Stunting Menghambat RI Jadi Negara Maju, Menkeu: Kerugian Capai Rp474,9 Triliun
Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:05 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, stunting harus ditangani jika Indonesia ingin menjadi negara maju di tahun 2045. Pasalnya jika tidak kerugiannya bisa mencapai ratusan triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, bahwa stunting adalah persoalan yang sangat serius di dunia dan Indonesia. Pasalnya hal ini berdampak pada kekerdilan secara fisik dan kemampuan berpikir.
“Di dunia ini 22,2% atau nyaris 1 dari 5 anak mengalami stunting. Di Indonesia kita juga mengalami persoalan yang serius. Pada tahun 2013 bahkan Indonesia memiliki 37,2% anak-kita kita yang mengalami stunting. Meskipun saat ini sudah turun pada tahun 2018 telah menjadi 30,8%,” katanya dalam rapat koordinasi teknis nasional percepatan pencegahan stunting, Rabu (21/10/2020).
(Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Keberpihakan Pemerintah ke Pesantren )
Dia mengingatkan, bahwa hal ini harus ditangani jika Indonesia ingin menjadi negara maju di tahun 2045. Pasalnya jika tidak kerugiannya bisa mencapai ratusan triliun yakni 2 sampai 3% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara PDB Indonesia tahun 2019 mencapai Rp.15.833,9 triliun.
“Potensi kerugian akibat adanya stunting sangatlah besar. Bisa mencapai 2 hingga 3% dari produk domestik bruto (atau Rp.474,9 triliun),” ungkapnya.
(Baca Juga: Cerita Sri Mulyani Bagaimana Melawan Pandemi dengan Teknologi )
Sri Mulyani menekankan, bahwa pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting. Dimana ditargetkan pada tahun 2024 angka stunting ada pada kisaran 14%.
“Pemerintah bertekad untuk menurunkan stunting menjadi hanya 14% pada tahun 2024. Suatu target yang sangat luar biasa besar dan sangat berambisi untuk bisa menolong anak-anak Indonesia. Sehingga mereka menjadi anak-anak sehat yang akan menjadi generasi kedepan untuk membawa Indonesia menuju generasi emas,” ujarnya.
(Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Akses Internet Masih Jadi Barang Mewah )
Ditegaskan juga olehnya bahwa penanganan, ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Namun harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Oleh karena itu kita perlu menangani stunting secara bersama-sama. Persoalan stunting bukan persoalan satu kementerian atau satu daerah. Dia (stunting) merupakan persoalan kolektif dari seluruh kementerian/lembaga dan daerah,” pungkasnya.
“Di dunia ini 22,2% atau nyaris 1 dari 5 anak mengalami stunting. Di Indonesia kita juga mengalami persoalan yang serius. Pada tahun 2013 bahkan Indonesia memiliki 37,2% anak-kita kita yang mengalami stunting. Meskipun saat ini sudah turun pada tahun 2018 telah menjadi 30,8%,” katanya dalam rapat koordinasi teknis nasional percepatan pencegahan stunting, Rabu (21/10/2020).
(Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Keberpihakan Pemerintah ke Pesantren )
Dia mengingatkan, bahwa hal ini harus ditangani jika Indonesia ingin menjadi negara maju di tahun 2045. Pasalnya jika tidak kerugiannya bisa mencapai ratusan triliun yakni 2 sampai 3% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara PDB Indonesia tahun 2019 mencapai Rp.15.833,9 triliun.
“Potensi kerugian akibat adanya stunting sangatlah besar. Bisa mencapai 2 hingga 3% dari produk domestik bruto (atau Rp.474,9 triliun),” ungkapnya.
(Baca Juga: Cerita Sri Mulyani Bagaimana Melawan Pandemi dengan Teknologi )
Sri Mulyani menekankan, bahwa pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting. Dimana ditargetkan pada tahun 2024 angka stunting ada pada kisaran 14%.
“Pemerintah bertekad untuk menurunkan stunting menjadi hanya 14% pada tahun 2024. Suatu target yang sangat luar biasa besar dan sangat berambisi untuk bisa menolong anak-anak Indonesia. Sehingga mereka menjadi anak-anak sehat yang akan menjadi generasi kedepan untuk membawa Indonesia menuju generasi emas,” ujarnya.
(Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Akses Internet Masih Jadi Barang Mewah )
Ditegaskan juga olehnya bahwa penanganan, ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Namun harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Oleh karena itu kita perlu menangani stunting secara bersama-sama. Persoalan stunting bukan persoalan satu kementerian atau satu daerah. Dia (stunting) merupakan persoalan kolektif dari seluruh kementerian/lembaga dan daerah,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
