Disahkan Buru-buru, UU Cipta Kerja Diragukan Bisa Jaring Investor Berkualitas
Minggu, 11 Oktober 2020 - 15:17 WIB
loading...
A
A
A
"Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum pada saat resesi. Tapi banyak investor dan pelaku usaha yang akan wait and see menunggu aturan teknis omnibus law keluar," ucapnya.
Tidak hanya itu, dia menyebut saat ini investor kakap juga telah mengirimkan surat keberatan atas pengesahan omnibus law karena berdampak negatif bagi lingkungan hidup.
Padahal, standar negara maju dalam berinvestasi sangat ketat terkait safeguard atau perlindungan lingkungan hidup. Jika prinsip dasar tersebut diturunkan standarnya dalam UU Cipta Kerja, maka sulit mengharapkan adanya investasi besar dari negara maju.
"Sekali lagi, keluarnya dana asing dan nota protes dari investor itu tanda adanya ketidakpercayaan bahwa omnibus law adalah solusi menarik investasi dan pemulihan ekonomi di tengah resesi," tuturnya. (Baca juga: 5 Peluang Bisnis Ini Mampu Tahan Resesi )
"Jadi kesimpulannya masalah saat ini yang lebih mendesak untuk memulihkan investasi dan menarik relokasi pabrik adalah penanganan pandemi, pemulihan konsumsi rumah tangga, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas lingkungan hidup hingga bagaimana cara pemerintah menekan biaya logistik. Itu semua luput dari pembahasan omnibus law," sambungnya.
Tidak hanya itu, dia menyebut saat ini investor kakap juga telah mengirimkan surat keberatan atas pengesahan omnibus law karena berdampak negatif bagi lingkungan hidup.
Padahal, standar negara maju dalam berinvestasi sangat ketat terkait safeguard atau perlindungan lingkungan hidup. Jika prinsip dasar tersebut diturunkan standarnya dalam UU Cipta Kerja, maka sulit mengharapkan adanya investasi besar dari negara maju.
"Sekali lagi, keluarnya dana asing dan nota protes dari investor itu tanda adanya ketidakpercayaan bahwa omnibus law adalah solusi menarik investasi dan pemulihan ekonomi di tengah resesi," tuturnya. (Baca juga: 5 Peluang Bisnis Ini Mampu Tahan Resesi )
"Jadi kesimpulannya masalah saat ini yang lebih mendesak untuk memulihkan investasi dan menarik relokasi pabrik adalah penanganan pandemi, pemulihan konsumsi rumah tangga, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas lingkungan hidup hingga bagaimana cara pemerintah menekan biaya logistik. Itu semua luput dari pembahasan omnibus law," sambungnya.
(ind)
Lihat Juga :
