Badan yang Ngurusi Konsumen Kasih Solusi untuk Pariwisata, Seperti Apa?

Dia juga menambahkan catatan penting BPKN serta alternatif solusi atas permasalahan di sektor pariwisata khususnya dalam masa pandemi ini. Seperti pemda perlu meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan, khususnya di lokasi wisata. Tidak hanya kepada pelaku usaha wisata, namun juga penegakan kedisiplinan konsumen dalam berwisata. ( Baca juga:Atap Gedung Film Ambruk, Aktivitas Sensor Film Dipindah ke Kemendikbud )

Lalu pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan penerapan protokol CHSE kepada pelaku usaha jasa pariwisata. Kemudian pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam menjaga kelangsungan pelaku bisnis pariwisata. Salah satunya dengan memberi insentif kepada pelaku usaha jasa pariwisata (keringanan pajak, retribusi daerah, dsb).

"Selain penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha pariwisata, pemerintah pusat perlu bekerja sama dengan pemda dalam membuat panduan penerapan berwisata sehat yang meliputi kegiatan wisata bagi konsumen," jelas dia.

Pemerintah daerah juga melakukan edukasi kepada konsumen agar menggunakan barang atau jasa yang telah memiliki protokol CHSE, serta sosialisasi kepada pelaku usaha jasa pariwisata untuk hanya melayani yang taat dengan prosedur kesehatan. Pemerintah harus memastikan bahwa konsumen mendapat informasi yang jelas terkait zona daerah yang aman, hotel atau tempat wisata mana yang sudah memiliki CHSE serta jaminan kompensasi jika konsumen mengalami kerugian termasuk akses terhadap pengaduan konsumen.