Ekonom: Utang Naik Bukan Kegagalan Pemerintah

JAKARTA - Pandemi menyebabkan waktu berjalan lebih lambat. Yang lebih banyak kita rasakan selama hampir satu tahun ini adalah keterbatasan akibat pandemi.

"Kita tidak bisa lagi melakukan apa yang biasa kita lakukan di masa normal. Kita tidak bisa berkumpul mengadakan pesta, juga tidak bisa melakukan kegiatan produktif dengan leluasa. Hotel, bioskop, dan toko-toko banyak yang tutup. Kita menunggu saat kita akan bisa terbebaskan dari pandemi," kata Pengamat Ekonomi Piter Abdullah Redjalam saat dihubungi di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Di tengah pandemi yang membatasi kita semua itu, kita menjalani satu tahun pertama masa pemerintahan Jokowi-Maruf. "Saya kira sungguh tidak adil bila semua kekesalan dan atau kekecewaan kita akan kondisi yang sedang kita jalani saat ini kemudian kita tumpahkan kepada seorang Jokowi," beber dia.

( )

Menurut dia, kita tidak bisa menilai kinerja Jokowi dengan menggunakan indikator biasanya seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan juga jumlah penduduk miskin. Semua indikator tersebut sangat besar terdampak pandemi.

Dia melanjutkan, di tengah pandemi yang membatasi semua aktivitas ekonomi, penurunan output adalah sebuah keniscayaan. Pada gilirannya menyebabkan terjadinya gelombang pengangguran dan penurunan daya beli yang kemudian berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

"Dengan demikian, kontraksi ekonomi atau resesi, peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Semuanya tidak bisa dijadikan ukuran kegagalan Jokowi," ungkap dia.

Demikian juga dengan peningkatan utang pemerintah. Upaya pemerintah menanggulangi pandemi, membantu masyarakat terdampak, dan juga membantu dunia usaha membutuhkan dana yang sangat besar.

Sementara konraksi ekonomi yang diakibatkan pandemi menyebabkan penerimaan pajak jauh dibawah target. Akibatnya, defisit APBN melebar melebih batas yang selama ini diatur dalam undang-undang. Dia menuturkan, pelebaran defisit membutuhkan pembiayaan yaitu dalam bentuk utang pemerintah.

( )

Piter pun menyatakan lagi bahwa kenaikan utang pemerintah bukan ukuran kegagalan pemerintahan Jokowi-Maruf. Justru, kenaikan utang ini adalah wujud dari upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi, membantu masyarakat dan juga dunia usaha yang terdampak.

"Sungguh tidak adil bila kita menerima bantuan pemerintah sementara di sisi lain kita mencaci kebijakan pemerintah meningkatkan utang pemerintah untuk membiayai bantuan yang kita terima," tandasnya.