Duit Rp12 Triliun Bakal Ditebar Kemensos hingga Tahun Depan
Rabu, 04 November 2020 - 10:21 WIB
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 50 keluarga penerima manfaat (KPM) hadir mewakili 2.372 warga Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bantuan sosial (bansos) diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat pada masa pandemi Covid-19 . ( Baca juga: Pegiat Sosial Puji Penyaluran Bansos Corona dari Kemensos )
Bansos yang disalurkan Kemensos terdiri atas bantuan pangan non-tunai (BPNT) program sembako, bansos tunai, dan bansos tunai kartu sembako non program keluarga harapan (PKH).
Untuk penerima bantuan pangan non-tunai program sembako di Kecamatan Banyubiru, terdapat 2.959 KPM yang tersebar di 10 desa. Untuk penerima bansos tunai, terdapat 2.361 KPM tersebar di 10 desa. Sedangkan untuk penerima bansos tunai kartu sembako non-program keluarga harapan (PKH), terdapat 1.545 kpm yang tersebar di 10 desa.
"Kebijakan tersebut diambil untuk melakukan penyelamatan atas kondisi penurunan daya beli masyarakat Indonesia, dan untuk menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19," ujar Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, di Jakarta, Rabu (4/11/2020).
Mensos Juliari menjelaskan, program jaring pengaman sosial bansos tunai sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid -19).
Bansos tunai akan disalurkan kepada sembilan juta KPM selama sembilan bulan, dengan nilai bantuan sebesar Rp600 ribu per KPM per bulan untuk April hingga Juni. Lalu nilai bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk bulan Juli hingga Desember 2020.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyatakan dukungan terhadap kelancaran program BST. Dari tahap 1 sampai 7 ini pelaksanaan BST Pos terus berbenah dalam pendataan KPM BST. Untuk wilayah Jawa Tengah mencapai 97% sudah tersalurkan BST dengan baik dengan nominal Sebesar Rp354.612.000.000.
“Pos Indonesia optimistis penyaluran BST tahap lanjutan ini dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah," ucap Faizal.
Bantuan pangan non-tunai kartu sembako berupa uang sebesar Rp200 ribu per KPM per bulan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang diberikan kepada KPM peserta PKH dan Non PKH yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bansos tersebut diberikan kepada 20 juta KPM. ( Baca juga: Pasar Keuangan Dihantui Ulah Trump jika Kalah dari Biden )
"Hingga saat ini, pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai disalurkan oleh PT Pos Indonesia dan Himbara. Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako oleh Himbara," kata Juliari.
Juliari juga menyampaikan bahwa penerima bantuan sosial tunai masih dilanjutkan hingga 2021 untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional sejumlah 10 juta KPM pada 34 provinsi. Penyaluran dilaksanakan selama enam bulan dari Januari hingga Juni 2021 dengan total anggaran Rp12 triliun.
Bansos yang disalurkan Kemensos terdiri atas bantuan pangan non-tunai (BPNT) program sembako, bansos tunai, dan bansos tunai kartu sembako non program keluarga harapan (PKH).
Untuk penerima bantuan pangan non-tunai program sembako di Kecamatan Banyubiru, terdapat 2.959 KPM yang tersebar di 10 desa. Untuk penerima bansos tunai, terdapat 2.361 KPM tersebar di 10 desa. Sedangkan untuk penerima bansos tunai kartu sembako non-program keluarga harapan (PKH), terdapat 1.545 kpm yang tersebar di 10 desa.
"Kebijakan tersebut diambil untuk melakukan penyelamatan atas kondisi penurunan daya beli masyarakat Indonesia, dan untuk menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19," ujar Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, di Jakarta, Rabu (4/11/2020).
Mensos Juliari menjelaskan, program jaring pengaman sosial bansos tunai sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid -19).
Bansos tunai akan disalurkan kepada sembilan juta KPM selama sembilan bulan, dengan nilai bantuan sebesar Rp600 ribu per KPM per bulan untuk April hingga Juni. Lalu nilai bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk bulan Juli hingga Desember 2020.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyatakan dukungan terhadap kelancaran program BST. Dari tahap 1 sampai 7 ini pelaksanaan BST Pos terus berbenah dalam pendataan KPM BST. Untuk wilayah Jawa Tengah mencapai 97% sudah tersalurkan BST dengan baik dengan nominal Sebesar Rp354.612.000.000.
“Pos Indonesia optimistis penyaluran BST tahap lanjutan ini dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah," ucap Faizal.
Bantuan pangan non-tunai kartu sembako berupa uang sebesar Rp200 ribu per KPM per bulan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang diberikan kepada KPM peserta PKH dan Non PKH yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bansos tersebut diberikan kepada 20 juta KPM. ( Baca juga: Pasar Keuangan Dihantui Ulah Trump jika Kalah dari Biden )
"Hingga saat ini, pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai disalurkan oleh PT Pos Indonesia dan Himbara. Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako oleh Himbara," kata Juliari.
Juliari juga menyampaikan bahwa penerima bantuan sosial tunai masih dilanjutkan hingga 2021 untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional sejumlah 10 juta KPM pada 34 provinsi. Penyaluran dilaksanakan selama enam bulan dari Januari hingga Juni 2021 dengan total anggaran Rp12 triliun.
(uka)
Lihat Juga :
