Para Akademisi Diminta Kawal Anggaran Penanganan Corona Rp405,1 Triliun
Rabu, 06 Mei 2020 - 20:54 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, dekan pasca sarja a Perbanas Jakarta, Prof. Dr. Haryono Umar, Ak., M.Sc, mengatakan Perppu 1/2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah karena kegentingan yang memaksa merefocusing anggaran rawan dikorupsi, mengingat jumlahnya sangat besar yaitu Rp 405,1 triliun.
Mantan komisioner KPK itu mengatakan diperlukan dokumen tertulis yang akan membantu menyelamatkan pemerintah daerah saat audit. "Oleh karena itu diperlukan pengawalan oleh akademisi agar tidak menyimpang," tegasnya.
Sekretariat Daerah Kab Situbondo Drs. Syaifullah, MM menggambarkan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya merefokusing anggaran sebesar Rp. 82 M untuk penanganan Covid-19 termasuk antisipasinya jika suatu saaat kegiatan akan di audit oleh BPK.
Saat sesi tanya jawab, setidaknya ada 12 pertanyaan yang disampaikan oleh peserta kepada pembicara, 3 di antaranya adalah Prof. Dr. Abdul Halim Gubes UGM yang menanyakan terkait dengan perbedaan audit saat kondisi normal dan pandemi.
Sementara peserta dari Pemda yaitu Dr. Rustam Effendi (DPPKAD) Kab Tulang Bawang dan Dr. Fauzi (Wakil Bupati Pring Sewu) menanyakan terkait dengan belanja APD yang harganya sangat fluktuatif dan terkait dengan bantuan tunai yang akan diberikan kepada masyarakat.
Mantan komisioner KPK itu mengatakan diperlukan dokumen tertulis yang akan membantu menyelamatkan pemerintah daerah saat audit. "Oleh karena itu diperlukan pengawalan oleh akademisi agar tidak menyimpang," tegasnya.
Sekretariat Daerah Kab Situbondo Drs. Syaifullah, MM menggambarkan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya merefokusing anggaran sebesar Rp. 82 M untuk penanganan Covid-19 termasuk antisipasinya jika suatu saaat kegiatan akan di audit oleh BPK.
Saat sesi tanya jawab, setidaknya ada 12 pertanyaan yang disampaikan oleh peserta kepada pembicara, 3 di antaranya adalah Prof. Dr. Abdul Halim Gubes UGM yang menanyakan terkait dengan perbedaan audit saat kondisi normal dan pandemi.
Sementara peserta dari Pemda yaitu Dr. Rustam Effendi (DPPKAD) Kab Tulang Bawang dan Dr. Fauzi (Wakil Bupati Pring Sewu) menanyakan terkait dengan belanja APD yang harganya sangat fluktuatif dan terkait dengan bantuan tunai yang akan diberikan kepada masyarakat.
(akr)
Lihat Juga :
