi pemberian modal kerja kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna meningkatkan kegiatan usaha.

"Percepatan pemberian kredit bagi UMKM sehingga usaha mereka menjadi meningkat kembali seperti kondisi normal. Kemudian gerakan menabung menjadi prioritas selanjutnya, karena perlunya spending dari masyarakat untuk menggerakkan sektor riil," ujar Iskandar.

(Baca Juga: OJK Kejar Pencapaian Target Inklusi Keuangan 90% di 2024)

Menurutnya, dengan adanya BIK diharapkan indeks inklusi keuangan akan meningkat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif awal tahun, dari 76% menjadi di atas 90% dalam 3 tahun ke depan.